Kata Mahfud MD, hukum itu adalah produk politik. Karena itulah, konfigurasi politik yang akan menentukan konfigurasi hukum. Dengan kata lain, yang sangat menentukan bentuk hukum itu adalah politik.
Dalam negara yang konfigurasi politiknya demokratis, maka produk hukumnya berkarakter responsif/populistik. Sebaliknya, di negara yang konfigurasi politiknya otoriter, maka produk hukumnya berkarakter ortodoks/konservatif/elitis.
Jadi, ada dua jenis produk hukum: konservatif dan responsif. Apa itu produk hukum konservatif? Produk hukum konservatif/ortodoks/elitis, seperti dijelaskan oleh Dayanto dan Asma Karim dalam bukunya, Peraturan Daerah Responsif, adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elite politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah saja, bersifat positivistik-instrumentalis, yakni menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara. Berlawanan dengan hukum responsif, hukum ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan atau aspirasi kelompok maupun individu-individu di dalam masyarakat. Dalam pembuatannya, peranan masyarakat dan partisipasi masyarakat relatif kecil.
Sedangkan produk hukum responsif/populistik, menurut Dayanto dan Asma Karim, adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif (merespon) terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat.
Jika dilihat dari segi penafsiran, produk hukum responsif/populistik biasanya memberi sedikit peluang pada pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri melalui berbagai macam peraturan pelaksanaan. Peluang yang sempit itu pun hanya berlaku untuk hal-hal yang bersifat teknis saja. Sedangkan produk hukum yang berkarakter ortodoks/konservatif/elitis memberi peluang luas kepada pemerintah untuk membuat berbagai interpretasi dengan berbagai peraturan lanjutan yang berdasarkan visi sepihak dari pemerintah dan tidak sekedar masalah teknis saja.
Dengan demikian, rincian isi dalam produk hukum responsif bersifat limitatif, artinya produk hukum tersebut hanya memberikan sedikit peluang bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri melalui berbagai peraturan dan peluang yang sempit itu berlaku bagi hal-hal yang bersifat teknis. Sebaliknya, produk hukum yang berkarakter ortodoks/konservarif/elitis rincian isinya bersifat open interpretative, yakni memberikan peluang yang bebas bagi pemerintah dalam menafsirkan hal-hal yang bersifat prinsipil ke dalam berbagai peraturan pelaksanaannya.
(lihat Dayanto dan Asma Karim, Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teori, Metode, dan Teknik Pembentukan, Malang: Setara Press, 2019, h. 59-63)
0 komentar:
Posting Komentar