DAFTAR UNDANG-UNDANG DI INDONESIA
1.
UU Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
2.
UU Perubahan Atas UU No. 12/2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
3.
UU No. 22/2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan
4.
UU Jalan
5.
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
6.
UU Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
7.
UU Tipikor
8.
UU Pencucian Uang
9.
UU ITE
10.
UU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang ITE
11. UU
Pornografi
12. UU
Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
13. KUHP
14. UU
Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan
Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
15. UU
APBN
16. UU
Keuangan Negara
17. UU
ASN
18. UU
TNI
19. UU
Kepolisian
20. UU
Kejaksaan
21. UU
Kekuasaan Kehakiman
22. UU
Peradilan Umum
23. UU
Peradilan Agama
24. UU
Peradilan Militer
25. UU
Peradilan Tata Usaha Negara
26. UU
HAM
27. UU
Pengadilan HAM
28. UU
MA
29. UU
MK
30. UU
BPK
31. UU
KPK
32. UU
KY
33. UU
Guru dan Dosen
34. UU
Sisdiknas
35. UU Pendidikan Tinggi
36. UU Perguruan Tinggi
37. UU
Advokat
38. UU
Bantuan Hukum
39. UU
Jabatan Notaris
40. UU
Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
41. UU
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
42. UU
Pajak
43. UU
Pengampunan Pajak
44. UU
Pajak Bumi dan Bangunan
45. UU
Pajak Penghasilan
46. UU
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
47. UU
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
48. UU
Pajak Penghasilan
49. UU
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
50. UU Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
51. UU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
52. UU Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
53. UU Penyerahan Pajak-pajak Negara: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah
54. UU
Administrasi Pemerintahan
55. UU
Kehutanan
56. UU
Perkebunan
57. UU
Arbitrase
58. UU
Pers
59. UU
Penyiaran
60. UU
Ketenagakerjaan
61. UU
Serikat Buruh
62. UU
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
63. UU
Pertambangan Mineral dan Batubara
64. UU
Pelayanan Publik
65. UU
Desa
66. UU
Partai Politik
67. UU
Pemilu
68. UU
Pilkada
69.
UU Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-undang
70.
UU Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
71.
UU Nomor 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang
72. UU
Keterbukaan Informasi Publik
73. UU
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum
74. UU
No. 27/2009 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD)
75. UU Ormas
76. UU Pengelolaan Sampah
77. UU Perkoperasian
78. UU Yayasan
79. UU Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
80. UU Perlindungan Anak
81. UU Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
82. UU PKDRT
83. UU
Haji
84. UU
Perlindungan TKI
85. UU Rumah Sakit
86. UU Praktek Kedokteran
87. UU Kesehatan
88. UU Kebidanan
89. UU Farmasi
90. UU Pokok-pokok Kesehatan
91. UU Kekarantinaan Kesehatan
92. UU Wabah Penyakit Menular
93. UU Kesehatan Jiwa
94. UU Pendidikan Kedokteran
95. UU Tenaga Kesehatan
96. UU Keperawatan
97. UU
Perlindungan Konsumen
98. UU
Pengadilan Anak
99. UU
Perbankan
100.
UU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan
101. UU
Bank Indonesia
102. UU No. 11/1969 tentang Pensiun
103. UU Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
104. UU Dana Pensiun
105.
UU Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda /Duda
Pegawai
106. UU
Ombudsman
107. UU
Kementerian Negara
108. UU
Pengadilan Pajak
109. UU
Bangunan Gedung
110. UU
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN
111. UU
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
112. UU
Perseroan Terbatas
113. UU
Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
114. UU
Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah
115. UU
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
116. UU
Keimigrasian
117. UU
Narkotika
118. UU
Perumahan dan Kawasan Permukiman
119. UU
Administrasi Kependudukan
120.
UU Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan
121. UU
Kepemudaan
122. UU
Wakaf
123. UU
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
124. UU
Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
125. UU
Cipta Kerja
126. UU
Hortikultura
127. UU
Telekomunikasi
128. UU
Pos
129. UU
Keprotokolan
130. UU Peternakan dan Kesehatan Hewan
131. UU Akuntan Publik
132. UU Perbankan Syariah
133. UU No. 24/2008 tentang Penanggulangan Bencana
134.
UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum
135.
UU Industri Pertahanan
136.
UU Penyelenggara Pemilihan Umum
137.
UU No. 22/2002 tentang Grasi
138.
UU Hak Cipta
139.
UU Perubahan Atas UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang
Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1987
140.
UU Bea Meterai
141.
UU Hak Tanggungan atas Tanah Beserta
Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah
142.
UU No. 31/2004 tentang Perikanan
143. UU Kewarganegaraan
144.
UU Pertahanan Negara
145.
UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
146.
UU Budidaya Tanaman
147.
UU Sistem Penyuluhan Pertanian
148.
UU Mata Uang
149.
UU Penyelenggaran Ibadah Haji dan Umrah
150.
UU Pelayaran
151.
UU Penerbangan
152.
UU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1995 tentang Cukai
153.
UU Kawasan Ekonomi Khusus
154.
UU Rahasia Dagang
155.
UU Merek
156.
UU Paten
157.
UU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1992 tentang Paten
158.
UU Minyak dan Gas Bumi
159.
UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat
160.
UU Penanaman Modal
161.
UU Penanaman Modal Asing
162.
UU Veteran Republik Indonesia
163. UU Sumber Daya Air
164. UU Pesantren
165. UU Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan
166. UU Kepalangmerahan
167. UU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
168.
UU Jasa Konstruksi
169. UU Psikotropika
170. UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
171.
UU Dokumen Perusahaan
172.
UU Sistem Perbukuan
173.
UU Pemajuan Kebudayaan
174.
UU Arsitek
175.
UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
176.
UU Tabungan Perumahan Rakyat
177.
UU Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN
Tahun Anggaran 2015
178.
UU Merek dan Indikasi Geografis
179.
UU Perindustrian
180.
UU Perdagangan
181.
UU Keinsinyuran
182.
UU Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi Menjadi UU
183.
UU Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang
184. UU
Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPNBM)
185.
UU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1992 tentang Merek
186.
UU Ketransmigrasian
187.
UU Statistik
188.
UU Mobilisasi dan Demobilisasi
189.
UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh
190.
UU Perjanjian Internasional
191.
UU Ketenagalistrikan
192.
UU Surat Utang Negara
193.
UU Transfer Dana
194.
UU Penanganan Fakir Miskin
195.
UU Intelijen Negara
196.
UU Otoritas Jasa Keuangan
197.
UU Penanganan Konflik Sosial
198.
UU Pangan
199.
UU Lembaga Keuangan Mikro
200.
UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan
Hutan
201.
UU Keantariksaan
202.
UU Penyelenggaraan Ibadah Haji
203.
UU Surat Berharga Syariah Negara
204.
UU Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
205.
UU Perbankan Syariah
206.
UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
207.
UU Wilayah Negara
208.
UU Pasar Modal
209.
UU Usaha Kecil
210.
UU Pemasyarakatan
211.
UU Kepabeanan
212.
UU Cukai
213.
UU Kepariwisataan
214.
UU Jaminan Sosial Tenaga Kerja
215.
UU Perumahan dan Permukiman
216.
UU Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga Sejahtera
217.
UU Perfilman
218. UU Penataan Ruang
219. UU Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore Relating to the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Eastern Part of the Strait of Singapore, 2014)
220.
UU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi
221.
UU Pekerja Sosial
222.
UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
223.
UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk
Pertahanan Negara
224.
UU Ekonomi Kreatif
225.
UU Penjaminan
226.
UU Penyandang Disabilitas
227.
UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem
Keuangan
228.
UU Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste tentang
Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement
between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the
Democratic Republic of Timor-Leste Concerning Cooperative Activities in the
Field of Defence)
229.
UU Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
230.
UU Pengesahan Bantuan Timbal Balik Dalam
Masalah Pidana Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Viet Nam (Treaty on Mutual Legal Assistence in
Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of
Viet Nam)
231.
UU Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di
Provinsi Sulawesi Tenggara
232.
UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
233.
UU Pengesahan Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution (persetujuan Asean tentang
Pencemaran Asap Lintas Batas)
234.
UU Pencarian dan Pertolongan
235.
Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban
236.
UU Kelautan
237.
UU Jaminan Produk Halal
238.
UU Pengelolaan Keuangan Haji
239.
UU Konservasi Tanah dan Air
240.
UU Perkebunan
241.
UU Perasuransian
242.
UU Keantariksaan
243.
UU Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong Republik
Rakyat China tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Agreement
between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the
Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China
Concerning Mutual Legal Assistance in
Criminal Matters)
244.
UU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
245.
UU Cagar Budaya
246.
UU Gerakan Pramuka
247.
UU Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
248.
UU Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
249.
UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan
250.
UU Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan
Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia
251.
UU Wilayah Negara
252.
UU Perkeretaapian
253.
UU Energi
254.
UU Perpustakaan
255.
UU Kewarganegaraan Republik Indonesia
256.
UU Perlindungan saksi dan korban
257.
UU Dewan Pertimbangan Presiden
258.
UU Sistem Keolahragaan Nasional
259.
UU Perbendaharaan Negara
260.
UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial
261.
UU Lembaga Penjamin Simpanan
262.
UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
263.
UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
264.
UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang
265.
UU Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri
266.
UU Sistem Jaminan Sosial Nasional
267.
UU Badan Usaha Milik Negara
268.
UU Pertahanan Negara
269.
UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
270.
UU Desain Industri
271.
UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat
272.
UU Lalu Lintas Devisa dan Nilai Tukar
273.
UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa
274.
UU Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
275.
UU Hubungan Luar Negeri
276.
UU Jaminan Fidusia
277.
UU Rakyat Terlatih
278.
UU Kesejahteraan Lanjut Usia
279.
UU Penyandang Cacat
280.
UU Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia
281.
UU Perdagangan Berjangka Komoditi
282.
UU Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan
283.
UU Kamar Dagang dan Industri
284.
UU Referendum
285.
UU Rumah Susun
286.
UU Wajib Daftar Perusahaan
287.
UU Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
288.
UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
289.
UU Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
290.
UU Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan
Keamanan Negara Republik Indonesia.
291.
UU Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan
292.
UU Penertiban Perjudian
293.
UU Perubahan terhadap Undang-undang No. 9 Tahun
1953 tentang Pemberian Tunjangan yang bersifat Pensiun kepada Bekas Ketua dan bekas Anggota
DPR
294.
UU Penanaman Modal Dalam Negeri
295.
UU Bank Negara Indonesia 1946
296.
UU Bank Dagang Negara
297.
UU Bank Bumi Daya.
298.
UU Bank Tabungan Negara
299.
UU Bank Rakyat Indonesia
300.
UU Bank Ekspor Impor Indonesia
301.
UU Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan
302.
UU Bank Tabungan Negara
303.
UU Penetapan Perpu No. 6 Tahun 1962 tentang
Pokok-pokok Perumahan menjadi UU
304.
UU Perusahaan Daerah
305.
UU Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan
Daerah
306.
UU Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga
307.
UU Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan
308.
UU Sensus
309.
UU Statistik
310.
UU Pemungutan Pajak Verponding untuk Tahun
1952
311.
UU Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian
Senjata Api
312.
UU Alat Pembayaran Luar Negeri
313.
UU Peraturan Hukum Pidana
314.
UU Keadaan Bahaya
315.
UU Pengeluaran Uang Republik Indonesia
316.
UU Kewajiban Menyimpan Uang dalam Bank
317.
UU Pengeluaran Uang Republik Indonesia
318. UU Hukuman Tutupan
319. UU Perkawinan
320. UU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
321. UU Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk
Keterangan:
Indonesia adalah negara hukum—tepatnya negara hukum
demokratis. Dalam negara demokrasi, yang berdaulat adalah rakyat itu sendiri. Tidak
ada yang boleh mengekang kebebasan warga negara (rakyat) kecuali karena adanya
hukum (undang-undang) yang dibuat dan disetujui oleh rakyat itu sendiri melalui
wakilnya di DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Itulah hakikat negara
demokrasi. Oleh karena itu, banyak hukum (undang-undang) dibuat oleh rakyat—melalui wakilnya di DPR dengan persetujuan bersama Presiden—untuk
mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara demi tercapainya tujuan berbangsa
dan bernegara yang dicita-citakan.
Sampai saat ini, ada banyak undang-undang yang sudah
dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Tapi, ada juga yang
berasal dari masa kolonial Hindia Belanda, seperti KUHP, misalnya, yang masih
diberlakukan hingga saat ini karena ketentuan di Aturan Peralihan dalam UUD
1945. Namun, undang-undang yang sudah dibentuk, banyak juga yang sudah diubah, bahkan
dicabut. Dan, ada juga yang sudah dibatalkan oleh MK. Tapi, yang jelas, sebagai negara hukum, ada
banyak undang-undang yang berlaku di Indonesia.
Daftar undang-undang di atas hanya beberapa saja. Itu
merupakan beberapa undang-undang yang banyak diketahui umum saja. Judul
undang-undangnya banyak yang tidak lengkap saya tulis, seperti nomor dan
tahunnya tidak saya cantumkan. Karena, dengan adanya mesin pencari Google, orang bisa mencari sendiri di
internet. Untuk memudahkan mengetahui, dalam daftar di atas, hanya nama
undang-undangnya saja secara singkat. Untuk mencari undang-undang lengkapnya, tinggal
masukkan nama undang-undangnya di Google,
akan muncul judul lengkap undang-undang yang dimaksud. Bahkan, bisa langsung di-download, dst. Selain UU yang ada dalam
daftar di atas, masih banyak UU yang belum saya masukkan. Salah satu website yang memuat UU lengkap adalah: https://www.dpr.go.id/jdih/uu/year/2019.
0 komentar:
Posting Komentar