Hukum mencegah si kuat dari mencampuri dan mendominasi kehidupan kita, langsung menunjukkan bahwa hukum secara hakiki harus melindungi kebebasan mereka yang ada di bawahnya. Fungsi hukum sebagai penjamin kebebasan menjadi pokok filsafat hukum Hegel, tetapi sebenarnya juga termuat dalam filsafat politik Hobbes. Fungsi ini sepintas nampak kontradiktif. Bukankah hukum justru membatasi kebebasan manusia?
Secara singkat pertanyaan ini dapat dijawab begini: pembatasan kebebasan melalui hukum secara hakikat terbatas sendiri, sedangkan perbudak si lemah di bawah si kuat secara hakiki tak terbatas. Maka hukum tetap menjamin kebebasan hakiki manusia. Atau dengan sedikit lebih terurai (dan mengikuti Hegel): perbedaan antara pembatasan kebebasan kita oleh si kuat dan oleh hukum ialah bahwa yang pertama bertentangan dengan kehendak kita, sedangkan yang kedua tidak.
Dan dalam arti sungguh-sungguh kita dapat bicara tentang pemberantasan kebebasan di mana pembatasan itu tidak kita setuju. Sedangkan hukum, sebagaimana telah kita lihat, secara hakiki berdasarkan pengakuan masyarakat sendiri (hukum adalah tatanan normatif yang tidak berdasarkan paksaan semata-mata, melainkan berdasarkan pengakuan masyarakat sendiri). Jadi, hukum secara hakiki harus melindungi kebebasan para anggota masyarakat.
Apa yang menjadi inti universal nilai kebebasan itu? Intinya adalah hak setiap orang dan kelompok untuk mengurus diri sendiri lepas dari paksaan. Bukan, bahwa setiap orang berhak untuk hidup melulu menurut kemauannya sendiri. Hukum justru diadakan untuk melindungi kebebasan kita ini (lihat Franz Magnis-Suseno, Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1987, h. 116-118)
0 komentar:
Posting Komentar