UNIVERSITAS

Goenawan Mohamad

Banyak mithos, atau dongeng, tentang universitas. Terutama di Indonesia. Negeri ini (yakni negeri kita, NKRI)  punya banyak sekali perguruan tinggi,  tapi tak kunjung punya universitas yang bermutu tinggi, atau yang lazim disebut "kelas dunia".  

Saya lihat di Wikipedia. NKRI  punya 4500 buah perguruan tinggi.  Sementra India, dengan penduduk   sekitar empat kali lipat lebih besar --  atau 1.476 miliar -- hanya punya 1266.   RRT, dengan penduduk  1.413 miliar, hanya punya 3167. 

Dalam kualitas diunia, Univeraitas Indonesia berada dalam peringkat rendah, No. 191. UGM No. 206.   Dibandingkan dengan itu, NUS (National University of Singapore): ada dalam perangkat ke-10.  University of Malaya, ke-58.  

Ada semacam kecenderungan "inflatoir" dalam pendidikan tinggi di Indonesia   bersamaan dengan  bertimbunnya jumlah lulusan yang sulit dapat kerja.  Dengan kata lain, masuk ke universitas adalah menunda pengangguran.  Apalagi jika harus  bersaing dengan lulusan dari pergutuan luar negeri.

Tapi di NKRI mithos  tetap bertahan tentang ampuhnya pendidikan universitas.   Di Indonesia, lulusan perguruan tinggi disebut "sarjana", yang sebenarnya  berlaku untuk padanan kata "scholar" -- sebutan yang dalam dunia keilmuan menunjukkan prestasi keilmuan yang puncak. . Di NKRI, gelar dan ijazah diunggul-unggulkan, bahkan jadi topik polemik nasional, sementara hampir tak ada karya ilmiah yang secara internasional dijadikan  acuan.

Tapi memang sejak berpuluh tahun yang lalu, di NKRI prestasi keilmuan tampaknya tak sebermartabat punya  kekuasaan.  Universitas di Indonesia oleh Negara diresmikan dengan nama "Gajah Mada", "Airlangga",  "Hasanuddin" -- nama-nama pemegang kekuasaan politik yang tak dikenal punya pemikiran cemerlang. (Universitas Mpu Tantular dan Ibnu Khaldun. nama para pujangga, pemikir, bukan penguaa, didirikan para pendidik swasta). 

Saya kira itu "wajar". Tokoh-tokoh pemimpin politik kita sejak 1960-an umumnya  tak pernah baca (apalagi menulis) buku. Paling-paling hanya berlagak suka baca.

Di Indonesia, syarat kepiawaian memang bisa ditawar dan  "murah hati".

Berbeda dari di luar negeri. Bahkan syarat seorang perwira muda lulusan Akademi Militer  di AS, misalnya, bisa lebih berat  ketimbang di  perguruan tinggi biasa. Di akademi militer West Point tiap kadet harus lengkap mengikuti kuliah  kimia, fisika, kalkulus dan "engineering".  Sementara di Harvard bisa lebih luwes dalam memilih -- dan calon PhD bisa berbaraing-baring  santai, tak perlu latihan fisik, di Harvad Yard yang rindang.

Di Indeonsia, saya duga keluwean itu malah bisa direntang. apalagi jika si mahasiswa atau kadet  datang dari keluarga "tinggi"..  Tak mengherankan jika ada lulusan AKABRI yang tak mampu memecahkan soal 'berapa '10 + 6"'.  dengan mencongak.

Kini ada rencana  mendirikan 10 univeraitas baru. Rencana ini (sebagaimana ide MBG, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dll) tampaknya tak disertai riset,  diskusi dan perencanaan, serta percobaan.  Yang kini berlaku "kun-fayakunisme" --  seakan-akan mau meniru kemampuan Tuhan yang bisa menjadikan sesuatu hanya dengan sabda.

Dan dengan argumen yang salah. Dan dengan anggaran yang boros menjulang.

Saya dengar, ide universtas tambahan itu buat menyiapkan pemimpin bangsa.  Tapi sejarah dunia -- juga sejarah kita -- tak melahirkan pemimpin bangsa dari universitas. Bung Karno memang lulusan ITB, tapi kepemimpinannya tak pakai ijazah insinyur. Ia lahir dari aktivitas di masyarakat, dengan segala risiko, pertarungan,  dan kisah sukses dan kegagalan. Tanpa nepotisme.

Semua ini, tentu saja, cuma pendapat saya.  Biasanya tak didengar. Dan biasanya ada orang-orang yang tak risih mendustai masyarakat seraya mengamini ide yang keliru.