Novel Robohnya Surau Kami: Sebuah Review

A.A. Navis, Robohnya Surau Kami

Robohnya Surau Kami, karya A.A. Navis (pertama kali diterbitkan tahun 1956) adalah karya sastra monumental berbentuk kritik sosial dan keagamaan yang menyoal pemahaman ibadah dalam kehidupan.

Berikut adalah ulasan dan ringkasan lengkap dari cerpen tersebut:

1. Sinopsis & Alur Cerita

• Tokoh Utama:

• Kakek (Garin): Penjaga surau tua yang sangat rajin beribadah, lembut, dan tidak pernah marah karena ingin menjaga keikhlasan serta pahalanya.

• Ajo Sidi: Seorang penduduk desa yang suka membual, pekerja keras, tetapi cerdas dan gemar menyindir.

• Haji Saleh: Tokoh dalam "cerita di dalam cerita" yang dikisahkan oleh Ajo Sidi.

• Plot Cerita:

• Kakek sehari-hari hanya mengurus surau dan beribadah tanpa memikirkan harta duniawi.

• Suatu hari, Ajo Sidi datang dan menceritakan sebuah dongeng/parabel tentang Haji Saleh di akhirat.

• Dalam cerita Ajo Sidi, Haji Saleh yang semasa hidupnya taat beribadah justru dimasukkan ke neraka oleh Tuhan. Alasannya: Haji Saleh terlalu sibuk beribadah untuk kepentingan dirinya sendiri, namun mengabaikan tanggung jawab sosial, membiarkan anak cucu serta negaranya yang kaya melarat, serta tidak peduli pada sesama.

• Kakek sangat terpukul dan tersinggung oleh cerita sindiran tersebut karena merasa hidupnya sama seperti Haji Saleh. Akibat rasa bersalah dan tekanan batin yang mendalam, Kakek memilih mengakhiri hidupnya dengan menggorok lehernya menggunakan pisau cukur di surau.

2. Unsur & Gaya Bahasa

• Sudut Pandang: Menggunakan alur mundur (flashback) serta teknik "cerita dalam cerita" (story within a story) melalui dongeng yang disampaikan Ajo Sidi.

• Gaya Bahasa: Khas sastra realis dengan balutan sindiran tajam (satir), metafora, dan gaya bertutur yang memancing perenungan mendalam bagi pembacanya.

3. Pesan Moral dan Kritik Sosial

• Keseimbangan Hidup (Balance): A.A. Navis mengkritik sikap "mabok agama"—yaitu orang yang hanya berorientasi pada ritual ibadah pribadi (mengejar surga/neraka sendiri) tetapi abai terhadap realitas sosial, kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

• Ibadah yang Utuh: Ibadah tidak cukup hanya dengan bersujud atau melafalkan doa secara individual, melainkan harus diiringi dengan amal nyata, kepedulian terhadap keluarga, dan tanggung jawab sosial.

• Sikap High-and-Mighty (Merasa Paling Benar): Mengingatkan agar manusia tidak terjebak dalam kesombongan rohani (religiosity pride), di mana rajin beribadah lalu merasa berhak menghakimi atau menganggap rendah orang lain.

PROF DENNYS LOMBARD DAN IDE PEMBAHARUAN ISLAM

(Kompas, 17 September 1990)

Oleh: Ridwan Saidi

Ia seorang cendekiawan Perancis terkemuka saat ini, usianya 50 tahun, dan jabatan Direktur d'Etudes a l'Ecole des Hautes Etudes et Sciences Sociales. Belum lama ini ia memperoleh gelar Doctorat d'Etat, suatu gelar akademis setingkat di atas S-3. Untuk meraih gelar tersebut Prof Dr Denys Lombard menulis disertasi setebal 1.000 halaman berjudul Le Carrefour Javanais, sebuah esai tentang sejarah Islam di Jawa.

Sebagai ahli sejarah dan peradaban, Prof Lombard dalam disertasinya mengupas dan menginterpretasikan arti kedatangan Islam di tanah Jawa dan pengaruhnya pada kawasan sekitar.

Pada siang hari tanggal 27 Juni 1990 saya menemuinya di kantornya di Boulevard Raspail, Paris. Dua buah wayang kulit menghiasi dinding ruang kerjanya yang tidak terlalu luas. Ia segera mengajak makan siang di sebuah restoran yang terletak di Rue du Cherche Midi, tidak berapa jauh dari kan- tornya. Ia menatap daftar menu, dan menjanjikan memilih makanan yang cocok untuk saya. Saya sendiri lebih menantikan percakapan dengan Prof Lombard tentang pemikirannya yang dituangkan dalam disertasinya itu, meskipun saya menyukai masakan Perancis.

Bagian Pertama dari Empat Tulisan

Lombard melihat bahwa kedatangan Islam di tanah Jawa pada abad 14 dan 15 telah membawa perubahan dalam sistem mentalitas orang Jawa. Karena Jawa sebagai pusat "persimpangan jalan", maka perubahan sistem mentalitas itu juga melanda kawasan Nusantara, yaitu kerajaan-kerajaan yang berbahasa Melayu. Perubahan pada sistem mentalitas itu merupakan kondisi yang penting yang dibawa Islam sebagai dasar modernisasi.

Ada dua konsep penting yang dibawa Islam, yaitu konsep tentang waktu dan ruang. Sebelum kedatangan Islam, waktu lebih dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai tertentu. Ada hari baik dan ada hari sial. Konsep waktu yang dibawa Islam sebenarnya diilhami peradaban Yunani kuno, namun Portugal gagal memasyarakatkan di Indonesia. Islam lebih berhasil memperkenalkan konsep waktu sebagai garis yang linier sifatnya. Ada hari kemarin, hari ini, dan esok. Dengan memandang waktu sebagai garis linier maka ada progres. Ini merupakan sendi yang amat penting dalam menegakkan kehidupan modern.

Ruang pada masyarakat Jawa berpusat di keraton. Keraton sebagai "pusat" merupakan gambaran kosmos yang sederhana dalam sistem mandala agraris. Islam menempatkan Mekkah sebagai "pusat". Perubahan konsep ruang ini mendorong berkembangnya kebudayaan pesisir, dan membudayanya peta geografis..

Menurut Lombard, dari abad ke 16 sampai ke 18 terjadi proses pemasyarakatan konsep- konsep modernisasi yang paling intens di Jawa dan kawasan sekitar. Meskipun hingga dewasa ini kesinambungan peran Islam dalam modernisasi masih terasa, namun di abad ke 19 simbol-simbol modernisasi yang baru masuk ke Indonesia dengan cepat dicerna golongan priyayi dan Cina.

Adanya "kecemburuan golongan" di kalangan Islam menyebabkan idiom modernisasi terlepas dari tangannya. Apalagi dalam perkembangan selanjutnya terjadi kekaburan dalam memahami konsep modernisasi di satu pihak, dan westernisasi di pihak lain. Kedua konsep ini memang banyak persamaan, tetapi mesti dibedakan. Karena pada dasarnya modernisasi didatangkan Islam, sedangkan westernisasi ada hubungannya dengan Barat sebagai sumber.

Kepada Prof Lombard saya tanyakan bagaimana menem- patkan pemikirannya dalam konteks perkembangan di Iran dan Aljazair. Ia mengatakan bahwa setiap oposisi terhadap sistem Barat selalu dikaguminya, tetapi pada saat bersamaan ia menyadari bahwa hal itu tak dapat tahan lama mengingat Islam juga harus mempertahankan aspek kosmopolitnya. Apalagi untuk memenangkan masa depan yang panjang di mana dunia makin cenderung ke arah globalisasi.

Sementara itu sejarah Eropa abad pertengahan ditandai dengan perdebatan penting antara kekuasaan negara dan agama yang berujung pada pemisahan ilmu dan agama, serta pemisahan politik dan agama. Kemajuan Eropa tidak terlepas dari kemampuan masyarakatnya untuk menyelesaikan perdebatan ini. Di kalangan Islam pemisahan itu belum terjadi. Tetapi kalau konsep Islam tentang tidak terpisahnya ilmu dan agama serta politik dan agama dibatalkan, maka Islam sudah bukan Islam lagi.

"Sebuah dilema?" saya bertanya. Profesor Lombard tidak menjawab. Lalu ia mengingatkan saya bahwa makanan saya sudah hampir dingin. "Habiskanlah, saya segera harus pergi, jam dua nanti saya ada janji," katanya ramah..

Kampung besar 

Omong-omong dengan Adnan Buyung Nasution di Utrecht dan di Jakarta sama saja. Meski sudah tiga tahun ia bermukim di Negeri Belanda tapi pengetahuannya tentang situasi politik Tanah Air tetap aktual. Seraya memirsa pertandingan semifinal Italia-Argentina, kami tak henti-hentinya bercakap politik. Menjelang pulang Bang Buyung mengatakan, Islam perlu melanjutkan politik tradisi pembaharuan yang dirintis Sarekat Islam. Gerakan kebangsaan di tangan Budi Utomo mengering karena berputar di sementara elite feodal saja. SI berhasil memasyarakatkan gerakan kebangsaan menjadi populis.

Saya meniti tangga rumah yang terletak di jalan Oudegracht 238A Utrecht-Centrum, saya teringat percakapan dengan Prof Lombard. "Habis dari Holland ke mana lagi, Wan?" Bang Buyung bertanya. "Ke Inggris," jawabku seraya berlalu dari rumahnya.

Sayang sekali pertemuan saya dengan Dr E.U. Kratz di London berlangsung terlalu singkat. Itu terjadi di hari terakhir beberapa jam sebelum pesawat yang membawa saya pulang ke Jakarta tinggal landas. School of Oriental and African Studies University of London, tempat Dr Kratz memberi kuliah, merupakan pusat kajian Asia dan Afrika yang paling terkemuka di Eropa Mungkin cuma di Moskwa terdapat pusat kajian serupa.

School of Oriental and African Studies (SOAS) sudah ber diri tahun 1913, namun peresmiannya baru tahun 1916. Kalangan SOAS memandang, bahasa dan sastra merupakan cara pendekatan yang baik kepada masyarakat Asia dan Afrika. Dalam kedudukannya selaku Kepala Departemen Kajian Asia Tenggara, Dr Kratz yang berdarah Jerman itu amat canggih penguasaannya terhadap kesusasteraan Indonesia. Dengan lancar ia menyebutkan butir-butir Surat Kepercayaan Gelanggang, selancar ia menguraikan pandangan Asas '50, kelompok sasterawan Malaysia.

Kepada Kratz saya tanyakan komentarnya tentang pendapat yang mengatakan, kesusasteraan Indonesia masa kini tidak lagi mencerminkan pertemuan budaya Indonesia dengan Belanda. Pendapat ini berasal dari Dr James Siegal yang sempat menjamu saya makan malam di sebuah restoran di Paris. Menurut Siegal, hanya Francais dengan karyanya Nyai Dasima yang dapat dikatakan mencerminkan keadaan masyarakat Indonesia yang melakukan pertemuan budaya dengan Barat, dalam hal ini Belanda.

Kratz menyangkal pendapat Siegal. Menurut Kratz, malah masyarakat Indonesia abad ke- 20 terbentuk akibat pertemuan dengan Barat. Itu terlihat dari filsafat, politik dan ekonomi. Apalagi dalam kesusasteraan, karena pengaruh Belanda cukup kuat pada elite Indonesia. Sastera Indonesia mencerminkan perkembangan masyarakat, dan para sasterawan pun menganggap dirinya bagian dari masyarakat. Namun Dr. Kratz mengakui, perkembangan kesusasteraan Indonesia sejak tahun 1970-an memperlihatkan semakin kuatnya pengaruh daerah, khususnya Jawa. "Apa di luar bidang kesusasteraan juga begitu?" saya bertanya. "Justru pengaruh Islam semakin kuat di masa panjang."

Tampaknya Kratz tidak ingin memberi jawaban langsung, ia alihkan pembicaraan kepada tema yang lain. Dalam tema Islam, pembicaraan berkembang ke arah yang mendekati kerangka dasar pemikiran Prof Lombard. Bagi Dr Kratz, dunia kini sudah menjadi sebuah kampung besar. Tidak ada lagi sesuatu bangsa atau negara yang dapat menutup diri dari pengaruh luar. Begitu pula dunia Islam tidak dapat mengisolasi dirinya dari pelbagai pengaruh yang datang dari luar Islam.

Sebaliknya, dalam "kampung besar" ini masing-masing pihak yang hidup di dalamnya perlu mengenal secara lebih dekat pihak yang lain. Karena itu kajian bangsa-bangsa perlu dikembangkan, termasuk kajian tentang Islam.

Menyinggung tentang Islam di Indonesia masa kini, menurut Kratz ada tendensi di kalangan Islam bahwa agama semakin tidak menjadi vested interest politik. Agama (Islam) kini menjadi urusan semua orang, bukan cuma urusan kelompok politik Islam. Menurut Kratz, hal ini akan mempengaruhi proses politik. Yaitu, menguatnya kesadaran keagamaan masyarakat umum, dan kalau hal ini beriringan dengan menguatnya Islam dalam masyarakat, justru Jakarta Charter tidak diperlukan. Karena segala hal yang menyangkut kehidupan beragama (Islam) dapat diselesaikan di luar Jakarta Charter. "Bukankah Islam telah menjadi urusan orang lain juga, bukan hanya golongan politik Islam?" kata Dr Kratz mengakhiri percakapan.

Datuk Batuah dan Haji Misbach

"Saya sedang menyiapkan buku tentang Datuk Batuah dan Haji Misbach", kata Prof Van Dijk yang saya temui di ruang kerjanya di Universitas Leiden. Kedua tokoh yang akan ditulisnya itu adalah orang Islam yang beraliran kiri. Tetapi begitulah kehidupan akademis di Eropa. Semuanya terbuka untuk dijadikan obyek penelitian dan penulisan.

Dan pada akhirnya menggugah kesadaran bahwa Islam merupakan subyek yang selalu menarik untuk diperbincangkan. Mulai dari pemikiran Prof Lombard yang dengan piawai merumuskan problema dasar yang dihadapi Islam, khususnya di Indonesia, dalam mengatasi dilema menjelang abad ke-21 sampai kepada pandangan Dr Kratz yang melihat Islam di Indonesia seolah-olah telah menemukan formula untuk merambah jalan ke depan dalam kerangka keIndonesiaan. Semuanya menarik diikuti sebagai "cermin" bagi kita.

Tetapi yang jelas apa yang diungkapkan Prof Lombard merupakan sesuatu yang baru. Selama ini kajian Islam didominasi oleh pandangan Snouck Hurgronje yang melihat kehadiran Islam di Indonesia membawa semangat perlawanan (terhadap kolonialisme). Bahkan Mekkah dikatakan sebagai jantung yang senantiasa menyemprotkan darah segar ke Hindia Belanda lewat aorta para pemukim asal Jawa.

Wajah Islam yang pelawan dan pemberang diyakini masih berpotensi. Lahirnya buku tentang pemberontakan Kartosoewirjo, kemudian akan munculnya buku tentang Datuk Batuah dan Haji Misbach, implisit mengandung asumsi bahwa sifat pelawan dan pemberang masih ada pada diri umat Islam. Apa yang patut diketengahkan dari percakapan dengan Prof. Denys Lombard adalah jalan pikirannya itu dilandasi asumsi yang jernih bahwa kehadiran Islam di Indonesia secara historis sesungguhnya membawa sifat pembaharuan. (bersambung)

Sumber: Kompas, 17 September 1990

Heidegger dan Politik

  

Politik berasal dari kata Yunani “polis”. Polis adalah sebutan bagi negara-kota pada masa Yunani Kuno. Di dalam polis semua warga negara diperlakukan sama. Kesetaraan yang dijamin oleh konstitusi. Kesetaraan ini berdampak pada sebuah pemerintahan secara kolektif. Semua warga negara berhak berbicara di majelis guna mendiskusikan masalah-masalah publik.

Diskusi menuntut sebuah keterampilan bertutur. Persuasi menjadi metode perdebatan di majelis. Persuasi mensyaratkan rasionalitas. Memenangkan hati publik lewat argumentasi. Hanya warga dewasa laki-laki-nonbudak yang berhak bicara di majelis. Mereka dianggap sosok yang sudah meninggalkan ranah rumah tangga dengan segala urusan privatnya. Sosok yang tidak lagi didikte kebutuhan-kebutuhan badaniah. Dalam ranah publik orang tidak membincangkan masalah alokasi gaji bulanan. Namun, membincangkan perlu tidaknya hukum yang mengatur kasus penyerobotan tanah.

Ranah publik menjadi prinsip yang sangat penting dalam politik. Politik harus dijalankan lewat negosiasi, lobi, dan dialog. Bukan kekerasan dan perintah. Yang belakangan disebut itu adalah karakter politik ranah privat. Polis adalah format demokrasi awal yang mengakomodasi keterlibatan publik dalam urusan politik. Untuk pertama kalinya dalam sejarah ranah publik diberi tempat. Setelah sebelumnya sejarah politik didominasi oleh monarki yang menutup ranah publik. Munculnya polis adalah sebuah belokan sejarah politik ketika untuk pertama kalinya kebijakan publik dibuat dalam alam terbuka (majelis) dan bisa dikritisi. 

Totalitarianisme adalah antitesis paling sempurna dari prinsip ranah publik. Kebebasan, kesetaraan, dan solidaritas dicampakkan dari politik. Rezim totaliter Nazi, misalnya. Kebebasan sipil warga keturunan Yahudi dirampas. Kesetaraan berpolitik dibungkam. Kodrat politik adalah ketidaksetaraan. Politik tidak terbuka bagi semua melainkan ras tertentu saja. Solidaritas hanya berlaku secara primordial. Kelompok di luar kelompok politik dominan diacuhkan. Singkatnya, ranah publik dihancurkan. Politik bukan lagi urusan bersama melainkan sarat dengan kekerasan dan komando. Urusan politik adalah urusan elit. Akses politik publik dimampetkan secara sistematis. 

Perbincangan tentang keterlibatan Heidegger dalam politik pada dasarnya terbagi dua kubu. Pertama, kubu yang mengatakan bahwa filsafat Heidegger adalah traktat fasistik par excellence. Being and Time adalah traktat yang sarat konsep-konsep “politis”. Konsep-konsep yang bisa ditafsirkan sebagai memikul tanggung jawab penuh atas keterlibatan Heidegger dalam rezim totaliter Nazi. Tafsiran ini mendapat penguatan dari Heidegger sendiri. Saat bertemu dengan Karl Lowith, Heidegger, dengan pin swastika melekat di kerah, mengatakan bahwa komitmen politiknya berdasar pada konsep “historisitas” dalam filsafatnya. 

Tafsir politik paling tajam kubu pertama datang dari Hannah Arendt, bekas mahasiswi bimbingan Heidegger sendiri. Terlepas dari isu seputar hubungan asmara antara Arendt dan Heidegger, tafsir politis Arendt sungguh patut diperhatikan. Arendt bertolak dari tesis bahwa tradisi filsafat Barat adalah tradisi ketidakpercayaan terhadap ranah publik. Arendt menunjuk Plato sebagai pelopor tradisi ini. Traktat Plato, The Republic menggambarkan ranah publik sebagai sarat kegelapan, kebingungan, dan halusinasi. Kebenaran sejati tidak bisa ditemukan di sana. Kebenaran sejati hanya bisa ditemukan dalam kesendirian. Berpaling dari ranah. publik guna meraih gagasan-gagasan ideal, kekal, dan bening. Arendt menempatkan Heidegger dalam tradisi filsafat Platonian. Sesuatu yang tentu saja cukup mengagetkan. Heidegger ditempatkan dalam tradisi yang menjadi sasaran pokok kritik filosofisnya. 

Arendt mengutip, ungkapan Heidegger dalam Being and Time: Die Oeffenlichkeit verdunkelt alles. Dalam bahasa Indonesia ungkapan itu bisa diartikan: ranah publik mengaburkan segalanya. Berikut kutipan langsung dari Being and Time (terjemahan Bahasa Inggris): 

by publicness everything gets obscured, and what has thus been covered up gets passed off as something familiar and accesible to everyone 

(BT, 1962:165) 

Dengan adanya ranah publik segala sesuatu menjadi kabur, dan apa yang sesungguhnya misteri diperbincangkan seolah sesuatu yang akrab dan terakses oleh semua. 

Heidegger menegaskan bahwa kesehariannya dasein hadir dalam ranah publik (mitwelt) tempat dasein bertindak, berpikir, dan berbicara layaknya manusia massa (das man). Keberadaan dasein dalam ranah publik menurut Heidegger menyamarkan kebenaran. Karenanya, dasein dituntut untuk membebaskan diri dari dominasi manusia massa dalam ranah publik. Menjadi otentik dan menemukan kenyataan yang lebih hakiki. 

Di situlah letak keterjebakan Heidegger dalam tradisi ketidakpercayaan terhadap ranah publik. Arendt menunjuk analisis Heidegger terhadap dunia sehari-hari sebagai bukti. Meski tidak mengatakan dengan eksplisit, kritik Arendt mau mengatakan bahwa komitmen politis Heidegger bertalian dengan traktat filsafatnya. Traktat filsafat yang bisa ditafsirkan sebagai bermusuhan dengan ranah publik. Sikap bermusuhan yang menjadi raison d'etre rezim fasis-totaliter mana pun di jagad ini. 

Kubu kedua adalah mereka yang menafsirkan filsafat Heidegger sebagai anti-totalitarianisme. Komitmen politis Heidegger adalah pilihan sejarah, bukan sesuatu yang tumbuh dari filsafatnya. Nazisme berhadapan secara diametral dengan konsep otentisitas Heidegger. 

Dalam konteks hidup bersama, otentisitas artinya membuka kemungkinan-kemungkinan bagi yang lain. Politik totaliter, sebaliknya, menutup kemungkinan-kemungkinan lewat represi ideologis. Nazisme, misalnya, memaksakan ideologi sosialisme-nasional sebagai asas tunggal bagi semua kelompok politik. Ini adalah modus berada yang tidak otentik. Modus berada manusia massa yang dikritisi Heidegger. Komitmen politik Heidegger pada Nazisme merupakan penghianatan pada filsafatnya sendiri.

Penulis sendiri berpendapat bahwa perubahan pemikiran Heidegger bisa ditafsirkan sebagai ungkapan penyesalan tersembunyi. Heidegger lanjut menolak tradisi representasionalisme filsafat Barat. Kecenderungan merumuskan sang “Ada” secara akurat dan menampik setiap alternatif, “Ada” atau kenyataan, bagi Heidegger, tidak pernah bisa disajikan secara bulat-penuh. “Ada” selalu terkait dengan waktu. Maknanya tak bisa dilepaskan dari ruang-waktu yang mengepungnya. Artinya, “Ada” atau kenyataan bersifat majemuk. Segalanya adalah tafsiran dan bukan apa yang sesungguhnya. Ideologi adalah tafsiran mutlak atas kenyataan yang berdampak pada tindakan. Nazisme, misalnya, memutlakkan tafsir yang meminggirkan etnis Yahudi. Tafsir yang berdampak pada jerit kematian di kamp-kamp konsentrasi. Orde Baru memutlakkan satu tafsir tentang demokrasi. Tafsir yang membungkam gerakan-gerakan prodemokrasi yang menginginkan iklim politik yang lebih liberal. Semua format politik totaliter selalu memaksakan ideologi tunggal. 

Dekonstruksi Heidegger atas tradisi representasionalisme bertolak belakang dengan komitmen politisnya. Dekonstruksi atas representasionalisme secara politis melahirkan prinsip kemajemukan dan toleransi. Sebuah masyarakat nontotaliter tidak bisa diatur oleh satu ideologi. Setiap kelompok ideologis mesti merelativisir klaim-klaimnya guna membuka toleransi dan solidaritas. Filsafat Heidegger lanjut berjalan seiring dengan konsep masyarakat terbuka Karl Popper. Masyarakat yang tidak mengenal pemutlakan ideologi. Setiap kebijakan harus melibatkan semua kelompok yang berkepentingan. Ini artinya ranah politik harus terbuka bagi akses publik. Sesuatu yang tidak dikenal dalam kosakata politik totalitarian.

Rangkuman 

Dekonstruksi Heidegger terhadap filsafat Barat sungguh inspiratif. Refleksi-refleksinya terhadap sejarah, manusia, pengetahuan, dan bahasa mendorong lahirnya posmodernisme, khususnya di bidang filsafat. Modus berfilsafat posmodern menolak penjelasan universal atas segala sesuatu. Sebuah lanjutan proyek penggulingan filsafat Barat Heidegger. Dengan keras para filsuf posmodern membuktikan bahwa narasi-narasi besar seperti dialektika, epistemologi, dan hermeneutika tak lebih dari sekedar narasi. Lyotard memperlihatkan dengan tajam bagaimana pengetahuan di masa pasca-industri tidak lagi menghamba pada objektivitas. Patokan kebenaran sekarang bergeser pada performativitas. Dialektika sejarah juga mendapat giliran. Sejarah tidak mengikuti hukum gerak yang universal. Sejarah, seperti halnya yang dikemukakan Heidegger, sarat kejutan dan patahan. Mono-sejarah memberi jalan pada multi-sejarah. 

Dalam bidang filsafat politik sosok Heidegger menjadi sangat kontroversial. Keterlibatannya dengan rezim Nazi membuat banyak orang bertanya-tanya. Apakah ada benih-benih totalitarian dalam filsafatnya yang membuat Heidegger bersenyum-senyuman dengan rezim Nazi. Atau sebaliknya. Filsafat Heidegger adalah sesuatu yang terlepas dari pilihan politiknya. Heidegger sang filosof berbeda dengan Heidegger sang kader Nazi. Lebih jauh, banyak komentator Heidegger menilai jalan politik Heidegger harusnya berbeda apabila ia setia dengan filsafatnya. Posisi pertama diwakili oleh Hannah Arendt. Bekas mahasisiwi bimbingan Heidegger ini menuduh Heidegger belum lepas sepenuhnya dari tradisi filsafat Barat. Tradisi yang masih menghantui Heidegger adalah tradisi Platonian ketidakpercayaan terhadap ranah publik. Ranah publik, bagi Heidegger, seayun dengan kekaburan yang menelikung kebenaran. Padahal, ranah publik adalah pilar penyangga utama demokrasi. Penghancurannya berarti sinyal kuat berdirinya sebuah rezim totaliter. Filsafat Heidegger, karenanya, bertanggung jawab penuh atas pilihan politiknya. Mereka yang mengambil posisi kedua tidak sependapat dengan Arendt. Filsafat Heidegger tidak bisa dijadikan kambing hitam pilihan politik Heidegger. Apalagi, Heidegger lanjut banyak membenahi pemikiran sebelumnya. Heidegger lanjut merumuskan “Ada” sebagai yang pandai mengelak. Kegesitan “Ada” mengelak mematahkan setiap klaim keakuratan representasi. Filsafat mengelak Heidegger tidak bisa bermesraan dengan rezim totaliter, Rezim yang mengklaim satu representasi pokok kenyataan dan memaksakannya pada publik. Filsafat mengelak hanya bisa bersanding dengan rezim demokrasi yang mengagungkan toleransi, kesetaraan, dan solidaritas. 

Donny Gahral Adian, Martin Heidegger, Jakarta: Teraju, 2003, h. 97-105

Pram

Oleh: Martin Aleida

Agustus ini adalah hari-hari Belanda saya. Minggu lalu kedatangan Sander van der Horst dengan nama pena di WhatsApp Mas Sander. Kemarin saya menyambut kunjungan Remco Raben dengan nama samaran Londo Sudah Dekat. 

Londo yang kedua ini tidak ireng, terang-benderang, bule tenan, direkomendasikan Lea Pamungkas dari Amsterdam. Lea seorang aktivis-penulis yang tajam menikam rezim fasis orde baru. Merasa dikejar-kejar, mengeksilkan diri ke Belanda. Cerita pendek mendekatkan hati kami berdua. 

Mas Sander ini peneliti Belanda tulen, kawan-kawan. Dia mengais-ngais di antara tulang-belulang aktivis Indonesia yang terlibat dalam gerakan perdamaian di tanah air kita ini. Mengembalikan ingatan saya pada Konferensi Internasional Anti Pangkalan Militer Asing pertengahan Oktober 1965. Dibuka Presiden Sukarno, saat mana Menteri Negara Njoto juga bicara, di Bali Room, Hotel Indonesia. 

Semua yang terlibat sudah tiada setelah rezim militer melancarkan red drive tanpa ampun tanpa pilih bulu, melancarkan tuduhan keji. Daging dan balung yang tersisa cuma selangsing Salim Martowiredjo, 84, yang kini dikenal sebagai pelukis dengan dunia anak-anak sumber ilhamnya. Dia sengaja saya undang ke rumah.

Tuan Sander tidak kecewa mendengar Salim dengan rendah hati, jujur, bahwa dia bukan apa-apa, kecuali staf bawahan di markas Komite Perdamaian Indonesia di Jalan Raden Saleh, Jakarta. 

Dia menyiapkan ruang kantor untuk siap pakai, membelikan makanan santap siang, malam, kapan saja, untuk staf. Tak selamanya langit biru tenang, Salim menanjak sampai menjadi staf yang bolak-balik mengantarkan naskah, terutama kepada Ketua Utami Suryadarma, dan Ratu Aminah Hidayat. Mengetik kembali setelah koreksi yang mereka lakukan, dan mengembalikannya. Wira-wiri menunggang sepeda. 

Berpisah, Mas Sander memberikan oleh-oleh kepada sumbernya: foto berbingkai mengabadikan kantor Kantor Komite Perdamaian Indonesia dalam hitam-putih. Sampai di rumah, Salim kirim berita WA, di balik foto ada honor…

Untuk saya dia serahkan fotokopi  “Penyair dan Perdamaian”, terbitan Komite Perdamaian Indonesia, Desember 1959. Selain Paul Eluard, Nazim Hikmet, Masako Yamaguchi, Klara Akustia, juga mentor dan kawan sekampungku, Amarzan Ismail Hamid. Tiga hari kemudian, dari fotokopi itu melorot amplop di mana rupiah masih dihargai sebagai modal riset oleh seorang Belanda yang gigih.

Tamu kemarin: Remco Raben, si Londo Sudah Dekat, yang lebih lembut, melebihi Mas Sander yang pernah bertahun tinggal di Yogya bersama anak-istrinya. Dia menyalami saya sambil membungkuk dalam. “Belanda tak boleh tunduk..,” saya ajak bercanda. 

Dugaan saya, Raben sedang mengumpulkan bahan untuk menulis biografi Pramoedya Ananta Toer. Menurut dia belum ada bio yang lengkap tentang tokoh kaliber dunia yang sedang dia buru. Sejumlah tokoh sudah dia wawancarai. Juga keluarga Pram. Termasuk menanyakan hubungan Maemunah dengan suaminya itu. Saya ceritakan bagaimana ekspresi kasih sayang Mae pada Pram, dan sebaliknya. Beberapa kali Raben sudah mampir ke Blora, kota kelahiran Pram, jumpa dengan Soesilo, adik novelis tiada tandingan itu.   

Raben memancing saya dengan mengutip sumber lain yang menyatakan Pram “sombong”, angkuh, menolak rekonsiliasi. Saya katakan pengarang yang menghabiskan hampir dua puluh tahun  dari hidupnya di dalam penjara dan pembuangan Republik ini telah mematok harga dirinya dengan benar, pas. “Saya sendiri, sebagai korban, menolak rekonsiliasi. Bagaimana mungkin duduk di meja berhadap-hadapan tanpa kedudukan yang setara. Engkau penindas saya korban! Apa yang mau didamaikan?! Minta maaf  pun ditolak Pram, ‘Enak saja..’” kata saya menirukan.

Sedikit sekali orang yang memahami, mentolerir Pram. “Dia manusia merdeka dan menyuarakan hatinya untuk membela yang dia anggap tertindas, berhak atas perlindungan. Tahukah Anda,  Pram itu menolak aksi-sepihak yang dimotori PKI dan organisasi tani BTI yang mengklaim beranggokatan lebih dari 20 juta, untuk melaksakan undang-undang landreform yang mandek karena tidak dijalankan pemerintah. Para aktivis bergerak mematoki tanah yang menurut undang-undang adalah hak petani tak bertanah. Pram menolak aksi itu. Di Kalimantan banyak tanah, katanya.” 

Dia bersuara: suara seorang yang merdeka, kata saya. Kubikin terang, bahwa suatu ketika Pram seperti mengejek dengan berkata kepada saya, “Bagaimana mungkin cikal-bakal PKI adalah ISDV yang adalah organisasi eksklusif buruh kereta api Belanda...” Berujar seperti itu tentu dia punya dalih.

Saya cuma anak-bawang, tidak membantah, juga tidak mengingatkan penulis dan kutu buku itu. “Tapi, Bung, PKI sudah menerbitkan buku sejarah tentang partai itu. Dan itu sudah barang tentu keputusan yang diambil dengan mendengarkan suara banyak orang.” Dia diam, tapi tidak terdiam. Mungkin dia rasa dan sadari ini adalah masalah sentralisme demokrasi. Di jalan mana dia telah ditempatkan dengan layak, yang dia anggap sebagai kehormatan. Di Lembaga Sastra Lekra dia didudukkan sebagai wakil dari Ketua Bakri Siregar. Sebagai pendiri Akademi Sastra Multatuli Pram juga disebutkan setelah Bakri Siregar. 

Dia jauh dari sikap sombang. Suatu hari, sebagaimana biasanya, sonder janji, saya mampir ke rumahnya di Utan Kayu. Begitu melihat saya melangkahi bendul pintu, Mae menyambut, “Di atas,” katanya senyum simpul. 

Saya masuk, terus naik ke pelataran jemuran. Di situ Pram saya pergoki bertelanjang dada, sarung digulung sampai di atas lutut, rokok menggantung di bibir. “Bung..,” jawabnya cepat: “Saya mau benar-benar Indonesia. Ke Amerika dengan sinar matahari negeri ini membakar tubuh saya,” katanya. 

Rupanya dia sedang bersiap-siap menerima penghargaan dari satu universitas terpandang di Amerika Serikat. Diam-diam saya mengantarnya di Cengkareng. “Bung,” saya sapa dia. Kaget. “Bung kok bisa masuk sampai ke sini,” ucapnya heran. “Itu rahasia,” jawab saya. Tak saya jelaskan sebagai staf United Nations Information Centre Jakarta saya pegang pas diplomatik untuk mengantarnya sampai ke pintu pesawat. 

Sepulang dari Amerika, dia bilang pada saya, kok Sekretaris Jenderal Kofi Annan itu begitu sombong. Tak mau berfoto bersebelahan bahu. “Bung ‘kan seorang dissident dari Indonesia yang adalah Negara Anggota PBB. Bisa dipahami kalau dia harus menjaga jarak,” kata saya. Dia, diam. Terdiam. Mendengarkan. Walau suara itu datang dari anak bawang. 

Pram juga rendah hati, di mata saya. Ketika dibebaskan dari Penjara Bukit, dia melenggang pulang membawa naskah “Perburuan”. 

Dia muncul dengan naskah itu di Balai Pustaka. Disambut Idrus, sang redaktur, dengan ucapan yang mengagetkan: “Apa itu, Pram? Mau berak lagi,” ucapnya ketus sebagaimana ditirukan sang korban.

 “Coba.., guru saya mengatakan begitu kepada saya,” kenangnya.

Ingin saya jelaskan, juga kepada peneliti Londo Sudah Dekat ini, Pram itu dulunya seorang typist di kantor berita. Mengetik dengan sepuluh jari. Dan dia tak pernah membaca apa yang telah dia tulis. Pokoknya rohnya sudah lepas, seperti ngeden, melirik ke belakang sedikit pun ogah. 

Saya pernah mengajak beberapa peneliti untuk membaca baik-baik sejumlah karya Pram yang diterbitkan Balai Pustaka. Bandingkan dengan bentuk kalimat dalam kumpulan cerita pendek Idrus Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma (maaf, mungkin saya salah ingat judul ini). Membersihkan “berak” atau typo Pram itu adalah Idrus. Bandingkan juga dengan karya Pram yang diterbitkan penerbit lain. Misalnya “Keluarga Gerilya”. Cari tahu juga apa yang telah terjadi dengan naskah “Bumi Manusia” dan yang lain terbitan Hasta Mitra. 

Pram tidak ruwet.  Namun, semua para pemuja, terutama pembencinya, harap menyimaknya dengan jeli. Dia berkobar-kobar mengkritik, menyerang, menuduh, lewat lembaran budaya Lentera koran Bintang Timur. Yang mempersamakan gebrakan Pram di situ dengan Lekra atau PKI, harus taat pada detail. Bintang Timur itu berafiliasi dengan Partindo, dan partai nasionalis ini punya Lesbi (Lembaga Seni Budaya Indonesia). 

Pram itu lempang lurus-lurus dengan hati bangsanya. Berkeyakinan sekeras baja yang tak terbengkokkan oleh dinding penjara dan pulau pembuangan. Apalagi oleh seorang pembohong bermodal dengkul kuda tuli.

Sumber: Fb Martin Aleida

BAHASA DAN KEBANGSAAN INDONESIA

Kompas, 19 Agustus 2020

Oleh: Fachry Ali, Salah Satu Pendiri Lembaga dan Pengembangan Etika Usaha (LSPEU) Jakarta

Mungkin agak melebih-lebihkan jika saya menyatakan “terkejut” ketika terbentur fakta sejaah tentang posisi “bahasa kita”. 

Dalam “Writing from the Colonial Margin: The Letters of Aboe Bakar Djajadininrat to Christian Snouck Hurgronyw” (Journal Indonesia and the Malay World, November 2003), Michael F Laffan mengungkapkan sebuah fakta sejarah hubungan surat-menyurat antara Abpe Bakar Djajadiningrat (yang tinggal di Hijaz, Arab Saudi) dan intelektual-kolonialis Snouck Hurgronye akhir abad ke-19. 

Kecuali untuk maksud tertentu, surat-surat Aboe Bakar (yang berisi informasi tentang politik dan masyarakat Hijaz serta gerak-gerik jemaah haji asal Hindia Belanda) itu lebih sering ditulis dalam bahasa Arab daripada bahasa Melayu. Untuk sebagian, Laffan menyebutnya karena bahasa Melayu di Hijaz saat itu “was an inferior language for scholarship” (bahasa rendahan dalam kesajarnaan). Sebagai orang terpelajar, Aboe Bakar lebih bangga menulis laporan-laporan kepada Hurgronye dalam bahasa Arab. Keterpelajarannya inilah yang diproyeksikan kepada anaknya di Banten. Dalam salah satu surat kepada Hurgronye pada 1885, ia ungkap niat mengirimkan anaknya belajar bahasa Belanda di Batavia paa 1887. 

Lebih condong menggunakan bahasa Arab dan rencana Aboe Bakar mengirimkan anaknya belajar bahasa Belanda merefleksikan l’histoire des mentalite (struktur kesadaran) elite pribumi di masa itu. Ini bukan saja impian mengintegrasikan diri ke birokrasi kekuasaan kolonial Belanda, melainkan merefleksi hasrat memperoleh prestise dan status sosial tinggi di hadapan rakyat jelata. Dalam realitasnya, kemampuan elite pribumi berbahasa Belanda menimbulkan “insiden” lucu. Akhir abad ke-19, seperti dikisahkan Ajip Rosidi dalam Sjaruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah (1986), kontrolir Belanda di Banten, PWJ Bischoff, bertanya kepada seorang camat, Arsjad, dalam bahasa Sunda. 

Bischoff, selama di Belanda sudah belajar bahasa Sunda dan sangat percaya diri berkomunikasi dengan “bawahan” pribuminya dalam bahasa itu. Lulusan OSVIA (didirikan pada 1879) di Bandung, Arsjad dengan sendirinya mampu berbahasa Belanda. Karena bahasa Sunda Bischoff “belepotan”, Arsjad menjawab pertanyaannya dalam bahasa Belanda. Dan, Ajip melanjutkan ceritanya, “Mata sang kontrolir mendelik memandang kepada sang camat. Dia tidak bisa lagi menahan dirinya, hingga dikatakan bahwa camat telah berbat kurang ajar dan tidak sopan kepadanya.” Akibatnya, jabatan Arsjad dicopot dan pangkatnya diturunkan menjadi mantri. 

Pergumulan kekuasaan

Raden Arsjad di atas adalah ayah tokoh nasional Sjafruddin Prawiranegara (1911-1989). Namun, bukan cerita ini yang ingin saya lanjutkan. “Insiden” itu memperlihatkan dua hal pokok. Pertama, peristiwa itu menunjukkan terbentuknya apa yang disebut mokolo oleh Hendri Alers dalam On en rode of groene Merdeka (1956). Melalui Benedict R’O G Anderson yang mengutip karya Alers itu dalam “Language of Indonesian Politics” (1990), kita tahu mokolo adalah sebuah golongan aristokrasi Sulawesi selatan zaman kolonial. Mereka bukan saja hidup terpisah dari masyarakat, juga melihat diri dalam sinar Nietzschean consciouness of superiority (kesadaran ras lebih tinggi ala Nietzsche). 

Alers, sebagaimana dikurip Anderson, menyatakan birokrasi kolonial Belanda mengalami mokolisasi dengan menetapkan ras Belanda sebagai pengganti aristocratic esprit de corps. “Mental dasar borjuasi pemerintahan kolonial Belanda,” lanjut Anderson, “dengan demikian mengambil karakter ‘luar’ aristokrasi mokolo berhadapan dengan penduduk berkulit sawo matang.” Insiden Arsjad-Bischoff antara lain adalah efek dari mokoloisasi wujud birokrasi kolonial Belanda. Dalam hal ini, sesuai watak Nietzschean consciouness superiority, bahasa Belanda terlalu “agung” untuk digunakan kaum pribumi kendatipun oleh seorang terpelajar lulusan OSVIA. 

Kedua, akan tetapi, posisi “agung” bahasa Belanda kala itu merupakan gejala baru. Kendati Belanda berhasil melakukan pukulan terakhir atas Portugis dengan, seperti dikatakan CR Boxer dalam bukunya, The Portuguese Seaborne Empire, 1415-1825 (1971 {1969}), menyerang Makassar (yang melindungi Portugis) pada 1660 dan 1667, bahasa Belanda masih dianggap “kelas dua” di kawasan Asia. Di situ Boxer menyatakan Sailon Raja Sinha II (162-16870 bersekutu dengan Belanda melawan Portugis, ia menolak surat resmi dalam bahasa Belanda. Ia lebih bisa menerima dokumen resmi dalam bahasa Portugis walau, kata Boxer, dalam creole forms (bahasa Portugus yang teah bercampur dengan budaya India {Barat}). 

Dalam konteks Nusantara, Boxer mengatakan bahwa bukan saja penguasa Makassar fasih berbahasa Spanyol, bahkan “salah satu di antaranya telah membaca semua karya asli penulis Portugis, Fray Luis de Granada.” Ironisnya, pembawa bahasa Portugis dalam bentuk creole ke Batavia, pusat kekuasaan Belanda, justru para budak dan kalangan kelas rendah lain. Sebagai akibatnya, tulis Boxer, “it was spken by the Dutch and half-caste women born and bred at Batavia (menjadi bahasa sehari-hari orang Belanda dan para perempuan peranakan yang lahir dan besar di Batavia). Lebih ironis lagi, lanjut Boxer, bahasa Portugis yang digunakan orang-orang Belanda itu kadang-kadang “to the exclusion of their tounge”.

Dengan demikian “keagungan” bahasa Belanda terdemonstrasikan pada singkap congkak Kontrolir Bischoff pada akhir abad ke-19 di atas adaah hasil “pergumulan kekuasaan” dua kekuatan golbal abad ke-16 hingga ke-18 di Nusantara dengan kekalahan Portugis. Dalam spekulasi saya, meskipun hubungan elite-pribumi-Belanda (diwakili VOC) telah lebih erat sejak abad ke-18, melalui investasi politiknya memadamkan pemberontakan Trunojoyo melawan Mataram (1674-1680) dan pada 1740-1770-an, seluruh wilayah pantai utara Jawa Tengah dan timur jatuh ke tangan Belanda, termasuk Jawa Barat, “pengagungan” bahasa Belanda baru menemukan pijakan material dan kekuasaannya pada 1830. 

Kita tahu, pada periode inilah dilancarkan sistem tanam paksa. Kesuksesan program raksasa tak berpreseden ini mendorong lahirnya modern colonial state (negara kolonial modern). Sebuah sistem birokrasi modern yang hampir sepenuhnya tegak pada eksploitasi kekayaan pertanian ekspor. Keuntungan material yang diperoleh dan dilanjutkan dengan kebijakan “pintu terbuka” dengan mengundang modal besar Eropa berinvestasi di Nusantara setelah sistem tanam paksa dicabut pada 1870, secara struktural mendorong pemekaran kehadiran negara. Gabungan antara model material yang terakumulasi dan jaringan birokrasi negara modern yang menyangganya membuat kekuasaan Belanda di mata pribumi menjadi tak termaknai. 

Inilah situasi struktural yang, seperti diungkapkan Abo Bakar kepada Hurgronye di atas, menimbulkan fantasi “keagungan” behasa Belanda di kalangan elite pribumi. Sebuah bahasa yang hadir dengan dukungan kekuasaan politik, kekayaan, ilmu pengetahuan, teknologi. 

Transmisi kedarana intelektual

Maka, bahasa Melayu, cikal bakal bahasa kebangsaan kita dalam struktur kepongahan kekuasaan kolonial itu “ternista”. Dalam tulisannya yang lain. “Sembah-Sumpah: The Politics of Language and Javanese Culture (1990), Benedict Anderson mengutip hinaan Belanda dengan ungkapan brabel-Maleisch (repetan Melayu). Ini tak bisa diterima bahkan cerita kanak-kanak berbahasa Jawa, Serat Kancil Amongsastra karya Kyai Rangga Amongsastra dan terbit pada 1878, seperti dinyatakan Liaw Yock Fang dalam Sejarah Kesustraan Melayu Klasik (2011) telah berkaitan dengan sastra Mesir. 

Di sini, elemen-elemen bahasa di Nusantara telah mempunyai jaringan global. Maka, sebagaimana ekspresinya akan kita lihat di bawah, “penistaan” tersebut menjadi, mengutip Clifford Geertz dalam The Integrative Revolution: Primordian Sentiments and Civil Politics in the New States (1993 {1973}), “humiliating sense of exclusion from the important centers of power in world society” (perasaan terhina karena tekecualikan dari pusat-pusat kekuasaan dalam dunia masyarakat). Inilah dasar mental-struktural yang secara unik mendorong lahirnya bahasa Indonesia. 

Akan tetapi, dasar material keberadaan bahasa Melayu abad ke-19 itu memang merupakan sisa-sisa kekuatan para aktor perdagangan kawasan Asia Tenggara, dalam apa yang disebut sejarawan Anthony Reid, The Age of Commerce (1988), yang berlangsug sepanjang 1450-1680 itu. Mengalami kemunduran material hebat akibat gempuan aktor-aktor Eropa dalam bidang yang sama, bahasa Melayu kehilangan basis material pengembangan diri. Terseok ke belakang “panggung”, tak berkesempatan bersentuhan dengan dinamika zaman baru yang kian mengandalkan gagasan modern dan dalam keseharian bergulat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa ini mengalami proses pedesaanisasi, hanya hidup di kalangan coastal petit boourgeoise (pedagang-pedagang kecil di wilayah panatai) di mana pengalaman kolektif mereka secara struktural absen dari benturan dimanika modernisasi dan industrialisasi Barat. 

Maka, sejarah memperlihatkan “ironi menguntungkan” persuaan kaum intelegensia Indonesia awal dengan bahasa Belanda melalui Kebijakan Etis, dicanangkan Ratu Wilhelmina pada 1901. Dalam The Languages of Indonesian Politics, Benedict Anderson menyatakan posisi lumpen (rendah tak bergairah) bahasa Melayu menemukan darah semangat baru dengan kemunculan kaum intelektual pribumi dalam bilingual (dwibahasa) Belanda dan Melayu. Melalui penguasaan bahasa Belanda, kaum intelektual yang tak punya tempat dalam struktur kolonial itu bersua dengan sistem gagasan modern yang tak diperoleh di bahasa Melayu dan lokal lainya. 

Maka, HOS Tjkroaminoto, Mohammad Hatta, Soekarno, Tan Malaka, Sjahrir, Ali Sastroamidjojo atau Iwa Sumantri, Mohammad Yamin, dan lainnya, kalangan terdidik awal kaum pribumi secara Barat, berbenturan dengan sistem gagasan sosialisme, Marxisme, serta keadilan sosial dan demokrasi lewat materi bacaan berbahasa Belanda itu. Semua materi bacaan berbahasa Belanda yang dibaca kaun intelektual awal itu adalah sistem gagasan yang secara kritikal mempertanyakan keabsahan kolonialisme di mana pun, termasuk Indonesia. 

Proses sejarah inilah yang melahirkan apa yang disebut Benedict Anderson revolutionary Malay (bahasa Melayu revolusioner). Sebab penguasaan kaum intelegensia atas bahan-bahan bacaan Belanda yang revolusioner itu dituangkan ke bahasa Melayu. Karena itu, dari status lumpen language, bahasa Melayu menjadi bahasa yang bukan saja bergairah, melainkan juga menemukan landasan pijakan baru: semangat revolusioner anak negeri memerdekakan diri. Dalam situasi inilah, Sumpah Pemuda 1928 meneguhkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa “persatuan” bangsa. 

Titik tumpu dan darah bangsa

Pada 1948, ibu kandung saya, Asiah Ilyas, menulis lagu romantik perjuangan di Susoh, Aceh Selatan (kini Aceh Barat Daya), memberi semangat pemuda-pemuda Aceh mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Medan Area, Sumatera Timur, dalam bahasa Indonesia yang elok. 

Dunia keliling sepi, kutinggalkan nyanyi gembala/di bawah langit jaya, berjabat tangan kita/berpisah untuk Nusa

Kini antarkan ku berjuang, berpisahannya di mata/bersatu dalam hati, bertemu kita nanti/di syurga yang abadi

Karya ibu saya ini mungkin lebih telat dua atau tiga tahun dari lagu Cornel Simadjuntak, “Maju Tak Gentar” atau “Halo-halo Bandung” ciptaan Ismail Marzuki (?). Kendati kedua lagu terakir ini lahir di Jawa, seperti juga lagu-lagu perjuangan lainnya, semuanya bukan saja bertemu dalam satu semangat, melainkan, meminjam Benedict Anderson, mengungkapkan emotive words (kata-kata mengandung luapan rasa).

Inilah ciri pokok revolutionary Malay atau kemudian “bahasa Indoensia revolusioner”. Sebuah bahasa yang lahir (kembali) untuk menemani masyarakat yang sedang bergolak dan berjuang. Akan tetapi, di atas itu, kita melihat ungkapan rasa di Susoh yang terpencil di ujung Sumatera iru bersatu dengan apa yang terungkap di Jawa. Melalui lagu-lagu itu, kita menandai lahirnya apa yang disebut Edward Shils dalam Primordial, Perxonal, Sacred and Civil Ties (1957), civil politics di dalam masyarakat kita dengan relatif tanggalnya kesetiaan sempit primordialisme menuju kepada kesetiaan besar. Kelahiran bahasa Indonesia, dengan demikian, adalah terciptanya “titik temu” aneka etnis untuk membentuk kesatuan sebuah bangsa berhasrat merdeka. 

Dan, walau terdengar “klise”, ini adalah sebuah anugerah besar bagi bangsa Indonesia. Geerz, dalam Integrative Ravolution, juga menyinggung kemasygulan pemimpin India, Jawaharlal Nehru, yang diungkapkan pada 1948: “How thin way rhe ice upon which we were skatting” (Betapa tiisnya lapisan es di atas mana kita berselancar). Ini berkaitan dengan tugas dia, bersama Patel dan Sitaramayya, di dalam Panitia Bahasa (Lingustic Commitee Partai Kongres India. “Tetapi,” tulis Geertz, “mengerikan atau tidak, Nehru, Patel dan Sitaramayya pada akhirnya terpaksa menyerah pada tuntutan menjadikan Andara sebagai bahasa Negara BagianTelugu.” Sebagai akibatnya, the thin ice was broken. 

Selama satu dasawarsa, karena beragamnya, Inda direpotkan oleh reorganisasi politik berdasarkan garis bahasa. Dan sebagai akibatnya, situasi ini jadi problematik karena, Geertz melihatnya sebagai “pandemi” terhadap negara-negara baru. Dan kekacauan semantik pun terjadi. Masyarakat-masyarakat baru merdeka itu “meluncur” ke arah yang tak definitif: masyarakat “ganda” atau “majemuk” atau “aneka agam” dan berujung pada yang tak konklusif: ... “states that are not nations or nation that are not states” (negara yang bukan bangsa atau bangsa yang bukan negara), tulis Geertz. 

Dalam konteks kebangsaan, melalui bahasa Melayu yang kemudian jadi bahasa kebangsaan, Indonesia tak dihadapkan dengan dilema tak terperikan itu. Sekitar 20 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan 1945, melalui bahasa Melayu, Mohammad Yamin telah memperkenalkan konsep-konsep dasar  dalam puisinya tentang kebangsaan. Seperti dinyatakan Maman S. Mahayana dalam “Mohammad Yamin: Indonesia dalam Imajinasi” (Jamal D Rahman, ed, 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh {2014}), Yamin menyosialisasikan konsep “Tanah Air” dan “merdeka” yang hingga kini terpatri dalam kenangan kolektif kita. Dua hari jelang Sumpah Pemuda II 28 Oktober 1928, Yamin menulis puisi berjudul “Indonesia Tumpah Darahlu. Di dalamnya ia ungkapkan emotive phrase (frasa yang mencentus emosi): Karena kita sedarah-sebangsa/bertanah air di Indonesia. 

Baik judul maupun isi puisi Yamin ini bukan hanya termaktub dalam Sumpah Pemuda yang historik itu, atau mengelakkan kita dari pengalaman menjengkelkan bangsa India, melainkan menciptakan “darah kehidupan” ke dalam tubuh bangsa Indonesia. Di tangan kaum terpelajar generasi awal, bahasa Melayu atau Indonesia bukan saja tak lagi sekadar “repetan”, melainkan sesuatu yang revolusioner, yang mengawal keutuhan bangsa hingga kini. 

Sumber: Kompas, 19 Agustus 2020

ITU ANALISIS PRABOWO

"Pada BKO, perintah untuk melakukan bantuan biasanya dikeluarkan oleh komandan setingkat lebih tinggi. Jika BKO diberikan kepada Kopassus sebagaimana yang dimaksud Jenderal Subagyo di atas maka terdapat beberapa kemungkinan. Pertama, perintah BKO di- keluarkan Panglima ABRI (pada waktu itu). Kedua, BKO dikeluarkan oleh KSAD (pada waktu itu), dan kemungkinan lainnya, BKO dikeluarkan oleh Panglima Tertinggi ABRI. Hal ini yang tidak dijelaskan Jenderal Subagyo."

Langkah Penculikan Aktivis

ITU ANALISIS PRABOWO

(Kompas, 11 Agustus 1998)

Keterangan foto:

PENUHI PANGGILAN - Letjen TNI Prabowo Subianto, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI AD (Kopassus), Senin (10/8), memenuhi panggilan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) di Markas Besar TNI AD, Jakarta.

Jakarta, Kompas 

Ketua Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo mengutarakan, tidak pernah ada perintah yang dikeluarkan oleh pimpinan ABRI untuk melakukan penculikan dan penyekapan terhadap sejumlah aktivis. Apa yang dilakukan oleh mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI AD (Kopassus) Letjen TNI Prabowo Subianto sehubungan dengan Kasus Orang Hilang (KOH), merupakan hasil analisisnya terhadap perintah Bawah Kendali Operasi (BKO) yang diterimanya.

Hal itu dikatakan Jenderal Subagyo menjawab wartawan, Senin (10/8), di Markas Besar TNI AD Jakarta, usai pemerik- saan DKP terhadap Letjen TNI Prabowo Subianto. Dalam acara jumpa pers yang berlangsung di halaman depan Mabes AD tersebut, Subagyo didampingi Wakil Ketua DKP Letjen TNI Fachrul Razi dan anggota DKP Letjen TNI Djamari Chaniago dan Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI I Dewa Putu Rai.

Walaupun tidak menjelaskan siapa yang mengeluarkan perintah BKO yang kemudian dianalisa oleh Letjen Prabowo‒Jenderal Subagyo mengatakan, tidak benar jika Prabowo menerima perintah dari Panglima ABRI dan Kepala Staf TNI AD (KSAD), yang waktu itu dijabat oleh Jenderal TNI Feisal Tanjung dan Jenderal TNI Wiranto, untuk melakukan operasi penculikan. "Yang benar adalah perintahnya itu adalah untuk mem-BKO-kan. Perintah BKO inilah yang dianalisis oleh Letjen Prabowo," tutur Subagyo, yang juga KSAD ini.

Menurut catatan Kompas, di lingkungan ABRI dikenal berbagai bentuk status bantuan terhadap suatu kekuatan/instansi tertentu, yakni apa yang disebut Bantuan Langsung (BL), Bawah Perintah (BP) serta BKO. Seluruh jenis bantuan itu berstatus sama, kecuali pada urusan administrasinya. 

Pada BL dan BP misalnya, perintah untuk memberikan bantuan dapat dikeluarkan oleh komandan satuan yang akan diperbantukan tersebut. Sedangkan untuk urusan administrasi/logistiknya seluruhnya akan dibebankan kepada instansi yang dibantu.

Pada BKO, perintah untuk melakukan bantuan biasanya dikeluarkan oleh komandan setingkat lebih tinggi. Jika BKO diberikan kepada Kopassus sebagaimana yang dimaksud Jenderal Subagyo di atas maka terdapat beberapa kemungkinan. Pertama, perintah BKO di- keluarkan Panglima ABRI (pada waktu itu). Kedua, BKO dikeluarkan oleh KSAD (pada waktu itu), dan kemungkinan lainnya, BKO dikeluarkan oleh Panglima Tertinggi ABRI. Hal ini yang tidak dijelaskan Jenderal Subagyo.

Berlangsung terbuka

Secara terpisah, Wakil Ketua DKP Letjen TNI Fachrul Razi kepada Kompas mengatakan, suasana selama berlangsungnya pemeriksaan terhadap Letjen Prabowo berlangsung terbuka. "Suasana terbuka. Si terperiksa (Letjen Prabowo-Red) juga memberikan keterangan apa adanya. Semuanya berlangsung baik," tutur Kasum ABRI ini.

Pemeriksaan DKP terhadap Letjen Prabowo Subianto dimulai sekitar pukul 09.00 WIB. Lebih dari seratus wartawan dalam dan luar negeri yang tidak diperbolehkan masuk ke dalam kompleks Mabes AD terpaksa menunggu di luar pagar. Kehadiran sejumlah wartawan ini kemudian menarik perhatian dari para pengguna jalan dan ratusan warga masyarakat lainnya yang kemudian ikut bergabung dengan kerumunan wartawan tersebut.

Mantan Danjen Kopassus Letjen Prabowo Subianto tiba di Mabes AD pada pukul 08.20 WIB, mengenakan Pakaian Dinas Harian (PDH) militer. Menantu mantan Presiden Soeharto ini datang dengan menumpang kendaraan Land Rover warna hijau metalik dengan pelat nomor Mabes ABRI 3303-01 yang di atasnya bertengger bintang tiga. 

Putra dari begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo ini kelihatan sedikit gemuk. Pangkat bintang tiga dibahunya yang biasanya di kelilingi lingkaran merah, nampak sudah tidak ada. Hal itu menunjukkan bahwa lulusan AKABRI 1974 ini sudah tidak memegang jabatan terakhirnya sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando (Sesko) ABRI. 

Sebelum Prabowo tiba, sejak pukul 06.30 WIB, Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo HS (KSAD), Letjen TNI Djamari Chaniago (Panglima Kostrad) dan Letjen Yusuf Kertanegara (Irjen Dephankam) telah hadir lebih dulu. Menyusul kemudian berturut-turut Letjen TNI Agum Gumelar (Gubernur Lemhannas), Letjen TNI Bambang S Yudhoyono (Kassospol ABRI). Sedangkan Laksdya TNI Achmad Sutjipto (Danjen Akabri) dan Letjen TNI Fachrul Razi (Kasum ABRI) nampak hadir 15 menit setelah kedatangan Prabowo. 

Pemeriksaan yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB tersebut baru berakhir pukul 15.00 WIB. Para wartawan kemudian diperbolehkan masuk ke halaman depan Mabes AD. Namun puluhan fotografer yang berusaha menemui Prabowo terpaksa kecewa karena Prabowo meninggalkan lokasi lewat jalan belakang dengan sebuah kendaraan sedan yang dikawal tiga kendaraan lainnya.

Menganalisis BKO

Menjawab pertanyaan wartawan mengenai apakah Letjen Prabowo melaksanakan perin-tah sendiri atau menerima perintah dari orang lain, Subagyo mengatakan, "Kasus orang hilang itu 'kan dilihat mengapa Letjen Prabowo melakukan kegiatan ini. Pada prinsipnya seperti itu. Dengan demikian, berkaitan dengan prosedur, disiplin serta tabiat inilah yang akan dijadikan pertimbangan nanti untuk disampaikan kepada Pangab," tuturnya. 

Adanya perintah BKO iní, menurut Jenderal Subagyo, kemudian dianalisis oleh Prabowo. "Perintah itu dianalisa. Namun apakah analisa itu tepat atau tidak, atau bahkan dalam pelaksanaannya ada penyimpangan atau tidak, itu nanti akan dibuktikan dengan dukungan atau keterangan para saksi dan perwira lainnya," katanya. (ama)

Sumber: Kompas, 11 Agustus 1998

Tragedi, Akademia, dan Susanah

Made Supriatma

Tragedi, Akademia, dan Susanah: Kita mulai dari Jason Arday, seorang profesor Sosiologi dari Universitas Cambridge. Dia adalah profesor termuda yang pernah diangkat oleh Cambridge. Tidak itu saja. Dia berkulit hitam. 

Kalau Anda paham dalam sistem rasial di negara seperti Inggris atau Amerika Serikat, Anda pasti tahu bahwa cerita jalan hidup Jason Arday itu seperti kisah keajaiban. Bocah dari daerah kumuh di bagian selatan London bisa menjadi profesor di Universitas Cambridge! 

Cerita ini bisa jadi inspiratif. Ia bisa menjadi cerita motivator: Anda bisa menjadi apapun di dunia ini asal kerja keras. Asal punya semangat, ya semangat untuk jadi pemenang! 

Ia juga bisa menjadi proyek percontohan di universitas semacam Cambridge, institusi elit yang mahasiswanya sebagaian besar dari lapisan elit juga. Jason Arday menjadi semacam 'examplar' untuk Cambridge. Juga dijadikan proyek emansipasi: bahwa Cambridge terbuka untuk siapa saja yang pintar dan pekerja keras. 

Hanya saja, cerita bocah ajaib ini kemudian berbalik. Orang mulai menyelidiki tulisan-tulisan Jason Arday. Mereka mendapati bahwa dia melakukan plagiarisme di beberapa bagian disertasinya. Dia juga mengarang sejumlah data risetnya. Dan, anak ajaib kesayangan Cambridge ini jatuh. 

Minggu lalu dia mengundurkan diri. Kemarin saya baca dia ditemukan sudah meninggal. 

Tragis. Dan, media-media Inggris, yang membantu mengamplifikasi kasus Jason Ardy kemudian rame-rame memberitakan tragedi ini. Para politisi, mulai dari PM Inggris hingga ke Walikota London semuanya mengecam. Mereka menyalahkan Cambridge yang tidak memeriksa terlebih dahulu latar belakang Jason Ardy dan tidak teliti menelisik disertasinya. 

Di luar sana, dunia akademik itu keras. Ini adalah dunia yang memang secara penghasilan tidak akan membuat Anda kaya raya. Anda tidak akan bisa mendapat 0,1 persen kekayaan Elon Musk atau Bill Gates dengan menjadi akademik (dosen). 

Namun persaingan sangat tinggi. Jalan untuk ke sana sangat terjal. Orang dilatih bertahun-tahun. Pada tahun-tahun awal, orang hidup dengan upah minimum dan kerja keras melebihi batas jam kerja. 

Ketika sudah mendapat posisi tetap, hidup memang menjadi lebih nyaman. Namun itu tidak berkelebihan juga. Beberapa kawan saya yang menjadi profesor masih harus menghitung ketat pengeluarannya.

Dan, disana ada hirarki. Ketika Anda menulis buku dan buku itu menarik perhatian banyak orang serta dipakai sebagai rujukan di kelas-kelas, disanalah Anda bisa naik ke kasta Brahmana. Ini akan sangat terlihat di konferensi-konferensi. Ruang ceramah Anda akan penuh sesak. Sementara, ilmuwan junior -- atau yang selamanya junior -- hanya akan diisi satu dua orang. Itu pun biasanya adalah kolega-kolega terdekat. 

Sebenarnya, ada cerita lain yang serupa tapi tak sama dengan Jason Arday. Itu adalah tentang Alice Goofman, yang menulis buku sangat bagus berjudul "On the Run: Fugitive Life in an American City." Ini adalah buku tentang polisi, penguntitan, dan kriminalitas di kota Philadelphia, Amerika Serikat. 

Goofman perlu waktu enam tahun hidup di perkampungan kumuh Phily. Dia mengikuti kelompok pengedar narkoba. Dia juga menceritakan secara detail kekerasan yang terjadi baik oleh polisi maupun di dalam kelompok ini. 

Seperti Jason Arday, Goofman adalah 'the rising star' dalam bidang sosiologi. Metode ethnografinya dalam memahami sistem keadilan saat itu dikatakan sebagai sesuatu yang luar biasa. Hanya saja, kemudian orang menelisik karyanya. Dia tidak memperlihatkan konsistensi antara waktu kejadian yang ditulis di bukunya dan catatan kepolisian. 

Alice juga menghancurkan catatan-catatan etnografis yang dia miliki. Ini bisa dipahami karena catatan-catatan itu bisa dipakai  untuk menjeratnya secra legal. 

Orang mulai curiga. 

Dia juga menghadapi problem etik. Dia melihat terjadinya kekerasan dan bahkan pemb4n4h@an namun tidak melaporkannya ke polisi. Dia juga mendapat tuduhan melakukan 'racial profiling' karena medan penelitiannya di daerah kumuh yang dihuni komunitas kulit hitam. 

Kritik bertubi-tubi membuat univesitas yang mempekerjakannya tidak memberinya posisi tetap (tenure). Alice Goofman akhirnya mengundurkan diri dari dunia akademik. 

Tragis. Karena Alice adalah putri dari seorang sosiolog yang amat terkenal, Erving Goofman. 

Di negeri kita ini, posisi sebagai insan akademis juga berat. Tidak saja berat secara ilmiah namun juga menghadapi tekanan politik. Ada hal-hal yang tidak boleh dibicarakan oleh insan akademis. Itu satu. Yang kedua adalah tekanan politik. 

Saya seringkali mendengar kawan-kawan yang memilih waras sebagai akademik bahwa mereka menghindar menjadi pembimbing atau penguji akademis politisi atau pejabat. 

Seperti yang kita ketahui, kasta pejabat dan politisi di negeri ini sangat rakus. Mereka tidak akan puas kalau nama depannya tidak ada doktor dan profesor. Seolah-olah gelar itu sama dengan gelar keningratan. 

Tapi sudahlah. Kita tahu betapa bangsatnya kelakuan mereka. Dan kita pun tidak berharap dunia akademik akan menjadi baik karena begitu banyaknya kuman yang menggerogotinya baik dari luar mau pun dari dalam. 

Hanya saja, seperti badan, ada juga akademisi-akademisi yang memilih untuk tidak menjadi sakit dan busuk. Tentu kita berharap banyak dari mereka dan mendukung perjuangannya. 

Itulah yang pagi ini membuat saya berpikir bahwa sesungguhnya nasib akademisi kita tidak berbeda dengan nasib Susanah, pengupas bawang, yang oleh Presiden Prabowo di dalam pidato kenegaraannya disebut menerima upah Rp 700 ribu per kilogram. 

Susanah segera menjadi sensasi dunia maya. Dia menjadi bahan ejekan, candaan, makian, dan segala macamnya. Jutaan meme diciptakan. Gambar mukanya yang membeku ketika disebut oleh Prabowo tersebar dimana-mana. 

Dia hanyalah orang kecil. Pekerjaan sehari-harinya menjahit. Kalau sore dia menjadi pencuci ompreng di dapur MBG. Dia juga menjadi pengupas bawang dengan upah hanya Rp700/kg. 

Saya bisa bayangkan bagaimana orang kecil yang hendak dipakai sebagai 'poster child' oleh presiden Indonesia kemudian nasibnya berubah menjadi petaka. Dia menjadi bahan tertawaan dan makian seluruh bangsa. 

Persis seperti Cambridge memperlakukan Jason Arday. 

Dan, yang lebih menyesakkan untuk saya adalah istana tidak segera mengklarifikasi isu ini. Hingga sekarang, saya tidak mendapati istana buka suara untuk soal ini. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, hanya mengatakan akan mengecek.

Menurut saya, Prabowo Subianto sebagai pribadi dan Presiden RI harus meminta maaf kepada Susanah atas pidato yang ngawur ini. Dia harus memberikan kompensasi atas tekanan mental yang luar biasa yang pasti dialami Susanah dan keluarganya. 

Kompensasi tentu bukan sesuatu yang amat berat untuk Prabowo secara pribadi. Jika satu kudanya kabarnya bisa berharga beberapa milyar, tentu tidak berat baginya memberikan kompensasi untuk Susanah dan keluarga. 

Namun, yang terpenting adalah Presiden Republik Indonesia berhutang maaf yang tak terhingga pada Susanah, orang kecil yang mencari makan dengan menjahit, mencuci ompreng, dan mengupas bawang. 

Dia harus menjalani beberapa pekerjaan sekaligus setiap hari untuk bisa menghidupi keluarganya. Susanah adalah cerminan pekerja keras, yang sering digambarkan Prabowo sebagai orang miskin namun tetap tersenyum. 

Dia adalah kaum yang selalu dipidatokan oleh Prabowo akan diangkat dari kemiskinan. Namun justru orang seperti Susanah yang sering digambarkan secara peyoratif entah sengaja atau tidak. 

Saya percaya bahwa Susanah tidak akan seperti Jason Arday. Dia lebih memiliki daya tahan. Semoga!

Sumber: Fb Made Supriatma

PENAMPILAN ABDURRAHMAN WAHID

Kompas, 30 Juli 2001

Oleh: Abd A'la

Saat-saat terakhir Abdurrahman Wahid (Gus Dur) akan dilengserkan oleh MPR dari jabatannya sebagai Presiden RI keempat, kritik atau lebih tepat lagi cercaan, makian dan hujatan terhadap dirinya masih terus berlanjut. Puncaknya adalah ketika Gus Dur mengeluarkan maklumat‒yang tidak lain adalah sebuah dekrit‒pada Senin dini hari tanggal 23 Juli 2001; maka ia dianggap sebagai seorang diktator dan tirani. Misalnya saja, pagi harinya seorang pengamat politik tampil di sebuah televisi swasta dengan baju hitam sebagai tanda berduka cita menyatakan bahwa Gus Dur telah berubah dari seorang demokrat menjadi seorang diktator. Siang harinya, fraksi-fraksi di MPR menyatakan hal yang serupa.

Belum reda kritik tentang hal itu, penampilan diri Gus Dur di sore hari itu (sesaat setelah di- cabut mandatnya sebagai Presiden RI oleh SI MPR) juga mendapat kecaman dari sebagian masyarakat. Saat itu ia keluar ke teras Istana untuk memberikan lambaian tangan kepada para pendukungnya dengan berpakaian kaus dan celana pendek. Sebagian orang meng- anggap bahwa penampilan dirinya yang seadanya tersebut tidak pantas dilakukan oleh (mantan) orang nomor satu di Indonesia. Maka lengkap sudah "kehinaan" Gus Dur dalam pandangan sebagian orang yang tidak senang atau tidak paham terhadap dirinya.

Berkaitan dengan itu, hal yang perlu dilakukan adalah menguak realitas yang sebenarnya dari adanya maklumat tersebut. Demikian pula kita perlu membaca secara bijaksana tentang sikap Gus Dur yang tampil seadanya di depan publik. Tulisan ini mencoba untuk membaca persoalan itu melalui pendekatan yang agak menyeluruh, sehingga kita diharapkan mampu melihat semua itu dari sisi yang lebih utuh dan positif; bukan dari dimensi negatifnya belaka.

                                          ***

Untuk menangkap secara lebih arif dan tanpa apriori terhadap apa yang dilakukan Gus Dur, tidak ada salahnya jika kita menjadikan dunia tasawuf sebagai pintu masuk untuk memahaminya. Dalam kehidupan yang sering dianggap bersifat esoteris tersebut, banyak tokoh sufi terkenal yang melakukan sesuatu yang secara mata telanjang dianggap bertentangan dengan ajaran agama dan pandangan yang dianut masyarakat umum.

Padahal dalam niatan mereka, mereka melakukan itu sebagai pengabdian kepada Tuhan dan nilai-nilai kemanusiaan yang perenial. Misalnya, hal seperti itu dapat ditelusuri dari sikap yang ditunjukkan oleh Al-Hallaj, tokoh sufi paling terkenal di abad ke-9 dan ke-10 Masehi. Suatu ketika ia berjalan- jalan di Kota Baghdad sambil berteriak, "Wahai manusia, Tuhan telah menghalalkanmu untuk menumpahkan darahku, bunuhlah aku. Kalian semua akan beroleh pahala, dan aku akan datang dengan suka rela. Aku ingin si terkutuk ini (menunjuk dirinya sendiri) dibunuh". Kemudian dia berdoa kepada Tuhan, "Ampunilah mereka, tetapi hukumlah aku atas dosa-dosa mereka" (lihat Bayat dan Jannia, 1997: 13). Karena sikapnya yang semacam itu, ia dianggap oleh sebagian orang sebagai Yesus-Muslim; penderitaannya diperuntukkan untuk kebahagiaan umat manusia secara keseluruhan.

Akhirnya, sejarah mencatat bahwa al-Hallaj dihukum bunuh oleh penguasa saat itu dengan alasan ajarannya dianggap sesat dan menyimpang dari ajaran Islam. Padahal, ada sisi lain yang menyebabkan penguasa berang terhadap tokoh sufi itu. Sebagaimana dijelaskan Bayat dan Jannia (1997),  pernyataannya itu telah mengilhami masyarakat untuk menuntut perbaikan dalam kehidupan mereka terhadap penguasa. Mereka menuntut khalifah menegakkan kewajiban yang diembankan Allah dan Islam atas dirinya. Mereka menuntut suatu pembaruan dan perubahan karena kondisi sosial dan politik waktu itu tidak memuaskan masyarakat luas. 

Untuk itu, al-Hallaj rela mengorbankan dirinya demi kesejahteraan, dan kedamaian umat manusia. Dia rela dicaci maki dan bahkan rela untuk dipancung demi terjadinya reformasi dalam kehidupan. Agama yang selama itu telah direduksi sebagai alat pencapaian kepentingan oleh penguasa diupayakan bisa kembali kepada peran sentralnya sebagai pembebas manusia dari segala ketertindasan. 

Bagi al-Hallaj, tuduhan bahwa ajarannya menyimpang, dan bahwa dia dituduh zindik bukanlah persoalan yang terlalu penting untuk dipikirkan. Hal yang lebih penting bagi dia adalah pencapaian keberagamaan yang mampu mengentaskan umat manusia dari segala macam bentuk penindasan. Melalui keberagamaan seperti itu, dia menerima untuk ditindas, asal manusia yang lain tidak tertindas lagi. Mereka diharapkan tidak dijadikan lagi sebagai alat kepentingan oleh segelintir manusia.

                                             ***

Tentunya kita tidak ingin menyamakan Gus Dur dengan al-Hallaj atau si Bahlul. Paparan di atas hanya sebagai upaya memahami suatu fenomena berdasarkan hermeneutik. Melalui pembacaan seperti itu, realitas yang dapat ditangkap akan lebih utuh dan jauh dari sifat menghakimi. Dalam konteks itu, sebagai suatu fenomena, apa yang dilakukan Gus Dur pada saat-saa tterakhir menjabat Presiden (dan juga seluruh perilakunya) tidak ada salahnya bila dibaca berdasarkan perspektif tafsir semacam itu.

Kita semua sudah tahu, Gus Dur merupakan seorang tokoh yang sudah lama memperjuangkan tegaknya demokrasi di Indonesia, dan bahkan di dunia internasional. Selama Orde Baru ia dengan tegar, kritis selalu membela kepentingan bangsa secara keseluruhan di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Hal itu terlihat dengan jelas, di antaranya melalui pembelaannya yang tidak kenal kompromi terhadap kelompok-kelompok minoritas dan orang-orang yang tertindas meskipun untuk itu dia harus menerima hujatan dari kelompok mayoritas, atau bahkan dari kelompoknya sendiri.

Berdasarkan kenyataan itu, tuduhan bahwa jati diri Gus Dur telah berubah hanya karena dia mengeluarkan dekrit sangat kecil kemungkinan kebenarannya. Interpretasi yang lebih bijaksana dan aman dalam membaca dekrit Gus Dur adalah melalui pembacaan menyeluruh terhadap kehidupan dan pemikiran Gus Dur; pendekatan hermeneutik. Melalui tafsir ini, kita akan mengetahui bahwa keluarnya dekrit itu kemungkinan besar lebih merujuk kepada kepolosan Gus Dur dan husnuzzan-nya kepada orang-orang di sekelilingnya. Lebih dari itu, melalui tindakan tersebut dia sebenarnya tidak ingin mendapat pujian dalam menegakkan demokrasi di Tanah Air ini. Justru yang dia inginkan adalah menjadi martir demokrasi dalam arti yang senyatanya, tanpa seorang pun yang mengetahui dan mengenangnya. Maka, dia lalu mengeluarkan dekrit.

Untuk kian memperkukuh hal tersebut, ia pun sesudah itu tampil seadanya di depan publik dengan tanpa beban sedikit pun. Dengan demikian, ketika ia meninggalkan hiruk pikuk panggung politik, ia berharap tidak ada seorang pun yang mengenangnya. Bila itu telah terjadi, berarti semua yang ia lakukan dengan tujuan semata-mata untuk dipersembahkan kepada Tuhan dan kemanusiaan universal benar-benar telah dicapainya.

Namun Gus Dur adalah seorang manusia seperti kita semua, bukan Nabi, apalagi seperti Tuhan. Ia pasti tidak lepas dari segala kekurangan dan kelemahan. Pada sisi itu kita harus melihat kegagalan Gus Dur dalam menggapai cita-citanya mengembangkan demokrasi secara utuh dan tuntas di negeri ini sebagai sesuatu yang lumrah. Demikian pula, kita hendaknya menerima kelemahan-kelemahannya yang lain, semisal ketidakmampuannya dalam merangkul elite-elite politik yang sangat beragam dalam kepentingan dan pemikiran. Semua itu muncul dari keberadaannya sebagai manusia biasa yang tidak akan menghilangkan sisi-sisi kekuatan yang dimilikinya.

Atas dasar itu, pendekatan hermeneutik terhadap perilaku Gus Dur menjadi sesuatu yang cukup signifikan untuk dilakukan. Melalui tafsir tersebut kita diharapkan tidak akan terperosok ke dalam sikap antipati atau apriori, sehingga kita menganggap Gus Dur tidak bernilai apa pun bagi negara, bangsa, maupun agama. Demikian pula, kita tidak akan terperangkap untuk memuji dan mengangkat Gus Dur setinggi langit, sehingga menganggapnya hampir setara dengan para Nabi.

Di atas semua itu, terlepas dari segala kelemahan yang dimiliki, Gus Dur telah hadir di tengah-tengah bangsa ini dan bangsa di dunia internasional sebagai seorang muslim yang menyebarkan dengan gigih Islam substansif yang pluralis dan humanitarianistik, serta tetap otentik untuk diabdikan kepada umat manusia. Karena itu, dia‒dan pemikirannya‒bukan hanya diperlukan oleh kelompok NU atau mayoritas umat Islam semata, tapi oleh seluruh (mayoritas) umat beragama di saat ini dan di masa depan.

* Abd A'la, pengasuh Pondok Pesantran Annuqayah Latee, Sumenep.

Sumber: Kompas, 30 Juli 2001

KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN

Kompas, 28 Juli 2012

Oleh: Sri-Edi Swasono

Kemiskinan adalah malapetaka sosial-kultural. Memang mengenaskan, mengapa di Tanah Air kaya raya rakyatnya miskin.

Almarhum Hartojo Wignjowijoto, ekonom jebolan Harvard, sering melempar cemohan "there are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics"‒ada tiga macam kebohongan: bohong, serba bohong, dan statistik. Kecurigaan atau kesalahpahaman menafsir angka-angka statistik adalah kasus klasik, sebagaimana ditulis Haff, How to Lie with Statistics (1954).

Di Indonesia, tingkat kemiskinan rata-rata nasional menurun, dari 13,3 persen (2010) menjadi 12,5 persen (2011). Penurunan jumlah penduduk miskin berlanjut tipis, dari 12,59 persen (Maret 2011) menjadi 12,36 persen (September 2011).

Provinsi-provinsi dengan angka kemiskinan sekitar separuh di bawah rata-rata nasional (September 2011) adalah DKI Jakarta 3,64 persen, Bali 4,59 persen, Bangka Belitung 5,16 persen, Kalimantan Selatan 5,35 persen, Banten 6,26 persen, Kalimantan Timur 6,63 persen. Semua menurun sangat tipis dibanding angka Maret 2011, kecuali Kalimantan Selatan.

Sebaliknya, provinsi-provinsi yang angka kemiskinannya lebih dari dua kali lipat rata-rata nasional (September 2011) adalah Papua 31,24 persen, Papua Barat 28,53 persen dan lebih dari satu setengah yang kali lipat rata-rata nasional adalah Maluku 22,45 persen, Nusa Tenggara Timur 20,48 persen, Nusa Tenggara Barat 19,67 persen, dan Aceh 19,48 persen. Tingkat kemiskinan ekstrem provinsi-provinsi "tertinggal" ini menurun tipis dibanding angka-angka Maret 2011. Angka kemiskinan yang terus menurun tipis ini perlu kita hargai, meskipun persepsi masyarakat sering sebaliknya.

Pengangguran juga menurun dari 6,8 persen (2011) menjadi 6,32 persen (2012) menurun sebanyak 420.000 orang. Ini tidak berarti, andaikata tiap tahun dapat diciptakan 420.000 lapangan kerja, dalam 18 tahun terwujud angkatan kerja tanpa penganggur. Namun, Ketua Umum Kadin menegaskan sebaliknya, akibat kesenjangan antara angkatan kerja dan lapangan kerja, pengangguran justru meningkat 1,3 juta orang, pengangguran mencapai 9 juta orang.

Siapa termasuk orang miskin? Bank Dunia menetapkan "kemiskinan absolut" bila pendapatan per kapita di bawah 1 dollar AS per hari (Rp 280.000/bulan) dan "kemiskinan menengah" 2 dollar AS/hari. Sementara Indonesia menetapkan garis kemiskinan per kapita dengan angka tunggal Rp 243.729/bulan. Lalu apakah seseorang "tidak miskin absolut" bila pendapatannya Rp 250.000/bulan?

Garis kemiskinan adalah garis yang ditetapkan berdasarkan berbagai variabel, antara lain asupan kalori (2.000-2.500 kalori, angka Sajogyo). Suatu garis batas memang harus ditarik, seperti passing grade untuk meluluskan peserta ujian. 

Kemiskinan ekonomi dan harkat

Miskin bukan lagi persoalan keberadaan pada garis atau di bawah garis kemiskinan yang dibuat ekonom dan sta- tistikus konvensional. Seorang dosen bisa "termasuk miskin" meskipun gajinya Rp 2,4 juta, ia keluarkan untuk pekerja rumah tangga (PRT) Rp 750.000, listrik Rp 500.000, iuran RT/RW Rp 200.000, cicilan laptop, pulsa, dan tetek-bengek.

Seseorang terpojok miskin tatkala ia melihat iklan-iklan di televisi menayangkan kemewahan yang tidak terjangkau daya belinya. Gebyar-gebyar kemewahan mengepung kemiskinannya, yang menjadikan nestapa dalam keperihan hati.

Pegawai-pegawai negeri dan swasta pun menjadi miskin oleh iklan-iklan rumah dan apartemen mewah metropolitan yang menggugah kecemburuan sosial dan menumbuhkan "minderisasi" (inferiorization), sementara cicilan rumah sederhana mereka menjadi beban berkepanjangan.

Capek menunggu bisa berujung pada apatisme kepasrahan atau sebaliknya malah membangkitkan protes brutal. Sikap beringas yang bangkit bisa menjadi awal disintegrasi sosial yang menakutkan. 

Tragedi Markiah adalah contoh apatisme kepasrahan, fenomena self-disempowerment, pelumpuhan diri mengerikan yang melanda keluarga miskin ini. Janda tiga anak ini mengalami capek miskin berkepanjangan, tanpa harapan melihat cahaya di ujung kegelapan. Kemiskinan mendorongnya bunuh diri, terjun ke Sungai Cisadane sambil menggendong anaknya yang masih balita, meninggalkan dua anaknya menjadi yatim piatu.

Lalu, di mana peran RT dan RW, lurah dan camat, masjid, serta rumah-rumah ibadah. Di mana kebersamaan, solidaritas, dan ukhuwah agama? Di mana keberadaan institusi-institusi sosial dan negara tatkala anak-anak gawat gizi dan lumpuh layu, tatkala penduduk idiot (imbecile) tersebar di tiga kecamatan dalam empat desa di eks Karesidenan Madiun?

Pemberdayaan kilat

Kemiskinan dan pengangguran tidak seharusnya diatasi dengan semata-mata menunggu trickle-down effect atau kepyuran ke bawah dari investor besar. Merupakan kejahatan moral menganggap orang miskin hanya berhak atas rembesan. Memburuknya indeks Gini dari 38 persen (2010) menjadi 41 persen (2011) adalah peningkatan kesenjangan kaya-miskin yang mencemaskan. Paradigmatik kebijakan menggenjot pertumbuhan bukanlah jaminan terberantasnya kemiskinan dan pengangguran. Diperlukan pemikiran cerdas ekstraordiner-kontemporer, meninggalkan konvensionalisme. Direct attack on poverty‒pemberdayaan kilat di pos-pos daya meningkatkan kemampuan produktif, terampil mencipta atau menyambut pekerjaan menjadi pilihan.

Pembangunan dengan semangat pasar bebas dan perdagangan bebas yang memiskinkan kehidupan dan melumpuhkan semangat hidup rakyat harus distop. Sesuai paham strukturalisme ekonomi nasional kita harus banting setir beralih ke pemikiran: let us take care of employment, employment will take care of growth, tegas melaksanakan tujuan konstitusi: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Statistika dan model-model ekonometri yang masih menimang-nimang paradigma-paradigma usang, yang tak sesuai dengan humanisme ekonomi konstitusi kita perlu diakhiri. Kemiskinan adalah masalah bersama, mari bekerja keras, ikut mengentaskan masyarakat miskin ekstrem di Papua, Maluku, NTT, dan NTB.

SRI-EDI SWASONO 

Guru Besar UI dan Ketua Umum Majelis Luhur Tamansiswa

Sumber: Kompas, 28 Juli 2012