Sekolah Tidak Membuatmu Pintar, Tapi Justru Membuatmu Tolol

Pernyataan provokatif dari filsuf Bertrand Russell ini mengguncang fondasi dunia akademis: "Laki-laki dilahirkan bodoh, bukan tolol. Mereka menjadi tolol karena pendidikan." Russell membedakan dengan tegas antara "kebodohan alami" (ignorance) yang merupakan ketidaktahuan bawaan sejak lahir, dengan "ketololan" (stupidity) yang merupakan produk bentukan sistemik.

Secara epistemologis, manusia lahir sebagai kertas kosong (tabula rasa) yang memiliki potensi intelektual tanpa batas. Namun, institusi pendidikan modern kerap kali bertindak sebaliknya bukan memelihara rasa ingin tahu alami tersebut, melainkan menyumbatnya dengan dogma dan standarisasi yang mematikan nalar kritis demi kepatuhan massal.

Domestikasi Intelektual dalam Ruang Kelas

Struktur pendidikan formal saat ini cenderung mengagungkan metodologi hafalan (rote learning) dan keseragaman di atas skeptisisme radikal. Peserta didik dikondisikan untuk menerima kebenaran tunggal yang sudah disuapkan demi mengejar angka di atas kertas, yang secara perlahan mengikis keberanian mereka untuk mempertanyakan premis-premis dasar kehidupan.

Dari perspektif sosiologi kritis, fenomena ini merupakan bentuk domestikasi intelektual. Sistem sosial dan industri membutuhkan agen-agen yang patuh, seragam, dan mudah diprediksi untuk menjalankan roda birokrasi, bukan pemikir bebas yang berpotensi mengacaukan status quo. Di titik inilah, sekolah bertransformasi menjadi pabrik pencetak kepatuhan.

Lahirnya Anomali. Kaum Intelektual yang Gagap Bernalar

Kondisi ini melahirkan paradoks sosial yang nyata di sekitar kita: individu dengan deretan gelar akademis mentereng, namun gagap dalam melakukan analisis kritis secara mandiri. Kepemilikan ijazah sering kali disalahartikan sebagai indikator kecerdasan mutlak, padahal dalam banyak kasus, itu hanyalah bukti kepatuhan seseorang terhadap indoktrinasi sistemik.

Ketika pendidikan kehilangan fungsinya sebagai alat pembebasan berpikir (liberation of mind) dan justru beralih fungsi menjadi alat kontrol sosial, maka institusi tersebut sedang memproduksi apa yang dikhawatirkan Russell. Kita tidak lagi diajar untuk berpikir (how to think), melainkan dipaksa tentang apa yang harus dipikirkan (what to think).

Meruntuhkan Tembok Dogma untuk Menjadi Manusia Merdeka

Untuk menyelamatkan diri dari jebakan ketololan terstruktur ini, kita dituntut berani memisahkan antara proses "bersekolah" dengan "belajar". Kita harus berani merebut kembali "kebodohan awal" kita yahu ruang kosong yang jujur, skeptis, dan selalu terbuka pada pencarian kebenaran tanpa sekat-sekat dogma institusional.

Hanya dengan meragukan apa yang selama ini dianggap sebagai kepastian mapan, kita dapat membebaskan pikiran dari belenggu domestikasi intelektual yang melemahkan daya kritis kita.

Melihat realitas hari ini, apakah ijazah Anda adalah bukti bahwa Anda telah tercerahkan, atau justru bukti bahwa Anda adalah produk yang sukses diindoktrinasi oleh sistem? 

Sumber: Fb

DEMOKRASI INDONESIA

DEMOKRASI INDONESIA

DILEMA DAN JALAN KELUAR ATASI KRISIS

(Kompas, 17 Juli 2000)

Oleh: Nurcholis Madjid *

Bagian Kedua Habis

Gus Dur adalah tokoh yang tampil mantap dengan wawasan sosial-keagamaan yang sangat absah dan mutlak diperlukan dari sudut kepentingan nasional Indonesia dan dunia modern, yaitu wawasan toleransi, pluralisme, inklusifisme, dan non-sektarianisme. Dapat dikata hampir merupakan suatu mukjizat tersendiri bahwa dari kalangan kelompok sosial yang paling teringkari dan terpinggirkan tersebut tampil seorang tokoh dengan wawasan yang amat maju itu.

Di bidang ini, Gus Dur mewakili suatu usaha terobosan yang penting sekali bagi pembangunan bangsa secara keseluruhan. Sudah tentu banyak pemimpin nasional lain yang memiliki wawasan yang sama, tetapi Gus Dur adalah tokoh yang mengemban wawasan itu tidak semata secara kebetulan dan atas pertimbangan kepentingan jangka pendek, melainkan karena kesadaran ajaran agama serta legitimasi dan validasi oleh pandangan keamaan yang otentik.

Dengan kata lain, wawasan-wawasan itu dipegang Gus Dur sebagai persoalan prinsipil, bukan persoalan prosedural semata. Maka jelas sekali bahwa Gus Dur harus dibantu merealisasikan wawasan-wawasan besar itu, justru demi masa depan Indonesia yang lebih adil, terbuka dan demokratis. Wawasan itu harus dikembangkan sebagai wujud nyata motto kebangsaan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, setelah sekian lama diingkari melalui arus penyeragaman yang dipaksakan, dalam suasana dominasi sosial-politik angkatan bersenjata.

                                            ***

Sinyalemen tentang adanya krisis yang gawat sekarang ini, yang dinyatakan dalam berbagai cara dalam wacana publik, menilai sebagian besar bersumber dari gaya kepemimpinan Gus Dur yang kontra- produktif. Gaya kepemimpinan itu diperkirakan sebagai akibat pertumbuhan kedirian atau personality Gus Dur yang paling pribadi, dan sebagai kelanjutan pandangan hidup dan hubungan sosial paguyuban dunia pesantren.

Kelemahan yang dipandang paling parah dan amat mengkhawatirkan dalam gaya kepemimpinan Gus Dur ialah rendahnya kemampuan membedakan antara urusan pribadi dan urusan umum, masalah privat dan masalah publik. Tidak adanya garis pembeda yang tegas antara urusan pribadi dan urusan umum dalam pola kepemimpinan kiai di dunia pesantren adalah memang benar-benar wajar belaka. Tetapi jika hal itu dibawa ke dalam pola kepemimpinan seorang presiden sebuah negara kebangsaan modern (modern nation state), maka pola kepemimpinan yang dominan paguyuban itu akan banyak menimbulkan skandal sosial-politik yang sama sekali tidak dapat dibenarkan.

Berbagai desas-desus dalam masyarakat luas tentang praktik-praktik negatif dalam gaya kepemimpinan Gus Dur dan lingkungannya memang harus dibuktikan benar-tidaknya. Justru semangat Reformasi menghendaki dihentikannya kebiasaan menilai negatif, atau mengenakan stigmatisasi dan menghakimi seseorang tanpa pembuktian hukum yang jelas secara tak terbantah. Dan memang sangat diharapkan bahwa desas-desus yang amat negatif tentang Gus Dur itu tidak terbukti sama sekali. Tetapi jika terbukti secara tak terbantah, dan ternyata Gus Dur telah melakukan tindakan menutup-nutupi (cover up), maka sangat wajar jika ada pihak-pihak yang berpikir untuk melakukan impeachment terhadap Preside Abdurrahman Wahid.

Sebab jika desas-desus negatif itu benar-benar terbukti (yang sungguh kita berharap semoga tidak lebih daripada desas-desus semata), maka semua itu telah benar-benar memenuhi syarat untuk dilakukan impeachment, karena telah merupakan salah satu dari bentuk-bentuk (dalam ungkapan asing) "treason, bribery, or other high crimes and misdemeanors", yaitu tindakan penyelewengan dan penyalahgunaan jabatan dan kekuasan yang paling gawat. Kalaupun jelas bukan bentuk "treason, bribery, or other high crimes", maka apa yang didesas-desuskan dalam masyarakat luas itu, jika terbukti benar, dapat digolongkan sebagai suatu bentuk "misdemeanors", sekurang-kurangnya "maladministration". Dan tindakan cover up itu sendiri, jika benar-benar dilakukan Gus Dur, dapat saja dikategorikan sebagai suatu bentuk high crime, atau sebagai "lying under oath (perjury)", yaitu kebohongan di bawah sumpah pengadilan, sekurangnya di bawah sumpah jabatan. Semuanya adalah tindakan yang membuat seorang pejabat negara, termasuk seorang presiden, menjadi "impeachable".

                                        ***

Tidak dapat tidak, tantangan dekat di hadapan kita sekarang ialah menyelamatkan proses pembangunan demokrasi di negeri ini, dengan menyelamatkan perolehan-perolehan gerakan Reformasi yang amat berharga, khususnya perolehan berupa diwujudkannya kebebasan-kebebasan asasi (menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat), dan mencegah sekuatkuatnya jangan sampai perolehan-perolehan amat berharga dan mahal itu terampas kembali oleh kekuatan tiranik, otoriter dan totaliter. Implikasi paling dekat dari komitmen itu ialah meluruskan kepemimpinan Gus Dur selaku kepala negara.

Berdasarkan hal di atas itu semua, maka sebagian dari kemungkinan sumbangan kita kepada negara, khususnya kepada kepemimpinan Gus Dur selaku Presiden Republik Indonesia, ialah menyerukan bahwa Gus Dur dapat meneruskan kepemimpinannya selaku kepala negara dengan syarat mutlak, tanpa dapat ditawar-tawar, sekitar hal-hal berikut;

1. Selaku presiden sebuah negara yang sedang dilanda krisis hebat, Gus Dur harus menjabarkan dengan jelas wawasan kepresidenannya dan mengkomunikasikannya secara efektif kepada seluruh warga negara melalui berbagai forum dan kesempatan, resmi dan tidak resmi. Dan sebagai lambang kepresidenan bangsa, Gus Dur hendaknya "presents himself presidentially" yang membuat semua negara bangga dan hormat.

2. Untuk itu, Gus Dur harus menampilkan diri sebagai tokoh dengan jaminan kebersihan etis dan moral yang seluhur-luhurnya, guna memberi landasan ontentisitas kepemimpinan yang mutlak diperlukan untuk dapat secara efektif memberantas dan secar mengakhiri praktik-praktik KKN untuk selama-lamanya, sesuai dengan tuntutan dan raison d'etre gerakan Reformis.

3. Gus Dur juga diharapkan dengan aktif mewujudkan pelaksanaan nyata komitmen moral itu dalam kebijakan dan tindakan yang adil, meritokratik, terbuka, rasional, sekalipun tetap harus realistis dan pragmatis.

4. Sebagai chief executive dalam suatu pemerintahan presidensial, Gus Dur harus menampilkan gaya kepemimpinan yang konsisten dan predictable, agar dapat dengan jelas menjadi acuan semua jajaran pengambil keputusan dan rujukan semua warga negara.

5. Gus Dur berkewajiban menjaga amanat rakyat yang telah menaruh harapan begitu tinggi kepada kepemimpinannya, dengan ucapan dan tindakan yang penuh tanggung jawab, dan menjauhi tingkah laku yang mengesankan gaya santai, tidak serius, gojek, guyonan, easy going, menganggap sepele persoalan, dan seterusnya.

6. Kepemimpinan yang efektif memerlukan pembinaan kesepakatan umum (consensus building) dan penggalangan dukungan seluas mungkin terhadap kebijakannya. Gaya-gaya oneman show dan berjalan semau sendiri bertentangan dengan kemestian bekerja dalam kelompok (team work), prinsip pembagian kerja dan pendelegasian wewenang, yang mutlak diperlukan dalam usaha maha sulit mengatasi krisis sosial-ekonomi saat ini.

7. Tantangan maha berat dalam mengatasi krisis sosial-ekonomi yang semakin gawat itu harus dihadapi Gus Dur dengan membentuk tim kerja yang mendahulukan kecakapan pribadi anggota anggota tim itu melalui  pertimbangan meritokratik dan mengesampingkan sejauh-jauhnya pertimbangan komunalistik, apalagi geneologis.

8. Dalam suasana krisis hebat ini, Gus Dur harus tampil dengan tepat sebagai lambang harapan seluruh bangsa dan menjadi sumber inspirasi partisipasi universal warga negara, dengan berperan sebagai tokoh akhlaq karimah yang patut diteladani, dan mencegah secara efektif jangan sampai bangsa ini mengalami kebangkrutan moral yang mengancam eksistensi dan kelangsungan hidupnya, antara lain karena meluasnya perasaan putus asa kepada situasi umum kenegaraan. .

9. Masyarakat sedang menyaksikan gejala sosial yang amat berbahaya itu, yaitu bahwa perasaan putus asa dari keadaan umum telah mendorong gejala runtuhnya tertib hukum dan maraknya praktik main hakim sendiri (hukum rimba). Berkenaan dengan itu, Gus Dur harus dengan tegas dan tanpa kompromi melancarkan kampanye nasional menegakkan hukum dan menjamin tidak seorang pun bersikap dan bertingkah laku di atas hukum. Sebagai dukungan, perlu dikembalikan harkat dan martabat alat negara dan aparat ketertiban dan keamanan, dalam suatu susunan baru sosial-politik demokratis, sesuai dengan gagasan utama Reformasi.

10. Terakhir, dengan sendirinya Gus Dur harus tetap mempertahankan komitmennya kepada wawasan besar yang telah dipelopori untuk menumbuhkan dan membangun secara sejati prinsip-prinsip toleransi, pluralisme, inklusifisme, nonsektarianisme, dan egalitarianisme sebagai fondasi masyarakat madani, suatu masyarakat yang adil, terbuka, demokratis, beradab serta taat hukum dan aturan.

Demikianlah, dan itu semua memang tidak mudah, memerlukan tekad seorang pemimpin yang otentik, dan yang tegas namun tetap bijaksana. Dengan begitu insya Allah, bersama kita semua yang dengan tulus ikut memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, Gus Dur akan dicatat oleh sejarah sebagai seorang presiden yang telah meletakkan fondasi demokrasi di Indonesia, menegakkan pemerintahan yang bersih dan accountable, menjunjung tinggi standar moral dan akhlak mulia, memulihkan ekonomi nasional yang telah porak-poranda, dan menjaga keutuhan wilayah negara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.

Sumber: Kompas, 15 Juli 2000

Khutbah Jumat: Untuk Apa Kita Menjadi Orang Baik?

Pada periode awal Islam, seperti dituliskan oleh seorang penulis sejarah terkenal di awal Islam, yaitu Ibnu Ishaq, dalam kitab sejarah yang berjudul Sirah An-Nabawiyah atau kisah tentang Nabi, pada tahun-tahun pertama Rasulullah berdakwah di kota Makkah, hanya sedikit orang yang dapat menerima agama baru, agama Islam ini. Hanya berkisar 3-4 ratus orang. Empat tahun pertama Rasulullah berdakwah di antara 45 ribu penduduk Makkah pada waktu itu. Yang sedikit ini pun mengalami perlakuan yang kurang manusiawi: penghinaan, penindasan, bahkan penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraish Makkah pada waktu itu.

Menghadapi situasi yang sangat keras itu, Rasulullah akhirnya memutuskan agar sebagian para pemeluk Islam yang awal itu bertahan dalam imannya dan terpaksa harus mencari perlindungan di negara lain. Yang dalam bahasa sekarang barangkali meminta suaka politik kepada negara lain karena mengalami tekanan, penindasan, di luar batas kemanusiaan. 

Negara yang dituju adalah, yang dalam sejarah Islam disebut, negara Habsyi, yang sekarang disebut Republik Ethiopia. Pada waktu itu Ethiopia dipimpin oleh seorang kaisar, yang oleh Ibnu Ishaq disebut Kaisar Najasi, yang dalam sejarah Barat disebut Kaisar atau Emperor Negus, yang beragama Kristen Ortodoks. 

Hanya sekitar 90 orang yang diperintahkan untuk mencari suaka politik itu, yang dipimpin oleh saudara sepupu Nabi, yakni Ja'far bin Abi Thalib. 

Apa yang terjadi? Setelah mereka mendapatkan suaka politik di Habsyi, dengan menempuh perjalanan yang jauh, jalan kaki dari Makkah je Jeddah, kemudian menyeberangi Laut Merah, untuk sampai di daratan Afrika, maka penguasa Kota Makkah pada waktu Abu Sufyan mengutus anaknya bernama Muawiyah bin Abi Sufyan, untuk menghadap Kaisar Najasi. Dan meminta agar 90 orang kaum muslimin yang telah mendapat suaka politik itu dikembalikan (kalau bahasa sekarang itu "diekstradisi") kembali ke Kota Makkah. 

Maka Kaisar Najasi memanggil Muawiyah dan bertanya: "Atas dasar apa Anda meminta agar 90 orang ini diekstradisi atau dikembalikan ke Kota Makkah? 

Maka menjawablah Abu Sufyan: "Mereka ini menimbulkan kegaduhan, huru-hara, dan kegoncangan dalam masyarakat Makkah. Karena mereka mengaku menganut agama baru yang disebarkan oleh orang yang bernama Muhammad. Karena mereka ini menimbulkan kekacauan, instabilitas, gangguan dll, maka kami mengambil langkah-langkah keras terhadap mereka."

Tapi Kaisar Negus tidak mau percaya begitu saja. Maka dipanggillah orang-orang yang mendapatkan suaka itu. Juru bicaranya Ja'far bin Abi Thalib maju ke depan. 

Kaisar Najasi bertanya: "Apa yang diajarkan Muhammad kepada kalian, sehingga penguasa Kota Makkah Abu Sufyan meminta kalian diekstradisi (dikembalikan) ke Kota Makkah?"

Maka menjawablah Ja'far bin Abi Thalib: "Muhammad telah mengajarkan kepada kami agar kami hanya menyembah Allah yang transenden (mengatasi alam semesta), dan menyuruh kami meninggalkan penyembahan terhadap berhala yang merendahkan harkat dan martabat kami sebagai manusia. Muhammad mengajarkan kepada kami untuk berkata benar, jujur, dan adil. Dan beliau mengajarkan kepada kami kalau kami berbicara, kami tidak boleh berdusta. Dan kalau kami berjanji kami tidak boleh mengingkari janji yang telah kami ucapkan. Muhammad mengajarkan kepada kami supaya kami menjaga hubungan baik dengan saudara dan tetangga, menjauhi segala tindakan kejam, zalim, dan aniaya. Muhammad menyuruh kami untuk menjauhi pertumpahan darah dan menyelesaikan setiap persoalan dengan dialog, musyawarah, dan mufakat. Muhammad menyuruh kami tidak berbuat zalim kepada anak yatim. Kami tidak boleh menimbulkan fitnah yang menyebabkan kesengsaraan, keburukan, dan penderitaan pada orang lain."

Lalu Kaisar Najasi bertanya: "Saya beragama Kristen Ortodoks. Apa yang diajarkan Muhammad kepada kalian tentang Yesus Kristus?"

Maka Ja'far surah Maryam yang mengisahkan tentang kelahiran Nabi Isa as yang sedikit berbeda dengan apa yang disebutkan dalam Injil Kanonik (Injil Matius, Lukas, Yohanes) yang ada sekarang ini. Dikisahkan tentang Malaikat Jibril yang datang kepada Siti Maryam dan kemudian Siti Maryam hamil dan lahirlah seorang putra yang disebutkan dalam Al Qur'an "'Isa kalamullah". Isa itu tercipta karena kalam Allah. Karena Siti Maryam itu tidak ada suaminya. 

Sesudah itu, Kaisar Negus berkata, "Kalau itu yang diajarkan Muhammad kepada kalian, maka saya tidak punya alasan untuk mengabulkan permintaan ekstradisi oleh Abu Sufyan.

Dia berkata kepada Muawiyah, " Kalian pulang ke Makkah. Orang-orang ini tetap berada dalam perlindungan saya di negeri Habsyi atau Etiopia sekarang ini. 

Peristiwa itu sudah lama sekali terjadi, bahkan sebelum hijrah Rasulullah ke kota Madinah. 

Kalau teks yang ditulis oleh Ibnu Ishaq itu kita baca sekarang, lebih dari 1400 tahun yang lalu, dan kita dihadapkan dengan dunia masa kini, maka apa yang dapat kita pahami dari teks sejarah itu? 

Waktu itu penganut Islam baru 300-an orang. Ajaran Islam pun baru sedikit yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi orang-orang ini sudah ditindas dan harus mengungsi mencari suaka ke negara lain. 

Dari jawaban Ja'far bin Abi Thalib, kita dapat menarik suatu kesimpulan sederhana: yang pertama diajarkan Rasulullah kepada orang-orang Makkah pada waktu itu adalah seperti jawaban Ja'far bin Abi Thalib: yaitu menyembah Allah yang transenden dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Yang diajarkan Rasulullah pertama-tama adalah tauhid dan menjauhi segala bentuk kemusyrikan. 

Ja'far mengatakan menyembah Allah yang mengatasi alam semesta, yang dalam bahasa filsafat disebut "Tuhan yang transenden". Tempat manusia bergantung, memohon segala pertolongan, dan mengembalikan segala persoalan yang mereka hadapi kepada Tuhan yang transenden itu. 

Jadi, tauhid itulah esensi dari Islam: Tuhan-lah yang menciptakan alam semesta; hidup ini terbatas; dunia ini akan kiamat; manusia semua akan mati. Dan kematian tidak mengakhiri segala-galanya. Karena kematian adalah awal dari keabadian dan pertanggungjawaban moral manusia. 

Famayya'mal misqola zarratin... (Q.s. Az Zalzalah) 

Lalu, sisi kedua jawaban Ja'far itu adalah jawaban moral: Muhammad menyuruh kami berbuat baik dengan sanak saudara dan tetangga; menyuruh kami berbicara jujur; menjauhi segala kedustaan; menyuruh kami memenuhi janji apabila kami berjanji; menyuruh kami berbuat baik kepada semua; tidak menimbulkan fitnah dan adu domba. 

Jadi, moralitas itu suatu norma, "apa yang boleh, apa yang tidak boleh". Sebenarnya itu sudah ada dalam kesadaran batin manusia sendiri. Manusia secara instingtif punya kemampuan membedakan yang benar dan yang salah. Dalam al Quran dikatakan: "fujuraha wa taqwa" (hati manusia punya dua potensi: yaitu kefasikan dan ketaqwaan) (Q.s. Asy Syams ayat 8). 

Secara instingtif, manusia sudah memiliki kemampuan membedakan hal baik dan buruk, yang adil dan tidak adil, yang benar dan salah. 

Fungsi ajaran agama adalah sebagaimana fungsi al Quran itu sendiri, yakni "hudalinnas wa baynati minal huda wal furqan". Ia merupakan petunjuk bagi manusia, penjelas atas petunjuk itu, dan sesuatu yang akan membedakan. Ia mengingatkan hati manusia yang sebenarnya sudah tahu apa yang salah apa yang benar tapi bisa lupa. 

Yang instingtif itu bisa lupa karena ia ada di bawah sadar: kadang ia muncul dalam kesadaran, kadang tidak muncul. Maka agama fungsinya "hudalinnas wa baynati minal huda wal furqan". Membedakan sesuatu. 

Persoalan besar yang kita hadapi sekarang ini adalah persoalan moralitas ini. Tiap hari kita mengkaji fiqh: ini halal itu haram. Tapi persoalan fundamental yang dihadapi adalah--dan ini persoalan abadi, dan yang pertama-tama diajarkan oleh Rasulullah--justru iman kepada Allah dan teguhkan moralitas.

Dan kalau kita mencari moralitas itu, kita tidak akan menemukannya kecuali moralitas itu dikaitkan dengan agama. 

Walaupun seseorang itu tahu mana yang benar mana yang salah, mana yang baik mana yang buruk, tapi pengetahuan seseorang tentang yang baik dan buruk itu tidak berbanding lurus kepatuhan dan ketaatan. 

Contoh: dokter tahu merokok itu merusak kesehatan, tapi banyak juga dokter yang tetap merokok. 

Artinya, pengetahuan seseorang tidak berbanding lurus dengan kesadaran dan kepatuhan. Itu dua hal yang bisa berbeda. Karena itu, agama menandaskan moralitas kepada iman kepada Allah. Dengan iman kepada Allah, timbullah kesadaran di dalam batin atau hati manusia. 

Dan kita disuruh untuk terus-menerus ingat dan taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah. Selalu ingat bahwa Allah selalu mengawasi perbuatan kita. 

Wa huwa ma'akum.. (Al Hadid ayat 4) 

Dengan selalu ingat kepada Allah, selalu dekat kepada Allah, maka akan semakin peka-lah hati nurani manusia. Semakin halus perasaannya, makin baik dia pada orang lain, begitu pula sebaliknya. Karena itulah dikatakan bahwa shalat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, karena esensi shalat adalah ingat kepada Allah. 

Dan ingat kepada Allah atau iman kepada Allah itu disusul dengan iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir artinya kita percaya 

bahwa semua orang akan dibangkitkan dan mintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Pada waktu itu Allah menjadi hakim yang Maha Adil. Yang salah akan mendapat balasan; dan yang baik juga akan mendapatkan balasan. Meskipun Allah juga Maha Pengampun kepada makhluk-makhluknya. Tapi bahasa sederhananya: yang baik akan masuk surga, yang jahat masuk neraka. 

Persoalannya begini: kalau orang tidak percaya pada hari akhirat. Tidak percaya adanya balasan di akhirat, maka konsekuensinya untuk apa kita jadi orang baik? Karena secara faktual, orang baik tidak selalu bernasib baik di dunia. Dan orang jahat tidak selalu bernasib buruk di dunia. Faktanya, banyak orang baik menjadi susah dan sengsara karena kebaikan yang dia lakukan. Contohnya, ada orang yang secara tulus menolong orang yang terkena rampok, misalnya, tiba-tiba datang segerombolan masyarakat malah menuduh orang baik yang memberikan pertolongan itulah pelakunya. Ia digebuki sampai babak belur. Padahal dia orang baik. Artinya, ada orang baik yang menjadi susah karena kebaikannya. Sebaliknya, ada orang jahat, tidak mengalami nasib buruk di dunia: makin hebat saja, makin kaya raya, makin berkuasa, sehat wal afiat, dan seterusnya. Kalaulah seperti itu kehidupan di dunia ini, pertanyaan kita: untuk apa kita menjadi orang baik? 

Tentu persoalannya tidaklah sesederhana itu. Maka iman kepada Allah dan kepada hari akhir itulah jawabannya. Akan ada hari akhir di mana manusia akan mendapatkan balasan dari semua perbuatannya. Perbuatan baik akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan, kejahatan pun akan mendapatkan balasannya juga. 

Jadi, iman kepada Allah dan hari akhir itulah yang mendorong orang untuk patuh pada kaedah-kaedah moralitas. 

"Hukum bisa tegak karena dilandasi oleh moral, dan moral bisa tegak kalau dilandasi oleh iman kepada hari akhir."

Karena itulah seorang filsuf Jerman yang sangat terkenal, namanya Imanuel Kant mengatakan: "Kalau kita mencari sebuah sistem moral yang terbaik, kita tidak akan menemukannya, kecuali di dalam agama."

Pesan taqwa: marilah kita tingkatkan iman dan ketaqwaan kita kepada Allah dengan selalu ingat bahwa Allah selalu mengawasi kita. Apa yang kita perbuat di dunia akan dimintai pertanggungjawaban secara individu-individu di hadapan Allah di akhirat kelak. 

 

HUKUM DAN MORAL DALAM MASYARAKAT MAJEMUK

Oleh: Haryatmoko

(Kompas, 10 Juli 2001)

Bagian Pertama dari Dua Tulisan

Prinsip "yang legal belum tentu moral" biasanya menjadi pegangan pakar moral untuk membongkar argumen hukum. Paham positivisme hukum tidak menerima begitu saja prinsip itu. Positivisme hukum mau menjamin kepastian hukum. Tetapi, argumen kepastian hukum ini sering disalahgunakan oleh mereka yang kuat. Sedangkan hukum kodrat dan bentuk-bentuk pendekatan moral lainnya lebih memberi prioritas pada rasa keadilan.

Pendekatan ini sering dituduh tidak menjamin kepastian hukum. Kemajemukan masyarakat menambah ruwet lagi, karena terkait dengan sumber hukum. Pendekatan filosofis dengan mempertimbangkan tujuan hukum, sumber-sumber hukum dan normativitasnya, mencoba memetakan, pola hubungan moral dan hukum dalam masyarakat majemak.

Bagaimana "de facto" hukum berfungsi? 

Upaya sweeping buku-buku kiri dengan mendasarkan pada Ketetapan (Tap) MPRS 25/1966 dan munculnya kelompok-kelompok sipil bersenjata dengan dalih memerangi kelompok separatis atau memberantas praktik-praktik maksiat yang dilarang hukum menggambarkan bagaimana positivisme hukum berfungsi. Kekuatan adalah yang menentukan. Praktik pemaksaan melalui kekuatan dengan pendasaran hukum sejak dulu sudah ditengarai para filsuf politik.

"Hukum tidak lain kecuali kepentingan mereka yang kuat", kata Trasymachus. Pernyataan ini diungkapkan dalam konteks perdebatan dengan Socrates mengenai masalah keadilan yang ditulis Plato dalam The Republic. Trasymachus berpendapat, keadilan adalah yang menguntungkan bagi yang lebih kuat. Pandangan ini bertitik tolak dari definisi "adil" adalah yang sesuai dengan hukum atau sesuai dengan yang dianjurkan kebiasaan dan hukum di dalam Polis (negara-kota). Jika yang adil disamakan dengan yang legal, maka sumber keadilan adalah kehendak pembuat hukum. Padahal setiap rezim, menurut Trasymachus, membuat hukum untuk mempertahankan kekuasaannya dan demi keuntungannya.

Pada abad ke XV-XVI, digambarkan ketidakberdayaan moral di dalam politik. Machiavelli dalam The Prince menolak mendasarkan politik atas hak dan hukum. Dia menyatakan, tidak ada hukum kecuali kekuatan yang dapat memaksakannya. Hanya sesudahnya hak dan hukum akan melegitimasi kekuatan itu. Hukum adalah nama yang diberikan a posteriori oleh penguasa pada kelupaan atas asal-usul kekuasaan. Asal kekuasaan adalah kekerasan. Dalam politik, kekuatan menentukan, sedangkan moralitas tidak berdaya. Machiavelli menghapuskan jarak antara hukum dan kekuatan.

Dengan nuansa positivisme hukum yang lebih kental, Thomas Hobbes menyatakan, "Perjanjian tanpa pedang hanyalah kata-kata kosong" (Leviathan XVIII). Menurut Hobbes, harus ada penguasa yang kuat untuk bisa memaksakan hukum. Hukum kodrat tidak mempunyai kekuatan dan tidak menuntut kewajiban sehingga membiarkan individu dalam keadaan perang satu melawan yang lain. 

Pandangan hukum dari zaman yang berbeda itu mengisyaratkan dominasi positivisme hukum dan bagaimana de facto hukum berfungsi. Pertama, dari pandangan Trasymachus dapat disimpulkan, hukum merupakan kendaraan untuk kepentingan-kepentingan mereka yang kuat. Kedua, pendapat Machiavelli memperlihatkan, hukum tidak lain kecuali alat legitimasi kekuasaan dan dalam arti tertentu menjadi alat pembenaran kekerasan Ketiga, perspektif Hobbes menunjukkan, hukum tak berdaya bagi mereka yang tidak mempunyai kekuatan atau yang dalam posisi lemah.

Masalah filosofis paling kontroversial: Sumber hukum?

Ketiga perspektif hukum itu mengabaikan tujuan pokok hukum yang pada dasarnya mencari keadilan, kesejahteraan umum, perlindungan individu, dan solidaritas reaksi dari berbagai kelompok tentu akan sepakat mengutuk praktik semacam itu. Kelompok-kelompok yang berseberangan pun bila menyangkut keempat tujuan hukum itu, dengan mudah akan bekerja sama. Tujuan hukum itu bisa menjadi perekat masyarakat karena sifatnya yang membuka kesempatan untuk pengembangan baik bagi individu maupun kelompok, melindungi dan mengatur hubungan antarpribadi atau kelompok.

Persoalannya menjadi rentan konflik ketika sudah menyangkut sumber-sumber hukum. Georges Gurvitch, pemikir positivisme hukum, mengatakan, "Pada prinsipnya, pada kemampuannya memecahkan masalah sumber-sumber hukum positif, orang dapat menilai kekuatan atau kelemahan suatu teori hukum atau metode penelitian hukum. 

Sumber-sumber hukum dipahami dalam beberapa pengerti an. Pertama, sumber hukum sebagai asal-usul hukum, asal-usul teknis yuridis, seperti dari mana datangnya hukum, pengalaman yuridis macam apa yang kita ketahui di dalam masyarakat.

Pengertian kedua, adalah asal- usul teknis yuridis bukan dalam arti sejarawi, tetapi dasar-dasar metafisiknya, misalnya, apa yang memberi pembenaran adanya hukum dalam masyarakat? Ke hendak Tuhan, hukum kodrat, kesejahteraan umum?

Ketiga, sumber hukum sebagai isi normatif hukum yang berlaku, berbagai norma hukum yang membentuknya. Pengertian ketiga ini dibagi dua, sumber material dan sumber formal

Sumber material menyangkut dua pengertian. Di satu pihak, istilah itu menunjuk faktor-faktor yang mempengaruhi isi reglementasi hukum, substansi hukum, unsur-unsur yang memberi inspirasi kepada pembuat hukum dan mempengaruhinya dalam membuat hukum, seperti sejarah, perilaku masyarakat, peta hubungan kekuatan-kekuatan sosial, lingkungan alam, dan sebagainya. Di lain pihak, istilah sumber material ini mengacu pada dasar dari berbagai norma hukum: yang memberi pembenaran, yang memberi nilai atau validitas. Cicero mengatakan, sumber pendasaran moral dan hukum adalah rasio (logos). 

Sedangkan sumber formal dimengerti sebagai berbagai ragam cara pemberlakuan hukum, maklumat atau dekrit, berbagai prosedur perumusan norma hukum (misalnya tindakan hukum unilateral atau kontraktual, yurisprudensi, dan sebagainya), atau dokumen-dokumen itu sendiri, dan tindakan-tindakan pemberlakuan hukum lainnya. Biasanya positivisme hukum hanya akan mengakui sumber-sumber formal ini sebagai yang paling obyektif. Dalam arti ini, termasuk sumber hukum adalah hukum-hukum yang ada, kebiasaan, yurisprudensi, pengajaran, prinsip-prinsip umum hukum dan hak asasi manusia (HAM).

Lima pola hubungan moral dan hukum 

Persoalan pokok yang menimbulkan banyak ketegangan adalah sumber hukum, baik sumber material maupun sumber formal. Termasuk di dalamnya masalah normativitas hukum (mengapa hukum ini mengatur?). Di dalam masyarakat majemuk, sumber material amat beragam sehingga amat rentan terhadap konflik.

Pengertian sumber material pertama itu amat mudah menyulut kecurigaan antarkelompok agama dan diskriminasi hukum, misal PP 10/1981 Perkawinan yang monogam dicurigai sebagai pengaruh Katolik, SKB Menag dan Mendagri dalam hal izin mendirikan tempat ibadat lebih ditafsirkan sebagai hukum yang mempersulit orang Kristen mendirikan gereja. Pengertian sumber material yang menyangkut masalah dasar pembenaran hukum, yang memberi nilai dan validitas mudah menyulut konflik, karena yang dipertaruhkan adalah pendasaran moral, berarti pembenaran ideologis (teologis) dan simbolis. Dalam konteks ini, perbedaan pendapat amat sulit dijembatani. Sedangkan masalah yang timbul dari sumber formal hukum terkait dengan bentuk legitimasi sistem politik yang berlaku dan pola hubungan moral-hukum.

Ada lima pola hubungan moral-hukum yang bisa dibagi dalam dua kerangka pemahaman. Kerangka pemahaman pertama, moral sebagai bentuk yang mempengaruhi hukum. Moral tidak lain hanya bentuk yang memungkinkan hukum mempunyai ciri universalitas. Sebagai bentuk, moral belum mempunyai isi. Sebagai gagasan masih menantikan pewujudan. Pewujudan itu adalah rumusan hukum positif. 

Hubungan moral sebagai jiwa hukum ini dibagi dalam tiga pola. Pertama, moral dimengerti sebagai yang menghubungkan hukum dengan ideal kehidupan sosial-politik, keadilan sosial. Upaya-upaya nyata dilakukan untuk mencapai ideal itu, tetapi sesempurna apa pun usaha itu tidak akan pernah bisa menyamai ideal itu. Bagi penganut paham hukum kodrat, ini merupakan pola hubungan hukum kodrat dan hukum positif.

Kedua, hanya perjalanan sejarah nyata, antara lain hukum positif yang berlaku, sanggup memberi bentuk moral dan eksistensi kolektif. Pewujudan cita-cita moral tidak hanya dipahami sebagai cakrawala yang tidak mempunyai eksistensi (kecuali dalam bentuk gagasan). Dalam pola kedua ini, pewujudan moral tidak hanya melalui tindakan moral, tetapi dalam perjuangan di tengah-tengah pertarungan kekuatan dan kekuasaan, tempat di mana dibangun realitas moral (partai politik, birokrasi, hukum, institusi-institusi, pembagian sumber-sumber ekonomi).

Pola ketiga adalah voluntarisme moral. Di satu pihak, hanya dalam kehidupan nyata moral bisa memiliki makna; di lain pihak, moral dimengerti juga sebagai sesuatu yang transenden yang tidak dapat direduksi ke dalam hukum dan politik. Satu-satunya cara untuk menjamin kesinambungan antara moral dan hukum atau kehidupan konkret adalah menerapkan pemahaman kehendak sebagai kehendak murni. Implikasinya akan ditatapkan pada dua pilihan yang berbeda: Di satu pihak, pilihan reformasi yang terus-menerus. Pilihan ini merupakan keprihatinan agar moral bisa diterapkan dalam kehidupan nyata, tetapi sekaligus sangsi akan keberhasilannya. Maka yang bisa dilakukan adalah melakukan reformasi terus-menerus. Di lain pihak, pilihan berupa revolusi puritan. Dalam revolusi puritan, misalnya Taliban di Afganistan, ada kehendak moral yang yakin bahwa penerapan tuntutan moral itu bisa dilakukan dengan memaksakannya kepada semua anggota masyarakat. Kecenderungannya ialah menggunakan metode otoriter.

Kerangka pemahaman kedua menempatkan moral sebagai sesuatu yang di luar politik dan tidak dapat direduksi menjadi politik. Moral dilihat sebagai suatu bentuk kekuatan yang tidak dapat dihubungkan langsung dengan sejarah atau politik kecuali dengan melihat perbedaannya. Dalam kelompok ini ada dua pola hubungan antara moral dan hukum. Dalam pola keempat, moral tampak sebagai di luar politik. Dimensi moral menjadi semacam penilaian yang diungkapkan dari luar, sebagai ungkapan dari suatu kewibawaan tertentu. Tetapi, kewibawaan ini bukan merupakan kekuatan yang efektif, karena tidak memiliki organ atau jalur langsung untuk menentukan hukum. Pola hubungan ini mirip dengan posisi kenabian. Nabi dimengerti sebagai orang yang mengetahui apa yang akan terjadi dan apa yang sedang berlangsung, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa karena ada di luar permainan politik. Tetapi, nabi memiliki kewibawaan tertentu. Dalam perspektif ini, hubungan antara moral dan hukum atau politik biasanya bersifat konfliktual. Dalam rezim ini ada pemisahan antara masalah agama dan masalah politik.

Dalam pola kelima, politik dikaitkan dengan campur tangan suatu kekuatan dalam sejarah. Kekuatan ini adalah tindakan kolektif yang berhasil melandaskan diri pada mesin institusional. Moral dianggap sebagai salah satu dimensi sejarah, sebagai etika konkret bukan hanya bentuk dari tindakan. Dengan demikian moral berbagi lahan dengan politik. Di satu pihak, moral hanya bisa dipahami melalui praktik politik. Melalui politik itu moral menjadi efektif: melalui hukum, lembaga-lembaga negara, upaya-upaya dalam masalah kesejahteraan umum. Tetapi, moral tetap tidak bisa direduksi ke dalam politik. Di lain pihak, politik mengakali moral. Sampai pada titik tertentu, politik (dalam arti ambil bagian dalam permainan kekuatan) hanya mempermainkan moral karena politik hanya menggunakan moral untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

* Haryatmoko, pengajar pada program Pascasarjana Filsafat UI Jakarta dan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Sumber: Kompas, 10 Juli 2001

HUKUM DAN MORAL DALAM MASYARAKAT MAJEMUK

Oleh: Haryatmoko

(Kompas, 11 Juli 2001)

Bagian Terakhir dari Dua Tulisan

Relevansi pemetaan hubungan moral-hukum

Paham positivisme hukum lebih dekat dengan pola kedua (moral diwujudkan melalui perjuangan dalam pertarungan kekuatan dan kekuasaan), ketiga (voluntarisme moral dengan cara revolusi puritan), dan kelima (politik tidak lepas dari suatu kekuatan sejarah). Sedangkan faham hukum kodrat dan pendekatan-pendekatan moral lebih sejalan dengan pola hubungan pertama (moral menghubungkan hukum dengan ideal kehidupan sosial-politik, keadilan sosial), ketiga (reformasi terus-menerus) dan bisa juga masuk ke pola hubungan kelima sejauh moral berbagi lahan dengan hukum positif.

Dengan pemetaan pola hubungan moral-hukum, kita bisa menempatkan kurang lebih di mana dimungkinkan peran berbagai agama/ideologi dalam penentuan hukum. Pemetaan itu dapat memperlihatkan pola mana akan lebih memberi pemecahan yang damai, pola mana cenderung konfliktual, pola mana mengarah ke penyelesaian melalui kekerasan. Pola pertama lebih akan menawarkan pemecahan damai, karena hukum agama atau moral agama tidak akan berperan langsung sebagai yurisprudensi, tetapi terbatas sebagai jiwa atau sumber inspirasi hukum. Perjuangan masing-masing penganut agama lebih diarahkan pada merumuskan pesan agamanya dalam bahasa hukum yang bisa dimengerti dan diterima kelompok-kelompok lain. Dimensi universalitas pesan suatu agama dituntut untuk bisa diwujudkan. Kalau dewasa ini dengan paham post-modernisme orang cenderung menolak konsep universalitas, maka pesan agama dituntut memiliki tingkat understandability dan communicability.

Pola kedua tidak bisa dilepaskan dari proses legitimasi sistem politik yang berlaku. Pengaruh agama akan sangat tergantung pada kemenangan partai yang membawa aspirasi agama yang bersangkutan dan pada politikus-politikus pemegang kekuasaan. Secara politis masuknya aspirasi agama tertentu dalam penerapan sistem hukum negara melalui cara ini legitim, tetapi akan meminggirkan atau mengabaikan aspirasi kelompok minoritas. Pola kedua ini yang sedang berlangsung di Indonesia dan rentan terhadap konflik bukan hanya antaragama, tetapi juga intern agama. Tuntutan understandability dan communicability penting, tetapi bisa diabaikan karena dengan mayoritas suara tidak terlalu sulit menggolkan aspirasinya.

Pola ketiga yang lebih mengandalkan pada reformasi moral terus-menerus memberi peluang kepada semua agama untuk ikut menyumbangkan di dalam pembangunan sistem hukum negara melalui perdebatan teoretas, debat tentang nilai dan diskusi tentang prioritas yang selalu diperbarui. Maka tuntutan understandability dan communicability menjadi syarat utama. Sedangkan pola ketiga yang memiliki revolusi puritan arahnya jelas pada pemaksaan dan kekerasan.

Pola keempat mengarah pada pemecahan damai, tetapi sering tidak efektif dan seperti berteriak di padang gurun. Pola keempat ini biasanya menekankan pemisahan yang jelas antara masalah agama dan masalah politik. Maka hukum yang tidak adil akan dikritik, tetapi agama tidak memiliki saluran langsung untuk ikut serta mengoreksi kecuali melalui penganut-penganutnya yang berusaha memperjuangkan aspirasinya.

Pola kelima tidak jauh berbeda dengan pola kedua bahwa perjuangan moral harus melalui perjuangan di tengah pertarungan kekuatan dan kekuasaan, hanya agama tidak lebur dalam politik dan hukum, tetapi mengambil jarak dan berbagi lahan. Dengan demikian kegagalan sistem politik dan hukum tidak bisa dikatakan sebagai kegagalan agama.

Prinsip-prinsip agar tujuan hukum dijamin

Apa pun pola yang dipakai, kecuali revolusi puritan, tujuan hukum (keadilan kesejahteraan umum, perlindungan individu, solidaritas) perlu menjadi kriteria utama. Maka beberapa prinsip akan membantu agar finalitas hukum itu tercapai.

Pertama, adanya political-will untuk mengubah orientasi politik yang sangat bias kepada negara menuju ke politik yang memihak warga negara. Tolok ukur keberhasilan politik semacam ini ialah pemenuhan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dari warga negara. Pertimbangan bukan pada kelompok, tetapi perlindungan individu warga negara. Kebijakan-kebijakan Pemerintah In- donesia sejak Orde Baru (Orba) hingga kini masih banyak didominasi pertimbangan kelompok (agama, etnis, suku) sehingga produk-produk hukum yang diskriminatif amat banyak. Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban sama, atau kesamaan di depan hukum. Hukum yang diskriminatif pada dirinya sudah menjadi sumber ketidakadilan. Dalam konteks ini, penting adanya penyadaran agar masyarakat mengefektifkan dan mengoptimalkan penggunaan jalur hukum. Selain agar bisa terwujud apropriasi hukum oleh masyarakat, juga agar perubahan dalam perjuangan keadilan dapat mengubah secara struktural kondisi yang tidak adil melalui aturan permainan legal dan bukan dengan cara kekerasan.

Kedua, pemberdayaan masyarakat melalui civil society terus diupayakan. Tetapi, pengelompokan civil society supaya lebih terbuka pada semua golongan, tujuan-tujuan hukum bisa menjadi perekat asosiasi-asosiasi, LSM dan gerakan pemberdayaan lainnya. Civil society berkembang bila prinsip subsidiaritas diterapkan. Prinsip ini menegaskan, apa yang bisa diurus dan diselesaikan kelompok lebih kecil dengan kemampuan dan sarana yang ada, kelompok yang lebih besar jangan campur tangan.

Ketiga, urgensi membangun institusi-institusi sosial yang adil. Institusi-institusi sosial merupakan sumber kepincangan karena sudah merupakan titik awal keberuntungan bagi yang satu dan kemalangan bagi yang lain. Maka harus diperbaiki supaya mampu mendistribusikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dasariah serta menentukan pembagian keuntungan-keuntungan hasil kerja sosial. Dengan demikian, membangun institusi-institusi yang adil adalah upaya memastikan terjaminnya kesempatan sama sehingga kehidupan seseorang tidak pertama-tama ditentukan oleh keadaan, tetapi oleh pilihannya. Maka, keadilan prosedural perlu menjadi orientasi utama.

Keadilan prosedural adalah hasil persetujuan melalui prosedur tertentu dan mempunyai sasaran utama peraturan-peraturan, hukum-hukum dan undang-undang. Jadi prosedur ini terkait legitimasi. Misalnya kue tart harus dibagi adil untuk lima orang. Maka peraturan yang menetapkan, "yang membagi harus mengambil pada giliran yang terakhir" dianggap sebagai prosedur yang adil. Dengan ketentuan itu, bila pembagi ingin mendapat bagian yang tidak lebih kecil dari yang lain, dengan sendirinya, tanpa harus dikontrol, dia akan berusaha membagi kue itu sedemikian rupa sehingga sama besarnya. Keadilan prosedural menjadi tulang punggung etika politik karena sebagai prosedur sekaligus mampu mengontrol dan menghindarkan semaksimal mungkin penyalahgunaan. Keadilan tidak diserahkan kepada keutamaan politikus, tetapi pertamatama dipercayakan kepada prosedur yang memungkinkan pembentukan sistem hukum yang baik. Sistem hukum yang baik menghindarkan pembusukan politikus.

Memang bisa terjadi meski hukum sudah adil, seorang koruptor bisa divonis bebas karena alasan kepiawaian pengacara, tak cukup bukti, tekanan terhadap hakim, dan sebagainya. Bila prosedur hukum positif yang berlaku tidak mampu memuaskan rasa keadilan, penyelesaiannya harus mengacu ke prinsip epieikeia (yang benar dan yang adil).

Bagaimana menentukan kriteria kebenaran dan keadilan? Semua diperlukan sama di depan hukum. Ketidaksamaan perlakuan hanya bisa dibenarkan bila memihak kepada yang paling tidak diuntungkan atau korban. Secara struktural korban biasanya sudah dalam posisi lemah, misalnya, warga negara terhadap penguasa, minoritas terhadap mayoritas, individu terhadap kelompok. Prinsip epieikeia ini mengandalkan integritas hakim, penguasa, atau yang berkompetensi menafsirkan hukum dan menerapkannya.

* Haryatmoko, pengajar pada program Pascasarjana Filsafat UI Jakarta dan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Sumber: Kompas, 11 Juli 2001