 |
| (FORUM KEADILAN, No. 26, Tahun V, 7 April 1997) |
Lembaga penelitian dan pakar ilmu-ilmu sosial cukup berkembang. Tak sedikit yang bebas. Ada pula yang punya patron politik. Kacamatanya pun lain-lain.
Menjadi ilmuwan sosial memang butuh nyali ekstra. Ilmunya sendiri sering dibilang kering, dalam arti tak banyak menghasilkan uang. Proses penelitian ilmu-ilmu sosial pun memiliki kerumitan tersendiri di lapangan. Butuh izin ini-itu, terutama dari aparat keamanan. Dan, hasil penelitiannya pun kerap bikin sejumlah pihak "kerepotan". Banyak pula terjadi, lembaga pendana penelitian sosial akhirnya geram pada hasil temuan para peneliti tersebut.
Itulah keluhan yang kerap terdengar dari kalangan ilmuwan sosial. Toh, dengan segala keterbatasan itu, perkembangan ilmu sosial di Indonesia boleh bilang lumayan. Para ilmuwan sosial yang cukup andal tersebar di pelbagai perguruan tinggi, terutama di Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya.
Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Universitas Airlangga (Unair) adalah gudang-gudang ilmuwan sosial yang menonjol. Belum lagi Universitas Hasanuddin (Ujungpandang), Universitas Padjadjaran (Bandung), dan Universitas Diponegoro (Semarang).
Sejumlah ilmuwan yang menonjol dari UI, misalnya, adalah Selo Soemardjan yang biasa disebut sebagai perintis sosiologi, Miriam Budiardjo (ilmu politik), Koentjaraningrat (antropologi), dan Harsja W. Bachtiar. Kemudian, untuk generasi yang lebih muda, ada nama-nama seperti Parsudj Suparlan dan Sardjono Jatiman, yang keduanya menekuni bidang sosiologi.
Tapi, belakangan ini, muncul kabar buruk tentang ilmu sosial di UI. Penelitian-penelitian sosial agak menyusut. Hambatannya, apalagi kalau bukan soal dana. Soalnya, dana penelitian untuk ilmu sosial memang kian terbatas. "Banyak dana penelitian diberikan kepada ilmu eksakta ketimbang ilmu sosial," kata Harsono Suwardi, Ketua Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Ul. "Kalaupun ada penelitian, kualitasnya jauh sekali," katanya. Tak heran, melihat fenomena di UI itu, Harsono menyimpulkan, telah terjadi erosi dalam perkembangan ilmu sosial saat ini.
Bagaimana di UGM, Yogyakarta? Dari kam pus itu telah lahir sejumlah ilmuwan beken seperti Loekman Soetrisno (sosiolog), serta Sejarawan Sartono Kartodirdjo dan Kuntowijoyo, dan sebagainya. Di lingkungan UGM, juga berdiri sejumlah lembaga penelitian yang cukup produktif. Sebut saja misalnya, Pusat Penelitian dan Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK) UGM.
Pusat penelitian itu pernah diminta meneliti masalah Timor Timur pada 1990. Hasil penelitian itu sudah menghasilkan rekomendasi agar pendekatan keamanan dikendurkan dari kawasan tersebut. Kalau tidak, akan timbul persoalan di kemudian hari. Hasil penelitian yang dipimpin Mubyarto itu, sayangnya, tak terlalu ditanggapi oleh pemerintah. Orang baru mau menengok hasil penelitian itu setelah terjadi peristiwa penembakan di Santa Cruz tahun 1991.
Banyak sekali masalah yang diteliti P3PK. Toh, Loekman Soetrisno, Guru Besar Sosiologi UGM, yang kini mengepalai P3PK UGM, membatasi penelitian mereka untuk jumlah kecil saja, tapi terjamin komprehensifnya. Meski banyak mengerjakan penelitian pesanan dari sejumlah pemda di berbagai provinsi, lembaga itu tetap berupaya berkibar berdasarkan obyektivitas.
Masih di Yogyakarta, di luar UGM, juga ada LP3Y (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerbitan Yogyakarta) yang dipimpin Ashadi Siregar. Lembaga itu khusus mengamati masalah media massa. Kemudian ada Lembaga Studi Realino yang khusus mengamati masalah kebudayaan. Di samping itu juga ada komunitas LKIS (Lembaga Kajian Islam dan Sosial) yang mengkaji dunia Islam modern dan Interfidei (Institut Dialog Antariman) yang mengkaji masalah keagamaan.
Semua itu menunjukkan, penelitian-peneli- tan ilmu sosial cukup berkembang. Belum lagi di kota-kota lain. Di Bandung, misalnya, Yayasan Akatiga, di bawah pimpinan Juni Thamrin, adalah sosok dari sedikit lembaga perburuhan. Publikasi yang teratur untuk masalah perburuhan banyak keluar dari para peneliti Akatiga. Dan, yayasan itu memang memiliki sejumlah nama besar yang menjadi penasihatnya, seperti Prof. Sayogjo, Guru Besar IPB.
Di luar kantong-kantong besar para ilmuwan sosial tersebut, masih banyak pakar yang secara pribadi mempunyai kapasitas intelektual yang diakui masyarakat. Intelektual macam Arief Budiman (sosiolog) atau Ariel Heryanto (antropolog) adalah sekadar contoh. Kedua nama itu, setelah "dibredel" dari Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, malah lebih laku di luar negeri. Arief kini sudah teken kontrak untuk menjadi associated professor di sebuah universitas di Australia. Sedang Ariel menjadi pengajar di National University of Singapore.
Tapi, harus juga dicatat, peran LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), lembaga penelitian milik pemerintah dalam pengembangan ilmu sosial. Dengan tradisi puluhan tahun, LIPI yang berkantor di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, itu adalah salah satu lembaga yang memiliki reputasi tersendiri. Sejumlah peneliti yang mempunyai kredibilitas tinggi muncul dari LIPI, seperti Taufik Abdullah dan Abdurrahman Surjomihardjo. Dan, kini generasi Mochtar Pabottingi.
Di Ibu Kota juga menjamur lembaga-lembaga penelitian di luar kampus. Sudah lama di- kenal nama LP3ES, terutama sejak lembaga itu menerbitkan jurnal ilmiah Prisma. Kendati belakangan agak merosot, harus diakui, jurnal itu hingga kini belum tergantikan posisinya sebagai salah satu barometer perkembangan penelitian dan teori ilmu-ilmu sosial. Kelompok LP3ES awalnya dekat dengan birokrat yang berpikiran maju, seperti Emil Salim. Setelah Emil melepaskan posisi menteri lingkungan hidup, akhirnya kelompok itu harus mengakui pamor mereka perlahan-lahan mulai menurun. Tapi, mereka bisa bangga bahwa sejumlah nama besar peneliti ilmu sosial adalah alumni LP3ES. Sebut saja Dawam Rahardjo, Ignas Kleden, Didik J. Rachbini, Daniel Dhakidae, atau Vedi Hadiz, yang kini menjadi peneliti di Universitas Murdoch, Australia.
Selain itu, dikenal pula kantong-kantong cendekiawan yang memiliki afliasi kepada kelompok politik tertentu. Kelompok cendekiawan yang demikian itu turun-naik pamornya sesuai turun naiknya pamor sang patron politiknya. Menyebut beberapa di antaranya, adalah CSIS (Centre for Strategic and International Studies) yang kerap disebut Grup Tanah Abang III, kemudian kelompok CIDES (Centre for Information and Development Studies), serta CPDS (Centre for Policy and Development Studies) yang berkantor di Jalan Suwiryo, Jakarta Pusat.
Kendati secara politis pengaruhnya telah merosot, akibat surutnya patron politik mereka, CSIS masih sangat kuat sebagai lembaga pengkajian. Di bawah CSIS memang terdapat sejumlah nama besar yang diakui peranannya saat ini. Sejumlah ekonom tangguh seperti Mari E. Pangestu, Hadi Soesastro, Djisman Simandjuntak, dan Pande Raja Silalahi termasuk di antaranya. Untuk bidang politik saat ini ada nama-nama seperti J. Kristiadi, juga A.M.W. Pranarka, Soedjati Djiwandono, dan Harry Tjan Silalahi.
Nama CSIS saat ini pun tak dapat dipisahkan dari para pendiri dan mereka yang membesarkannya pada awal Orde Baru. Mereka adalah sejumlah jenderal yang menjadi asisten pribadi Presiden, seperti Ali Moertopo yang juga mantan menteri penerangan, serta Soedjono Hoemardani, seorang penasihat bidang ekonomi yang memiliki banyak lobi ke pengusaha Jepang.
Tak heran jika CSIS sering didekatkan dengan citra Golkar pada awalnya, yang sekali gus menjadi pusat penggodokan konsep-konsep pembangunan Orde Baru pada 20 tahun awalnya. Namun, kiprahnya hari ini dianggap sudah mulai menurun dan kini lembaga itu mengkonsentrasikan diri pada penelitian dan publikasi, yang memiliki tradisi cukup panjang di lembaga itu.
Belakangan, nama CIDES, yang berdiri di bawah payung ICMI, semakin sering disebut orang. Tokoh-tokoh di balik lembaga pengkajian itu bisa disebut, seperti Adi Sasono, Sekjen ICMI, kemudian Jumhur Hidayat, lalu Dewi Fortuna Anwar, dan sejumlah nama lainnya. Para cendekiawan yang masuk dalam CIDES itu banyak yang sebelumnya sudah memiliki akar di tempat lain.
CIDES menonjol namanya pada dekade 1990-an karena seminar-seminar yang mereka selenggarakan erat kaitannya dengan masalah kebijakan, baik itu ekonomi, politik, iptek, maupun masalah luar negeri. Misalnya saja, CIDES berhasil menggalang komunitas bisnis dengan pengusaha Malaysia dan penggarapan isu soal kawasan Singapura-Johor-Riau (Sijori). Maklumlah, Ketua Umum ICMI, B.J. Habibie, adalah patron politik mereka.
Belakangan, yang juga naik daun adalah kelompok CPDS. Di bawah CPDS, berkumpullah sejumlah ilmuwan, seperti Dien Syamsudin, Amir Santoso, juga Afan Gaffar, Salim Said, Bachtiar Effendi, Jimly Asshiddiqie, dan Anwar Nasution. Kelompok itu memang tak pernah mempublikasikan hasil pemikiran mereka walau mereka kerap mengadakan diskusi-diskusi terbatas. Kelompok itu rupanya cenderung untuk menjadi policy research, yaitu mengkaji masalah kebijakan, walau hasil kajiannya tak pernah diedarkan ke kalangan lain.
Memang, kerap terlontar kritik terhadap lembaga-lembaga yang mempunyai patron politik seperti CIDES, CPDS, dan CSIS itu. Apalagi kalau bukan soal obyektivitas mereka. Th. Sumartana, Direktur Interfidei Yogyakarta, misalnya, termasuk orang yang menyoroti hal itu. Kata Sumartana, itu adalah salah satu kesalahan yang dilakukan para ilmuwan sosial. "Mereka itu terkotak-kotak dalam berbagai kelompok, dan dimanfaatkan oleh kalangan elite kekuasaan. Akibatnya, posisi ilmu-ilmu sosial jadi tidak bebas," ujarnya.
Ya, itulah memang, salah satu problem ilmuwan sosial. Bila mereka berupaya menjauhi kekuasaan, risikonya eksistensi mereka dan hasil penelitiannya jarang ditengok orang. Mereka juga bakal kekurangan dana. Tapi, untuk ilmuwan yang nyantol pada kelompok politik tertentu, sudah pasti ada jaminan keuangan yang lebih mantap. Sayangnya, karena itu pula, obyektivitas hasil penelitian mereka kerap diragukan.
Yang menjadi soal sekarang adalah, apakah obyektivitas itu ditentukan oleh ilmunya, para pakarnya, penyandang dananya, metodologinya, atau oleh paduan semua unsur itu sekaligus? Untuk menjawab hal itu, agaknya para ilmuwan sosial itu perlu juga membuat penelitian khusus, tentang sejauh mana manfaat mereka, baik bagi masyarakat, pemerintah, maupun bagi diri dan ilmu mereka sendiri. Soalnya, Presiden Soeharto sudah memberi peringatan. Dan, kini, tinggal bagaimana para pakar ilmu-ilmu sosial itu mampu mengkaji permasalahan yang terjadi di Indonesia, dengan "kacamata" bangsa sendiri. Mungkin bisa lebih menyejukkan, bisa pula justru lebih menggelapkan pemandangan. Bisa plus, bisa juga minus. Silakan pilih.
Ign, Haryanto, Yusi A. Paranom (Jakarta), Moch Faried Catyono (Yogyakarta)
Sumber: FORUM KEADILAN, No. 26, Tahun V, 7 April 1997