Oleh: M. Ryaas Rasyid
(EDITOR, NO. 11 / THN. III / 18 NOVEMBER 1989)
Muktamar NU bulan ini menarik untuk diamati. Di sam- ping akan menetapkan pengurus baru periode mendatang, muktamar ini juga diharapkan akan menegaskan sikap politik NU, terutama di dalam penyaluran aspirasi para anggotanya pada pemilihan umum. Tema terakhir ini sesungguhnya lebih menarik disimak ketimbang membicarakan siapa yang akan menjadi ketua umum berikutnya.
Perjalanan politik NU – terutama setelah menjadi partai politik dan mengikuti Pemilu 1955, serta sempat mencapai urutan ketiga di bawah PNI dan Masyumi – memang tidak pernah sepi dari perhatian para pengamat. Secara obyektif, harus diakui, NU merupakan organisasi politik Islam yang paling massive dengan ikatan tradisional Ulama-Umat sebagai ciri utamanya. Ikatan ini, dari segi Umat, dapat dijelaskan dengan satu kata: kesetiaan. Karena itulah, saat para pemimpin NU dahulu memutuskan keluar dari Masyumi, partai ini dengan mudah menempatkan dirinya di urutan para pemenang pada Pemilu 1955.
Bahkan, di saat partai-partai lama mengalami degradasi drastis, tersingkir oleh Golkar pada Pemilu 1971, NU bisa menempatkan dirinya di urutan kedua, dengan persentase suara tidak lebih rendah dari perolehannya di tahun 1955. Dukungan NU di dalam PPP juga sangat bermakna mengantar partai ini sebagai pesaing Golkar pada Pemilu 1977 dan 1982. Sebaliknya, lemahnya dukungan NU terhadap PPP pada Pemilu 1987 juga sangat bermakna di dalam merontokkan posisi PPP di atas peta politik nasional.
Dari garis besar perjalanan politiknya, cukup jelas betapa NU merupakan organisasi yang selalu dapat memainkan peranan penting di dalam percaturan politik. Itulah sebabnya, ketika NU melalui muktamar di Situbondo 1984 dengan tegas menyatakan "kembali ke khittah 1926", banyak pengamat yang terpengaruh. Ada keraguan tentang mampu-tidaknya NU menjadi organisasi sosial yang efektif setelah sekian lama berkiprah di politik. Bahkan ada pertanyaan (langsung pada sasaran): bisakah NU hidup normal tanpa memainkan kartu politiknya?
Sampai saat ini, kepemimpinan Abdurrahman Wahid-Achmad Siddiq tampaknya belum menjawab pertanyaan di atas dengan tuntas. Bahkan gerakan penggembosan terhadap PPP pada Pemilu 1987, pilihan pribadi Gus Dur untuk bergabung ke Fraksi Karya di SU-MPR 1988, dan duduknya Slamet Effendy Yusuf di kepengurusan Golkar telah menimbulkan pertanyaan tambahan. Apakah perceraian NU dari PPP bisa diartikan sebagai tahap menuju persekutuan baru dengan Golkar? Pertanyaan ini, mungkin, merupakan salah satu topik yang masuk agenda Muktamar Krapyak.
Tapi, apa pun keputusan yang akan dihasilkan, sepanjang menyangkut hubungan NU dengan Golkar dan PPP, tetap tampak ada ganjalan-ganjalan yang menarik disimak. Pertama, NU sangat sadar akan kekuatan yang dimilikinya. Kesadaran itu secara implisit menuntut agar ia diakui dan diterima sebagai kekuatan politik; atau, kalau ia bergabung dengan sesuatu kekuatan politik, ia harus ikut memegang kendali. Keluarnya NU dari Masyumi, dan kemudian dari ini, yakni adanya ketidakpuasan menyangkut porsi sebagai PPP, antara lain, karena dorongan kesadaran yang seperti pengendali.
Kini, kesulitan NU, jika resmi menjadi pendukung Golkar, adalah karena orpol ini telanjur jadi raksasa, sehingga kartu NU relatif lemah di hadapan Golkar. Di lain pihak, harus diingat, NU adalah organisasi sosial Islam. Salah satu alasan tokoh-tokoh menggembosi PPP di kampanye Pemilu 1977: karena PPP dianggap bukan lagi bagi kebangkitan kembali PPP setelah babak belur keluar partai Islam. Kedua, dukungan NU pasti sangat bermakna dari arena Pemilu 1987. Masalahnya, bagaimana memberi pembenaran atas kerujukan itu seraya tetap mengibarkan bendera "kembali ke khittah 1926" itu tadi. Selain itu, banyak pemimpin NU yang dulu menjadi tokoh penggembos yang harus kehilangan muka, jika NU secara resmi membenarkan dugaan bahwa NU keluar dari PPP dulu rujuk dengan PPP. Mengapa? Karena hal itu akan hanya karena tidak senang atas kepemimpinan Naro cs. yang kini sudah tersingkir. Artinya, itu alasan emosional, tidak konsepsional, alias kembali ke khittah itu bukan alasan yang tulus.
Dihadapkan pada situasi dilematis itu, Muktamar Krapyak agaknya paling jauh hanya akan mengukuhkan sikap moderat yang selama ini sudah dibina Gus Dur: di dalam partisipasi politiknya, warga NU bebas memilih partai yang disukainya. Jadi, tidak akan ada keputusan tentang sikap politik yang baru. Kalau dugaan ini benar, wajar jika Gus Dur, yang lebih berbakat sebagai seniman dan intelektual daripada sebagai pemimpin politik, bisa mendapat kepercayaan kembali memimpin NU. Atau, kalaupun figur lain yang tampil, ia pasti bukan politikus.
Sumber: EDITOR, NO. 11 / THN. III / 18 NOVEMBER 1989


0 komentar:
Posting Komentar