Demokrasi Dekaden

Oleh: Yudi Latif

Demokrasi sering disebut dalam konotasi positif. Namun, yang lebih berkembang di negeri ini sisi negatifnya. 

Aristoteles membagi sistem pemerintahan ke dalam tiga kategori. Pada setiap kategori, ada bentuk yang baik, ada yang buruk. Pemerintahan oleh satu orang:  yang baik, kerajaan; yang buruk, tirani. Pemerintahan oleh sedikit orang:  yang baik, aristokrasi; yang buruk, oligarki. Pemerintahan oleh banyak orang: yang baik, polity; yang buruk, demokrasi. 

Polity adalah sistem pemerintahan oleh banyak orang dengan dukungan kelas menengah terdidik yang besar. Sedangkan demokrasi adalah pemerintahan oleh banyak orang dengan kehadiran rakyat miskin tak terdidik yang besar. 

Aristoteles cenderung memilih pemerintahan oleh banyak orang karena, "yang banyak lebih sulit terkorupsi ketimbang yang sedikit" bak samudera yang tak mudah tercemar. Meski begitu, ia tak menghendaki keliaran demokrasi.

Dalam bahasa Yunani, kata 'demos' bisa berarti  rakyat (people), bisa juga berarti 'kerumunan jelata' (mob). Menurut Aristoteles, dalam demokrasi dengan kaum miskin yang besar, pemerintahan mudah jatuh pada logika kerumunan. Bagi kaum miskin "terlalu sedikit yang dipertaruhkan" (too little to lose). Hak suara bisa mudah dipertukarkan dengan kepentingan segera. 

Sebaliknya, pemerintahan juga sangat riskan bila dikuasai segelintir oligarki. Oligarki hartawan, menurutnya, terlalu banyak yg harus dilindungi. 

Yang ideal itu polity dengan dukungan kelas menengah yang besar. Di sini, rasionalitas dan keseimbangan politik terjaga dengan nalar dan keterlibatan aktif warga dalam mengemban hak dan kewajiban kewargaan.

Indonesia memang tak bisa menunggu kehadiran kelas menengah yg besar untuk mengusung pemerintahan. Yang bisa dilakukan adalah memasang sabuk pengaman, agar pemerintahan tak terjerembab pada pragmatisme kerumunan atau dikendalikan oleh oligarki. 

Para pendiri bangsa sudah bisa mengendus kemungkinan itu, dan secara visioner telah merancang sabuk pengamannya dengan memilih "sistem sendiri": sistem demokrasi Pancasila yang mengatasi paham perseorangan dan golongan, dengan sistem perwakilan yang mengakomodasi segala unsur kekuatan rakyat yang menjelma dalam MPR.