 |
| Abdurrahman Wahid |
Oleh: Abdurrahman Wahid
Ketika Mahatma Gandhi meninggal, tak lama setelah India mendapat kemerdekaan, dunia merasa sangat cemas. Mungkinkah India yang berpenduduk ratusan juta jiwa itu mampu mempertahankan keadaan damai sepeninggal Gandhi? Bukankah pemisahan Pakistan dari India sudah cukup membuat traumatis, apalagi setelah diikuti kemangkatan sang pemimpin besarnya?
Ternyata, perdamaian dapat dipelihara berkat kepemimpinan yang diperlihatkan Jawaharlal Nehru, seorang murid Gandhi yang luar biasa. India tetap meniti jalan kemajuan dengan kesederhanaanya, dan kini kita saksikan hal yang sama tetap berjalan.
Dengan kata lain, keadaan traumatik itu tetap terkendali menuju kemajuan bagi India yang selalu dilanda kekurangan dan kemiskinan tersebut. Mengapa? Karena Gandhi berhasil memelihara kepemimpinan yang mengabdi pada kepentingan rakyat, yang dirintisnya sejak masih di Afrika Selatan, puluhan tahun sebelum itu.
Karier gemilang sebagai pengacara ditinggalkannya, hidup enak sebagai anggota kelas menengah tidak dijalaninya dan sisi kerohanian kehidupannya sanggup mengimbangi sifat keduniawian rakyatnya.
Di sini, Gandhi menunjukkan kepemimpinan yang sangat pribadi (personal leader). Hal itu sangat berlainan dengan Ieyazu Tokugawa. Pendiri imperium Meiji ini justru–adalah seorang prajurit yang menjadi besar dalam tradisinya. Ia tinggal di istana dan memakai baju raja-raja, tetapi hingga hari ini orang Jepang tetap mengingatnya. Selama lebih dari tiga ratus lima puluh tahun, nama Tokugawa selalu disenyawakan dengan kemajuan Jepang, padahal ia tidak hidup seperti halnya kesederhanaan Gandhi. Mengapa kepemimpinannya memperoleh kelanggengan? Karena, ia tidak diukur dengan cara hidupnya, melainkan dengan capaian-capaiannya. Seperti halnya Gandhi: ia dihormati orang karena ia lebih besar dari kehidupannya (larger than life).
Hal yang sama juga terjadi pada diri Martin Luther King Jr, yang berhasil membawa warga negara Amerika Serikat (AS) kulit hitam ke kotak suara. Ia juga lebih besar dari kehidupannya karena berhasil membuktikan kebenaran cita-cita yang sudah dua ratus tahun lebih dimiliki kaumnya.
Keempat contoh di atas menunjukkan bahwa kepemimpinan yang baik dapat membawa hasil yang baik tanpa banyak menumpahkan darah. Memang, di masa mudanya, Tokugawa banyak menumpas kerajaan-kerajaan lain yang terkenal dengan sebutan penguasa militer lokal, Daim Jo. Akan tetapi, semua itu masuk periode lain dari masa Ieyazu Tokugawa. Hal ini berbeda dengan kepemimpinan Ganel Abdul Naser di Mesir yang justru ditopang oleh kucuran darah dan air mata. Atau Kemal Attaturk di Turki, Mao Zedong di Cina, serta Ayatullah Khomeini di Iran. Dan, hal yang sama juga terjadi dalam sejarah di negara kita.
Bangsa kita sebenarnya adalah bangsa yang cinta damai. Perubahan sosial yang diinginkan juga diupayakan berjalan damai. Tetapi, mengapakah perubahan yang terjadi tidak berjalan damai? Karena para pemimpinnya lebih mementingkan tingkat pencapaian kepentingan yang lebih besar dalam sejarah melalui konflik berdarah. Dengan kata lain, kepemimpinan mereka masih belum terlepas dari kepentingan pribadi yang–selalu, disenyawakan dengan kepentingan bangsa.
Pertanyaan yang menarik hati kita, mengapa bangsa kita lebih memilih Bung Karno ketimbang Bung Hatta? Padahal, kita tahu bahwa Bung Hatta-lah yang berani mengorbankan kepentingan pribadi untuk kepentingan bangsa. Jawabannya, ternyata terletak pada gaya kepemimpinan yang disukai oleh bangsa kita. Jadi, bangsa kita mempunyai gaya kehidupan senang damai tetapi senang terhadap para pemimpin yang mengejar kejayaan pribadi.
***
Dalam zaman keemasan Majapahit, Raja Sunda dari Bubat, berangkat ke negara tersebut untuk mengawinkan anaknya dengan Raja Hayam Wuruk. Bukannya upacara perkawinan yang megah yang mereka temui, melainkan sebuah penumpasan berdarah oleh tentara Majapahit terhadap Raja Bubat beserta rakyatnya atas anjuran sang Maha Patih Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Hingga saat ini, nama-nama mereka tidak diabadikan di jalan-jalan di berbagai daerah Jawa Barat. Dengan kata lain, orang-orang Sunda menolak pola kepemimpinan yang berlumuran darah tersebut, meski mereka sendiri menjalankan pola kepemimpinan semacam itu juga. Jadi, di sinilah letak sesuatu yang menarik perhatian. Anda boleh bertentangan dengan pihak lain, tetapi corak kepemimpinan haruslah sama. Artinya, perbedaan dalam pola kepemimpinan tidak berarti perbedaan dalam substansinya, melainkan hanya dalam gayanya.
Ini memang merupakan sesuatu hal yang lumrah terjadi dalam sejarah. Dalam sejarah Asia modern saja, kita lihat pola kepemimpinan Mao Zedong yang lebih baik dalam teknik pemerintahan. Meski begitu, dalam substansinya mempunyai persamaan yang besar dengan pemerintahan Chiang Kai Sek, yang kepemimpinnya dibuat secara personal (personal leader) hingga kepemimpinan identik dengan kekuasaan.
Menjadi pemimpin berarti berkuasa, dan menentangnya identik dengan penentangan terhadap pemerintahan. Menurut sudut pandang ini, kekuasaan justru merupakan sesuatu yang formal: dengan sang pemimpin sebagai simbolnya. Dengan demikian, menentang sang pemimpin, sama halnya dengan menentang negara.
Pandangan ini tetap berlaku di banyak negara hingga saat ini, termasuk negara kita. Inilah yang membuat Presiden Habibie menindak mahasiswa dan orang gaek dari kelompok Barisan Nasional (Barnas), sebagai bertindak makar. Mereka menolak adanya MPR dan DPR,– yang berarti, dengan demikian menolak kewenangan pemerintah.
Terlepas dari mudah atau sulitnya membuktikan status tersebut, sikap verbalistik inilah yang jutsru menunjukkan watak otoritatif pemerintahan kita selama ini.
Mengritik seorang pejabat sama halnya mengritik pemerintah secara keseluruhan, dan mengritik pemerintah secara keseluruhan dianggap makar karena dipandang menentang pemerintah secara keseluruhan pula. Seharusnya perbedaan dalam dua macam kritikan itu dinilai secara analitis dan diperlakukan secara benar.
Kalau, misalnya, mengritik pemerintahan secara keseluruhan dalam arti lembaga negara, memang haruslah dianggap sebagai makar. Ini sama artinya dengan keinginan menggantikn landasan pemerintah. Tetapi, jika yang dikritik sistem pemerintahan bukan landasannya, haruslah dipahami sebab-sebabnya. Yaitu, bahwa yang ingin diperbaiki adalah aparat dan cara memerintah bukannya landasan atas mana pemerintahan didirikan.
Kemampuan membedakan seperti itulah yang tak pernah dimiliki oleh sistem pemerintahan di negara kita. Masalahnya, karena kita tidak pernah memiliki birokrasi yang terlepas dari urusan landasan tersebut. Di Indonesia, birokrasi tidaklah terlalu mementingkan masalah ideologi, karena itu urusan partai-partai politik. Jadi, selama suatu hal masih bisa dihubungkan dengan undang-undang yang obyektif, selama itu pula birokrasinya tak membawa hal itu pada Undang-Undang Dasar. Jelasnya, tidak setiap hal harus dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar.
Selama birokrasi dianggap identik dengan soal politik, maka selama itu pula birokrasi tersebut tidak dapat berdiri sendiri secara obyektif. Meski, proses ideologisasi birokrasi pemerintahan menuju ke titik terjauh sekalipun. Bukankah hal itu patut disesalkan? Dalam hal ini, partai-partai politik tidak pernah benar-benar berdiri sendiri (independen) dari birokrasi pemerintah dan akan menyeret lembaga tersebut pada jauh bangunnya perkembangan yang menyangkut Undang-Undang Dasar (UUD).
***
Di atas tadi telah kita lihat bahwa ada kaitan erat antara corak kepemimpinan dan sikap dalam menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh negara. Jika kepemimpinan personalnya kuat, seperti di India di bawah Gandhi dan Jepang di bawah Ieyazu Tokugawa, maka birokrasi berdiri secara independen dari masalah-masalah kenegaraan. Tidak setiap masalah pemerintah terkait dengan persoalan negara, dan demikian pula sebaliknya, harus dikembangkan kemampuan dari pihak birokrasi pemerintahan membedakan secara tajam hal ini, bila tidak ingin terlibat dalam semua hal.
Dengan demikian, menjadi jelas betapa pentingnya melihat hubungan antara jenis kepemimpinan dan corak birokrasi yang dimiliki para pengikut sebuah gerakan ketika menjadi ajang perebutan antar berbagai pihak. Kalau mereka dilihat sebagai partikel masyarakat yang independen, maka ia pun memiliki status yang independen. Dengan demikian, dari mereka tidak begitu banyak dituntut kesetiaan terhadap lembaga tertentu yang menjadi simbol konstitusi. Tetapi, kalau birokrasi pemerintahan tidak independen dari partai politik, maka masyarakat pun tidak akan bersikap independen dan terjadilah perebutan yang penuh kemelut atas para pengikut ini.
Di Amerika Serikat atau Jepang, orang gampang saja memilih partai A dalam pemilu ini dan partai B dalam pemilu mendatang. Sedangkan di sini, hal itu dianggap sebagai sebuah pengkhianatan. Jika sikap ini yang selalu diambil, maka pemilu pun tidak banyak artinya sebagai sarana perubahan dan hanya jadi sarana penegasan.
Nah, siapa yang bisa mengatakan bahwa pemilu dan loyalitas para pengikut pemimpin-pemimpin yang memiliki kharisma tidak memiliki arti?
Abdurrahman Wahid, Ketua Umum PBNU, pengamat sosial-politik
Sumber: Kompas, 5 Januari 1999
 |
| Kompas, 5 Januari 1999 |
0 komentar:
Posting Komentar