MUSIBAH BANJIR MASSA

Oleh: Th Sumartana

(Kompas, 11 februari 2001)

Di zaman penjajahan aksi-aksi massa berjalan spontan. Aksi-aksi massa di Jawa di abad 19 sebagaimana ditulis sejarawan Sartono Kartodirdjo berjalan sporadis dan hanya dalam jumlah kecil. Selanjutnya di masa pergerakan nasional, penggalangan massa dilanjutkan untuk mengusir penjajah, ternyata jalan tersebut cukup efektif. Begitu melek politik, kekuatan massa menjadi tulang-punggung kegiatan politik dan menjadi pola yang menetap. Politik massa menjadi bagian utama macht-vorming, keikutsertaan rakyat dalam politik ditandai oleh massa-aktie. 

Di zaman pergerakan nasional aksi massa tak bisa dilepaskan dari peran elite politik. Sebagai bagian dari ritus utama untuk melakukan partisipasi dalam kehidupan politik. Aksi massa adalah anak sah dan keturunan langsung warisan zaman ketika bangsa Indonesia mulai mengenal politik dalam pengertian modern. Zaman Serikat Islam dan masa-masa berikutnya, elite politik mencapai sukses besar dalam penggalangan massa sebagai upaya  mendidik rakyat menuju kemerdekaan. Namun, pasca tahun 1945, pengerahan massa memperoleh konteks persoalan yang gawat. Konflik horizontal terjadi sepanjang waktu. Kemudian, cukup ironis bahwa Soekarno jatuh antara lain karena pengerahan massa. Soeharto, penggantinya, jatuh pula karena gerakan massa yang dilakukan oleh mahasiswa. Begitu pula BJ Habibie sebagai presiden ketiga  jatuh karena aksi massa yang marak. Sampai sekarang pengerahan massa belum juga surut, sebagai sebuah ekspresi politik. 

Politik massa pada pemerintahan Abdurrahman Wahid menunjukkan pola konfigurasi yang menarik. Yang menonjol adalah massa Abdurrahaman Wahid sendiri dari kalangan pesantren dan warga NU. Di pihak lain ada massa PDI Perjuangan, massa Golkar yang agaknya tetap eksis di dunia politik. Kemudian massa yang lebih bervariasi dari poros tengah yang terdiri atas partai-partai yang jumlahnya banyak. 

Berikutnya adalah massa kalangan kampus memiliki garis politiknya sendiri yang bisa berubah-ubah. Belum lagi massa mengambang yang bisa turun ke arena publik tanpa pandangan dan pilihan politik yang jelas, tetapi yang cukup substansial dalam jumlah, di antara mereka termasuk massa yang disebut “massa bayaran”. 

Dalam pola semacam itu massa bisa bertemu sekaligus di suatu tempat dalam sebuah segitiga, segi empat atau segi lima, berhadapan frontal satu massa lawan massa tunggal yang lain jarang terjadi. Terkadang massa yang aktif turun ke lapangan lebih kompleks dan lebih sulit diidentifikasi. Karakter dari massa seperti tersebut di atas biasanya beringas karena pada umumnya merupakan bayang-bayang dari sekelompok orang terlatih, dengan seragam semi militer, lengkap dengan segala atributnya. 

“Katakanlah dengan bunga”, dalam politik di Indonesia diganti dengan: “Katakanlah dengan massa”. Tuntutan, permintaan, kebingungan, pendek kata setiap aspirasi diajukan dengan cara menggalang massa. Dalam arti tertentu penggalangan massa tersebut dianggap sarana efektif untuk menggertak, memaksa, atau minimal alat tawar-menawar. 

Mengatakan sesuatu dengan menggalang massa seringkali menimbulkan ketakutan di masyarakat. Kalau pengerahan massa hanya merupakan alibi dari soal elite politik, maka hal itu akan justru diperbesar bilangannya dengan jumlah massa yang turut terjebak dalam kesalahan. 

Masalah ketakutan inilah kiranya bisa menjadi pokok pembicaraan kita ketika politik sendiri akhir-akhir ini telah menjadi politik untuk mengekspresikan ketakutan, kebimbangan, kegamangan, keraguan, frustasi, dan dendam kesumat. Benturan-benturan kepentingan di kelompok-kelompok masyarakat, baik yang terorganisir maupun yang tidak, telah membentuk rasa kalah dan perasaan tidak berdaya menghadapi kesulitan kehidupan sehari-hari. 

Untuk soal yang belum atau tidak ada penyelesaiannya tersebut kaum elite enggan bertanggung jawab. Untuk itulah penggalangan massa diperlukan untuk melakukan tuduhan-tuduhan dan aksi-aksi yang ditujukan kepada orang-orang atau sekelompok orang tertentu di masyarakat yang dianggap sebagai biang keladi dari kesulitan yang terjadi. Penggalangan massa menjadi cara untuk mencari alibi dari kegagalan dan kebuntuan para elite politik. 

Pada mulanya adalah ketakutan untuk mempertanggungjawabkan kehidupan. Tokoh-tokoh eksistensialis  seperti Soren Kirkegaard, atau pemikir filsafat theologi seperti Paul Tillich sudah saban hari berhadapan dengan kesendirian dan keanehan dari eksitensinya yang “menakutkan”. 

Hidup dengan misteri yang menggetarkan, tetapi sekaligus memberi semangat untuk meneruskan hidup. Kedua pemikir ini amat kritis terhadap segala bentuk kerumunan massa, yang pada dasarnya juga merupakan ekspresi ketakutan  untuk hidup sebagai subyek. 

Eksistensialisme sering dituduh selaku penyakit encok borjuis. Namun, kesendirian sebagai pribadi menghadapi hidup dengan segala rasionalitas dan tanggungannya dipikul sendirian dengan berani. Kesepian dan makna eksistensial di hadapan Tuhan dan di hadapan kehidupan ditanggungnya sendirian, tanpa teman. Berhadapan dengan kematian tidak bisa bersama-sama, tiap individu harus menghadapinya sendiri. Begitu pula tanggung jawab manusia terhadap hidup yang dijalani. Pengerahan massa melarutkan tanggung jawab individu, manusia tak dihitung sebagai subyek, melainkan obyek. Elite politik harus berhadapan sendiri sebagai penanggung jawab dari keputusan-keputusan yang diambilnya. Kesalahan pribadinya tidak bisa dibasuh sebagai kesalahan kolektif. Demikian juga pembenaran pribadi tak bisa dilakukan dengan cara pembenaran kolektif. 

Hubungan antara elite dan massa amat esensial dalam dunia politik. Bagaimana semestinya kedua unsur tersebut saling mengisi dan memperoleh keuntungan. Institusi politik yang hanya beroreintasi kepada elite akan menelantarkan massa karena mereka hanya diperlakukan sebagai obyek atau alat belaka. 

Penggalangan massa bagi kepentingan elite politik akan mengacau dunia politik, yang paling buruk adalah apabila terjadi kekerasan horizontal dari massa yang berhadapan dengan massa lain yang juga dikontrol oleh elite yang lain. Kehidupan politik semcam ini hanya akan mencapai status-quo. Orientasi elite politik harus diluruskan kepada kepentingan massa. Massa rakyat bukanlah sekadar alat politik bagi kalangan elite. Pandangan Erich Fromm ini kiranya perlu dipertimbangkan untuk mencari keseimbangan baru antara kepentingan elite dan massa rakyat. 

Di saat pergerakan nasional, penggalangan massa adalah sebuah festival, sebuah pesta di arena politik, banyak orang larut dalam sebuah tangkapan spirit itu. Tetapi di masa reformasi ini, massa rakyat menyatu dan bergerak seperti aliran air bah. Massa tumpah-ruah dan menjadi cerminan dari dari kemarahan dan sentimen kelompok yang disetir elite politik. Banjir bandang yang merusak kehidupan ini mesti dihentikan. Penyelesaian masalah-masalah dengan massa adalah laksana banjir bandang manusia yang merobohkan apa saja, dan hasil akhirnya selalu membawa korban yang ditanggung oleh semua warga masyarakat. 

Pada instansi terakhir banjir bandang massa yang destruktif ini adalah tanggung jawab elite politik, khususnya cara elite berpolitik yang masih ditandai oleh sistem keroyokan. Elite haruslah direm dan mereka harus disadarkan bahwa cara-cara premanisme semacam itu haruslah dipertanggung jawabkan. Tawar-menawar politik di tingkat atas semestinya tidak diperjual-belikan di pasar umum. Para elite politik bisa memulainya, akan tetapi tidak akan pernah mampu menghentikannya, karena memang mereka tidak tahu kapan harus berhenti. 

Korban yang jatuh tidak masuk hitungan kaum elite, sebagaimana jelas bisa dilihat dalam peristiwa tragis di Ambon yang kabarnya mencapai sekitar 500.000 orang, ditambah hampir 100.000 orang menjadi pengungsi di negerinya sendiri. Elite politik belum mampu bersama-sama mencari konsensus dan kompromi politik yang elegan tanpa mengorbankan rakyat. Mereka memecah-belahnya dan menjadikannya sebagai arena pertarungan kepentingan mereka sendiri. Elite dengan solidaritas sempit inilah akar masalah dari banjir bandang massa. 

Alhasil, bisa dikatakan bahwa politik massa adalah warisan sah dari sejarah Indonesia modern. Namun, ketika dewasa ini politik massa hanya diperlakukan sebagai ajang dari kepentingan elite politik maka tak bisa disangkal kenyataan bahwa elite politik di negeri ini gagal memahami dan memaknai kemerdekaan. 

Para elite politik di negeri in telah gagal mencapai konsesus, gagal menyusun agenda bersama demi kepentingan massa rakyat. Sudah lama elite politik Indonesia dimanja oleh massa rakyat yang penurut dan setia. Satu kali akan tiba masanya, kelompok elite politik dikontrol oleh massanya sendiri. Yaitu ketika semua orang telah menjadi warga negara akil-balik, di mana elite dan rakyatnya tidak lagi diikat oleh hubungan-hubungan primordial  dan solidaritas sempit  yang berbentuk kerucut, sebuah negara demokratis yang diidamkan banyak orang di muka bumi ini. 

Apakah ini sebuah mimpi tentang civil society, di mana massa dan golongan elite berinteraksi secara seimbang?

TH SUMARTANA, Direktur Institut Dian/Interfidei, Yogyakarta. 

Sumber: Kompas, 11 Februari 2001