 |
| (Kompas, 2 Mei 1999) |
PENGANTAR REDAKSI
Goenawan Mohamad (58)—lengkapnya Goenawan Susatyo Mohamad—rasanya masih seperti 13 tahun lalu, ketika diwawancara untuk rubrik ini. Dia masih menyediakan perangkat tidur di ruang kerjanya, yang dipakainya bila menghadapi tenggat penerbitan majalah berita mingguan Tempo, yang dipimpinnya kembali, setelah sempat dihentikan penerbitannya di periode Orde Baru. Rubrik Catatan Pinggir juga kembali muncul secara teratur, dan mungkin akan menambah jilid penerbitannya yang sudah mencapai empat jilid.
Ucapannya saat pembukaan seminar tentang kemerdekaan media massa akhir Maret lalu di Istana Merdeka, juga mengingatkan kita bahwa ada yang tetap. Katanya, "...kekerasan yang terjadi di Ambon dan di Sambas tidak akan terhenti karena pers bebas. Tetapi, konflik sosial yang brutal di sana akan mudah terhindar seandainya sejak mula ada tempat untuk mendengarkan akal sehat yang dapat dipercaya, karena ia tidak berdusta dalam ketakutan, seandainya ada tempat untuk menimbulkan dialog yang jujur, ada sumber informasi yang andal untuk melawan kabar angin yang beracun..."
Sebuah ucapan dari sebuah wacana yang dirindukan dalam lingkungan kepemimpinan negara, tetapi tak kunjung terwujud. "Karena para pemimpin kita tidak pernah bicara dari hati," katanya.
Kesamaan bisa dibenarkan, tetapi juga benar bahwa banyak yang berubah. Selama Tempo belum terbit, ada perubahan sikap yang lebih jelas dalam dirinya dibanding sebelumnya, lebih-lebih dalam sikap—untuk mudahnya—menghadapi kesewenang-wenangan. "Perlawanannya" diwujudkan dalam banyak gerakan.
Ia ikut "membidani" Aliansi Jurnalis Independen, mendirikan Komite Independen Pemantau Pemilu, menyusun Institut Studi Arus Informasi. Goenawan bersama sejumlah tokoh reformasi, seperti Amien Rais, bergabung dalam Majelis Amanat Rakyat (Mara) yang ikut berjuang menuntut Soeharto turun dari jabatan kepresidenannya. Ia juga ikut serta membidani kelahiran Partai Amanat Nasional dan menyusun kepengurusan partai berlambang matahari bersinar itu, meski menolak duduk dalam kepengurusan.
“Sebagai wartawan, saya tidak bisa duduk dalam ertai, karena saya akan mengoreksi kalau PAN Jelek atau mendorong kalau PAN baik," tuturnya.
Kini, Goenawan juga terlibat dalam penulisan libretto untuk dua opera yang musiknya ditulis oleh Tony Prabowo yang dipesan oleh dua lembaga berlainan di Amerika Serikat, yaitu Calon Arang, dan Kali. "Sebetulnya saya menulis puisi saja. Mau dipakai boleh, tidak dipakai juga tidak apa-apa," Katanya.
Masa "gerilya" bagi Goenawan, adalah masa-masa indah. Di situ ia menemukan sosok-sosok manusia dalam keasliannya. Ketika harus kembali ke dunia "normal", dengan jabatan lamanya sebagai pemimpin redaksi, ia butuh waktu penyesuaian yang cukup. Toh, ia tetap berangan-angan melewati masa tuanya sebagai orang "bebas". Bebas dari segala obligasi yang rutin. la hanya ingin menjadi seorang penulis. Rencananya, tahun ini ia akan mengundurkan diri.
Dulu Anda pernah menyatakan tidak berminat lagi jadi pemimpin redaksi. Tetapi kenyataannya Anda tetap menjabat sebagai Pemred. Apakah Anda enjoy?
Ketika diputuskan untuk terbit lagi, saya sebenarnya tidak mau. Ini serius. Sebelum Tempo dibredel, saya sudah mengundurkan diri sebagai pemimpin redaksi. Apalagi setelah Tempo dibredel. Saya makin tua, kontak-kontak saya juga semakin habis. Saya sendiri ingin kembali menulis. Jadi sebenarnya ada keengganan bagi saya untuk memimpin Tempo lagi. Tetapi teman-teman meminta paling tidak dua tahun saya memimpin Tempo. Supaya ada kelanjutan. Saya bilang satu tahun. Tahun ini saya akan mengundurkan diri.
Tugas sebagai pemimpin redaksi yang paling membuat saya muak ada dua. Pertama keharusan hadir dalam resepsi. Itu membuat capek. Harus bertemu pejabat, tersenyum-senyum. Kedua, mengurus personalia, karena setiap kantor ada konflik pribadi. Dulu Tempo punya Fikri. Yang resepsi dia. Yang ketemu pejabat, Margono atau Susanto. Saya, kalau bisa, tidak. Sekarang, karena reformasi, keharusan menemui pejabat dan resepsi tidak penting lagi. Jadi kami tidak perlu ketakutan dan harus tersenyum saat resepsi.
Saya pernah diundang almarhum Janer Sinaga waktu menjabat Dirjen PPG. Dia berbicara panjang lebar yang menurut saya nonsense, tetapi kami harus mendengarkan. Ibnu Sabil dari The Jakarta Post yang duduk di samping saya bilang, kita ini dosanya apa kok dihukum Tuhan mendengarkan percakapan seperti itu. Istri saya juga ada di situ. Ia bilang, masak hidup harus begini, harus ketakutan dan tidak bisa membantah omongan yang tidak bisa diterima. Sekarang ketakutan seperti itu tidak ada.
Setelah sekian lama tidak terbit, ada kecanggungan?
Ada. Kami sekarang ini latihan kembali. Bagi saya pribadi, kecanggungan itu ada. Di masa "gerilya" dulu, organisasi yang efektif lebih penting daripada organisasi yang rapi. Timnya juga lebih kecil. Mutu penulisan tidak sepenting efektivitas penulisan. Kalau Anda menyebarkan pamflet, yang penting asal menggugah pikiran. Bahasanya tidak teratur asalkan dapat menjadikan sebuah gerakan. Kini kami harus memperhatikan masalah-masalah yang tidak ada dalam "gerilya".
Dalam menulis Catatan Pinggir, kecanggungan itu ada juga, Selama tidak menulis di Tempo, saya banyak menulis di Kalam. Di Teater Utan Kayu (TUK), ide-ide dipergulatkan benar dan tidak harus populer. Di situ ada ketekunan, ada ketajaman yang mutlak. Menulis Catatan Pinggir kembali, rasanya seperti mempopulerkan beberapa hal yang mengurangi kebiasaan di Majalah Kalam atau diskusi-diskusi di TUK. Itu yang membuat saya canggung. Saya harus belajar kembali. Saya harus beradaptasi. Sekarang pun masih dalam proses. Banyak yang mengatakan bahwa Catatan Pinggir sekarang terlalu panjang, kurang puitis, membingungkan. Saya pikir betul juga. Saya memantau pendapat itu, tetapi saya belum menemukan bagaimana caranya.
Di mana Anda merasa lebih "at home", di Tempo atau TUK?
Saya sekarang merasa at home di kedua tempat itu, karena tim anak-anak baru di Tempo ternyata chemistry-nya pas. Membentuk mereka dalam tim yang satu spirit ternyata lebih mudah. Saya tidak perlu membangun tim itu dengan extra effort. Sudah berjalan sendiri.
Setelah memasuki masa normal, apakah Anda tidak merindukan suasana selama "gerilya"?
Kerinduan itu ada. Di waktu "gerilya", kita menemukan manusia-manusia yang baik. Orang yang mau berkorban, meriskir hidupnya, kariernya, dan keselamatannya, justru di zaman Soeharto yang mau menunjukkan bahwa manusia bisa dibeli. Suatu rezim yang sangat sinis, rezim yang menganggap manusia rendah betul. Di masa "gerilya", saya menemukan pengorbanan yang tidak terbayangkan dalam organisasi bisnis. Mereka tidak berpik karier, tidak berpikir gaji, bahkan keselamatan.
Pernah suatu ketika malam. Lebaran, saya datang di kantor di Mampang. Malam-malam mereka menggoreng kacang mete. Menggoreng kacang mete kan lama sekali, bergantian. Saya tanya kenapa tidak beli saja. Mereka membeli yang mentah dan digoreng sendiri, karena harganya lebih murah, agar bisa dibawa ke penjara keesokan harinya waktu Lebaran.
Di masa "gerilya" kita menemukan mutu baik dari manusia Harapan itu tidak didapat dari luar diri kita atau dari masa depan yang tidak jelas. Harapan dibangun dengan perbuatan seperti itu. Setiap kali putus asa, saya ingat banyak orang baik.
Apakah suasana itu masih terpelihara sekarang?
Masih terpelihara. Mungkin mereka yang tidak pernah “bergerilya, tidak pernah mengalami perjuangan mengubah karier mereka. Ahmad Taufik sudah melampui itu dan tanpa menjadi pahlawan.
Bagaimana mengadakan diri sendiri dari suasana "gerilya” ke suasana normal merupakan suatu persoalan. Ada film yang baik untuk melukiskan suasana itu, Lewat Jam Malam. Dalam film itu diceritakan bagaima seorang pejuang masuk di kantor tidak bisa berbuat apa-apa. Ia merasa asing, merasa tidak bisa berbuat apa pun. Merasa mengalami alienasi. Saya pun melihat saat ini beberapa teman begitu. Masih belum mengadaptasi diri ke suasana normal.
Suasana "gerilya” adalah suasana tidak normal dan jangan dianggap normal. Kalau tidak…., moderasi, proses tawar-menawar, dan berembuk dengan “musuh”, tidak bisa dilakukan. Keharusan seperti itu belum sepenuhnya kami lewati. Misalnya, banyak yang masih sakit hati dengan mereka yang ada di Gatra dan Gamma. Saya sendiri tidak. Setelah Tempo terbit, semua soal itu selesai, meski saya bisa mengerti mereka yang sakit hati.
Pertemuan Goenawan dengan Presiden Habibie 23 Maret lalu bisa menjadi catatan. Pembredelan Tempo tahun 1994 ada kaitannya dengan pemberitaan yang menyangkut pembelian sejumlah kapal perang bekas Jerman Timur. Pemberitaan itu membuat Habibie marah. Namun, tak ada dendam pada Goenawan. Katanya, perbedaan pendapat tak perlu dibarengi dengan permusuhan. Yang ia lawan pada waktu itu bukanlah pribadi-pribadi, tetapi kesewenangan terhadap kemerdekaan pers.
Pertemuan Anda dengan Habibie punya makna khusus?
Tidak
Apakah itu bukan rekonsiliasi?
Rekonsiliasi itu 'kan suasana kalau saya berperang dengan Habibie. Saya tidak berperang dengan Habibie, tetapi berperang melawan pembredelan. Kalau Ha-bible saat itu tidak melakukan pembredelan, tidak perlu saya lawan. Saya gunakan untuk berbicara (di Istana, Red), karena perjuangan itu tidak sama dengan jothakan, bermusuhan , dan tidak saling ngomong. Perjuangan termasuk di dalamnya negosiasi. Seak Orba, kemampuan untuk bernegosiasi telah dihilangkan. Pilihannya: Anda dikooptasi atau melawan habis-habisan. Itu dalam suasana tidak normal. Dalam suasana normal harus ada perundingan, negosiasi. Jadi anggap saja saya berunding dengan Belanda...
Apakah Anda sudah memaafkan Habibie?
Tidak jelas apakah Habibie (yang waktu itu) membredel. Menurut apa yang sudah saya dapatkan dan telah saya katakan, yang membredel Tempo adalah Soeharto. Bahwa Habibie marah dan ingin membawa perkara ini ke pengadilan dan Tempo harus didenda—sehingga karena itu bangkrut—memang iya. Namun yang membredel Soeharto, bahkan Harmoko tidak. Akan tetapi problemnya bukan pribadi-pribadi. Saya tidak ada permusuhan pribadi dengan Soeharto, terutama karena dia juga tidak kenal sama saya.
Kembali soal kemampuan bernegosiasi dan jothakan tadi?
Penyebabnya soalnya pribadi, mempersonalkan perbedaan pendapat, dan permusuhan dalam prinsip. Kultur itu berkembang karena pemerintahan mengalami personalisasi. Misalnya, kalau Soeharto datang dalam suatu perkawinan, Ali Sadikin dicegah. Padahal perkawinan adalah bukan ruang publik untuk berdebat atau bermusuhan. Namun Soeharto menganggap itu bagian kehidupan, menjadi semacam l'etat c'est moi. Semua jadi pribadi. Yang publik jadi pribadi. Kita harus mulai meniadakan itu. Harus dimulai.
Kemampuan bernegosiasi itu tampaknya sudah tidak ada pada bangsa ini?
Perlu waktu untuk meniadakan keadaan selama 32 tahun tanpa negosiasi. Pemilu 1955 tidak ada perkelahian. Saya pernah ingat pada awal Orba, beberapa pemimpin PNI dan bMasyumi yang dulu bermusuhan makan bersama, bersilaturahmi. Itu yang tidak ada sekarang. Kepahitan ini yang harus dibetulkan. Bersikap pahit pada pengorbanan-pengorbanan politik, saya kira itu penting. Itulah yang kadang-kadang saya sesalkan ketika berbicara Lekra atau Pramoedya. Kita ini semuanya, seperti di dalam skripsi Soe Hok Gle, bahwa yang kiri yang kanan semua bekerja untuk Tanah Air. Mencari yang terbaik bagi rakyat.
Mengapa dalam soal ini peradaban kita tidak maju-maju?
Yang saya sayangkan dari Orde Baru, di antara yang banyak saya sayangkan, adalah rendahnya perdebatan. Hilangnya inspirasi dari ka- ta-kata. Mutu perdebatan rendah karena, pertama, birokrasi yang berkuasa cenderung mengulangi klise-klisenya sendiri. Kedua, kalau ada perdebatan mereka diam atau menindas, sehingga tidak terjadi suatu perdebatan. Akibatnya, bukan saja pemerintah menjadi bisu dan kaku, tetapi juga yang mengritik harus mengulangi apa yang dikatakan berhari-hari. Tap repetisi ide-ide tidak mengembangkan ide-ide itu, karena kata-kata tidak diucapkan dari hati dan untuk hati.
Soeharto pidato, teksnya dibikinkan, kadang-kadang hanya menerima pesanan saja. Ia tidak berbicara. Kalau begitu bagaimana ia menumbuhkan keyakinan dan inspirasi kepada orang lain? Pidato hanya bagian dari bunyi-bunyian upacara, sama dengan gong, keplok, kadang-kadang nyanyian. Sekarang ini kombinasi. Kadang-kadang Habibie lepas dari teks. Hal ini sebenarnya menyenangkan, tetapi sering mencemaskan, karena ia cenderung tidak mau mendengarkan pendapat orang.
Suasana di pemerintahan Orde Baru tidak ada perdebatan. Di zaman Soeharto sidang kabinet adalah paseban (seperti suasana menghadap raja—Red). Para menteri seba, melapor, sesudah itu selesai. Di masa Habibie saya dengar ada perdebatan, meski perdebatan itu belum sampai melembaga dengan ada parlemen dan pengadilan yang bagus.
Bagaimana kebebasan pers saat ini?
Saya kira pada akhirnya akan ada seleksi. Paling tidak dari seleksi pasar. Kita tahu bahwa media massa pada akhirnya tidak hanya diciptakan oleh redaktur, tetapi juga pembacanya.Tidak mungkin pembaca tidak ikut bergabung dalam menciptakan media massa. Bagaimana pembaca dan pasar membentuk media massa di masa depan itu tergantung dari distribusi pemasaran, dan kehidupan ekonomi di masa depan. Setiap minggu, ada majalah yang dipilih oleh pembaca.
Mengenai mutu pers, sangat tergantung dari beberapa hal. Pertama, kecerdasan pembaca Kalau oplah seluruh penerbitan pers 10 juta, pembaca 50 juta, bisa diasumsikan pembacanya masih merupakan elite dalam masyarakat. Maka, seleksi mutu lebih terjaga terjadi. Pembaca Indonesia umumnya kritis pada yang dibacanya.
Faktor kedua yang menentukan mutu pers adalah tradisi pengelolaan pers itu sendiri. Sebetulnya kita berbangga karena tradisi pers di Indonesia adalah tradisi pers yang cerdas, bagian dari perjuangan, dan bertolak dari komitmen untuk membentuk suatu masyarkat yang lebih baik. Sebagian besar pers Indonesia didirikan oleh bekas wartawan bukan bisnis.
Di bawah Undang Undang Pokok Pers, yang dimaksudkan untuk melindungi pers, justru intrusi orang-orang bisnis ke dunia pers terjadi. Namun itu karena ada kolusi waktu itu, dengan Harmoko. Sekarang, kita lihat banyak orang menerbitkan pers. Pertimbangan bisnisnya sangat sedikit. Karena kalau dilihat dari pertimbangan bisnis, tidak ada orang berani menerbitkan pers. Pada umumnya pertimbangannya adalah eforia kebebasan berpendapat.
Apakah Anda tidak khawatir kebebasan pers yang ada sekarang akan berakhir seperti pada awal Orde Baru?
Supaya jangan kembali seperti Orba institusi harus diperkuat. Cara memperkuat institusi, mutu personal harus diperbaiki. Harus ada latihan-latihan jurnalistik,harus ada media watch yang strict melaksanakan etik. Setiap surat kabar mempunyai pengawas etik ke dalam. Ada kejujuran dalam memberitakan. Dengan begitu, kemerdekaan bukan semacam kemewahan, Pers ditugaskan untuk merdeka.
Wartawan juga harus menuntut kepada partai-partai politik yang akan bertanding, ada tertulis atau tidak, komitmen mereka pada kebebasan pers. Kalau tidak, perlu dicurigai. Ini perlu untuk meyakinkan bahwa kemerdekaan pers adalah untuk manfaat semua orang, bukan untuk pers sendiri.
Bagaimana dengan ancaman kebebasan pers dalam bentuk pengerahan massa?
Itu yang harus dihadapi. Ignas Kleden pernah mengatakan, problem dari civil society bukan hanya menyangkut negara, tetapi menghendaki juga toleransi masyarakat. Kalau somasi bisa saja dihadapi. Kalau demonstrasi mengancam, membakar bahkan merusak, itu sudah teror. Sama buruknya dengan tentara-tentara yang mengepung kantor redaksi. Dan untuk itu harus ada penyadaran dan perlawanan.
Untuk melawan, kita harus berani. Kedua, harus punya teman. Ketiga, kita harus ikut memperkuat proses yang normal hukum dan parlemen. Memang tidak semuanya akan bergabung dalam aliansi melawan permusuhan/kebencian, tetapi ada yang mau bergabung. Ini yang belum diusahakan.
Solidaritas itu biasanya hanya di tingkat perusahaan, pemimpin redaksinya. Padahal yang perlu justru wartawannya. Solidaritas wartawan kuat, tetapi mereka tidak melakukan organisasi. Kalau hanya lobi antar Pemred, tidak akan berarti. Yang diperlukan justru solidaritas wartawan Dan untuk itu harus ada penyadaran dan perlawanan. Yang membahayakan kalau kita tunduk pada ketakutan. Pada akhirnya kita harus melawan.
Pengalaman selama "gerilya" mengajarkan, kehilangan pekerjaan juga tidak apa-apa. Bahkan masuk penjara juga tidak apa-apa, asalkan tidak luka parah. Demo ke redaksi memang akan jadi problem namun mudah-mudahan menjadi rutin. Kalau sudah rutin, akan dianggap sebagai protes biasa saja. Tetapi itu berarti perjuangan kebebasan pers tidak bisa dilakukan sendirian.
Pewawancara:
P Bambang Wisudo
JB Kristanto
Myra Ratna M
Sumber: Kompas, 2 Mei 1999
0 komentar:
Posting Komentar