![]() |
Kompas, 20 November 2026, “Analisis Budaya” |
Oleh: Ariel Heryanto
Pergantian pemerintah lumrah di banyak negara. Sering kali perubahan itu tidak banyak bermakna bagi kehidupan warga. Apalagi pergantian satu atau segelintir pejabat tinggi negara. Yang sangat langka dan sekaligus bermakna adalah pergantian rezim, yakni perubahan mencolok pada kiblat ideologi dan tata kelola politik kenegaraan.
Di Indonesia baru dua kali terjadi perubahan besar dalam kiblat politik dan ganti rezim. Masing-masing bergulir dari tahun 1945 dan 1965. Yang satu berkiblat ideologi kiri, yang lain kanan. Setelah itu yang terjadi cuma ganti pemerintah. Malah pasca-1998 pemerintah berganti-ganti, tetapi banyak diisi personel warisan Orde Baru.
Apa yang memungkinkan pergantian rezim? Jawabannya banyak dan beragam. Sedikit banyak kondisi dan konteks sejarah setiap masyarakat ikut menentukan. Di sejumlah negara, perubahan besar kiblat politik terjadi secara damai melalui pemilihan umum (pemilu). Hongaria, Swedia, Brasil, dan Amerika Serikat (pemilu tengah periode atau midterms) menjadi beberapa contoh mutakhir. Politik pemerintah mereka tadinya bercorak ideologi ekstrem kanan, berbalik ke tengah atau kiri.
Indonesia pernah mencicipi demokrasi parlementer pada dekade pertama kemerdekaan. Sejumlah partai politik bertarung seru dan menawarkan visi dan strategi pembangunan berdasarkan kiblat ideologi berbeda. Sayang, percobaan demokrasi parlementer itu macet dalam usia pendek.
Kini Indonesia jauh berbeda. Perubahan radikal dalam sistem pemerintahan tidak mungkin lewat pemilu. Setelah Pemilu 1955, tak ada lagi persaingan partai politik berbasis ideologi yang mewakili kemajemukan bangsa sebesar ini. Sejak bangkitnya Orde Baru (1966), pemilu didesain agar tidak ada peluang bagi perubahan rezim secara radikal.
Apa pun hasil pemilu di negeri ini, sebagian besar partai politik berselingkuh dalam koalisi. Tak ada partai yang berminat berjuang sebagai oposisi. Sesekali ada persaingan kubu di sekitar istana, tetapi terpusat pada individu politisi, apabila perlu dengan melecehkan hukum atau mengandalkan kekeråsan preman, polisi, dan militer.
Para politisi lain berbondong tunduk di bawah ketiak siapa pun yang berkuasa. Ketika kekuasaan itu memudar, mereka kabur mencari ketiak penguasa baru. Politik tanpa moral, tanpa visi, dan tanpa integritas menjadi "normal". Dalam slogan, kedaulatan tertinggi RI dikatakan milik rakyat. Nyatanya, rakyat secara politik ibarat yatim piatu. Orde Baru menyebutnya "massa mengambang".
Bukan berarti perubahan besar tidak mungkin terjadi di negeri ini. Ada akhir bagi semua kekuasaan di mana pun. Tiga kondisi membuka peluang perubahan rezim ketika tak ada partai oposisi dan langka atau lemahnya gerakan massal yang terorganisasi.
Pertama, krisis eksistensial. Entah itu dipicu krisis pangan, krisis lingkungan hidup, krisis energi, krisis ekonomi, atau kombinasinya. Apabila kebutuhan dasar banyak orang terancam karena krisis air bersih, susah bernapas dalam udara segar, krisis pangan, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat tidak dipercaya rakyatnya, demonstrasi massa bukan pilihan iseng atau hanya melibatkan aktivis.
Amuk massa yang putus asa pernah terjadi di mana-mana. Mereka bisa spontan, acak, tanpa organisasi atau pemimpin gerakan. Bahkan demonstrasi yang terorganisasi sekalipun tak menjamin akan menghasilkan perubahan sosial, kecuali didukung beberapa kondisi lain, termasuk yang kita bahas berikut ini.
Kedua, perpecahan parah di tingkat elite. Sekuat apa pun, koalisi elite di negeri ini selalu dihantui saling curiga, persaingan tersembunyi dan rentan pengkhianatan. Semua pihak sama-sama paham bahwa koalisi mereka berdasarkan oportunisme, bukan komitmen bersama pada visi, ideologi, dan kepentingan bangsa berjangka panjang.
Di masa ekonomi stabil, bibit perpecahan itu bisa dipendam. Di masa krisis berlapis, apalagi didesak gelombang demonstrasi massa berkepanjangan, koalisi mudah terkoyak. Perpecahan elite sulit dihindarkan. Apabila tidak disertai gelombang gugatan rakyat, perpecahan elite itu hanya jadi drama konflik sesama elite. Paling jauh, hasilnya hanya perubahan personel elite. Terkadang disertai tragedi kekerasan horizontal di tingkat jelata yang ditumbalkan.
Ketiga, campur tangan internasional. Kini tak ada negara yang sepenuhnya otonom, kebal dari gejolak politik-ekonomi-budaya global. Kehidupan sehari-hari setiap negara dibentuk oleh jejaring kerja sama dan persaingan lintas negara multidimensi. Hal ini juga berlaku di negara yang pejabatnya gemar berpidato sok anti-asing.
Konflik elite atau demonstrasi akbar di negeri ini berpotensi menimbulkan dampak serius pada kepentingan negara lain dan politik domestik mereka. Maka, campur tangan asing sulit dihindarkan. Malahan sering terjadi, campur tangan asing diminta-minta penguasa maupun kelompok antipenguasa di negeri yang bergolak, dengan alasan bertolak belakang.
Setiap pihak berharap kekuatan internasional berpihak pada kubu mereka. Itulah yang terjadi pada dua perubahan besar di Indonesia (1945 dan 1965). Kekuatan asing tidak satu dan mereka bisa saling berseteru. Jadinya rumit.
Tiga faktor di atas (krisis, perpecahan elite, dan campur tangan internasional) sangat jarang terjadi bersamaan sehingga melahirkan pergantian rezim. Ketika yang langka itu terjadi, biasanya ia tampil sebagai kejutan besar bagi banyak orang. Sekali lagi, pergantian rezim 1945 dan 1965 menjadi contoh terbaik untuk kita.
Reformasi 1998 dan akhir kekuasaan Soeharto tidak sehebat pergantian rezim 1945 dan 1965. Bahkan peristiwa yang kurang dahsyat ini pun di luar dugaan banyak pihak beberapa bulan sebelumnya. Maklum, sudah seperempat abad sebelumnya berbagai gerakan anti-Orde Baru bangkit, memakan banyak korban dan gagal. Walau kuat secara struktural, ternyata militerisme dan oligarki tidak sekuat dugaan umum.
Demonstrasi massa tak pernah sepenuhnya sia-sia, walau sering tampak begitu. Namun, untuk menjadi bagian dari proses pergantian rezim, ia membutuhkan ketekunan kerja maraton, serta sejumlah kondisi pendukung dan momentum tepat yang sulit ditebak.
Ariel Heryanto, Profesor Emeritus dari Universitas Monash, Australia
Sumber: Kompas, 20 November 2026


0 komentar:
Posting Komentar