“Pada saat saya menjadi satyagrahi, sejak itu saya berhenti menjadi bawahan, tetapi tidak berhenti menjadi warga negara. Seorang warga negara menaati hukum dengan sukarela dan tak pernah di bawah paksaan atau karena takut pada hukuman yang ditetapkan bagi yang melanggar. Ia melanggar hukum ketika ia menganggapnya perlu dan siap sedia dengan hukuman” (Mahatma, vol. VI, Mei 1943, dlm. AMB: 135).
Seorang penganut Satyagraha tunduk pada hukum dengan kesadaran bahwa hukum itu benar, dan berani melanggar hukum ketika tahu hukum itu tidak benar.
Pemimpin yang mencari popularitas dan tidak setia pada suara hatinya, dia tidak mengikuti kebenaran, ibarat perahu yang diombang-ambingkan gelombang. “Pemimpin tidak berguna jikalau ia bertindak melawan apa yang mendesak dari kesadarannya, seperti terjadi saat dikelilingi oleh orang-orang yang mempunyai berbagai macam pendirian. Dia akan didorong seperti kapal yang tidak bersauh kalau dia tidak mempunyai suara dari dalam diri untuk dijadikan pegangan dan pedoman" (Young India, 23 Februari 1922, dlm. AMB: 132).
Untuk itu, pemimpin harus bisa mendisiplinkan diri. Secara agak panjang Gandhi menulis refleksinya, “... Seorang demokrat adalah seorang yang mendisiplinkan diri. Demokrasi muncul secara alami pada diri orang yang terbiasa dengan kesediaan menaati semua hukum, manusiawi ataupun ilahiah. Saya mendaku diri sebagai seorang demokrat, baik secara instingtif maupun berkat latihan. Biarlah mereka yang ambisius untuk mengabdi demokrasi mengukur diri dengan terlebih dulu tes demokrasi yang tidak menyenangkan ini. Lebih lanjut, seorang demokrat harus sungguh-sungguh ingkar diri (selfless). Dia harus berpikir dan bermimpi tidak dalam rangka kepentingan diri atau partainya, tetapi hanya demi demokrasi ... Saya menghargai kebebasan individual, tetapi kalian harus ingat bahwa manusia secara hakiki adalah makhluk sosial. Ia muncul dalam statusnya yang sekarang dengan mempelajari dan menempatkan individualisme dirinya dalam tuntutan kemajuan sosial. Individualisme yang semena-mena adalah hukum binatang di hutan. Kita telah mempelajari untuk memahami arti kebebasan individual dan pengendalian sosial. Tunduk dengan rela pada pengendalian sosial untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, memperkaya baik individu maupun masyarakat, di mana kita menjadi anggotanya" (Harijan, 27 Mei 1939, dlm. AMB: 130).
**
Gandhi tidak sepaham dengan ajaran utilitarianisme, bukan sekadar karena yang dicari adalah keuntungan dan bagi banyak orang, melainkan karena dengan prinsip ini, ada minoritas yang terpaksa dikorbankan. Dia menilai ajaran demikian ini tidak mempunyai hati dan menyengsarakan manusia. “Ajaran yang paling nyata dan pantas untuk manusia seharusnya demi kebaikan terbesar bagi semua, dan hal ini hanya dapat dicapai sepenuhnya dengan pengorbanan diri (self sacrifice)” (The Diary of Mahadev dlm. AMB: 131). Pengorbanan tidak bisa ditimpa-paksakan pada yang lain, tetapi hanya pada diri sendiri. Dari lain pihak, dalam hal yang esensial, seperti sudah diterangkan di atas, yakni menyangkut agama dan suara hati, orang tidak boleh menyerah pada pandangan massa. Bahkan, pemimpin pun harus bertindak berlawanan dengan pandangan massa jikalau hal itu tidak masuk dalam akalnya.
Demi memegang prinsipnya, Gandhi bersedia untuk menderita. Misalnya, kalau harus menjalankan ketidaktaatan atau pembangkangan sipil (civil disobedience), dengan risiko ditahan, dipukul, bahkan dipenjara. Prinsip nonkekerasannya menyebabkan ia menolak segala bentuk kekerasan dalam perlawanan fisik, meski dikenai kekerasan.
Itulah pengorbanan yang harus ditanggungnya sebagai risiko. “Ketidaktaatan sipil (civil disobedience) adalah pemberontakan tanpa unsur kekerasan: perlawanan sipil sepenuhnya yang menafikan otoritas negara. Dia berada di luar hukum (outlaw), menyatakan tak peduli dengan setiap hukum negara tak bermoral. Maka, misalnya, ia menolak membayar pajak, menolak untuk mengakui otoritas dalam pergaulan sehari-hari, bisa jadi menolak menaati hukum pelanggaran dan kewajiban militer. Dalam melakukan semua ini, ia tak pernah menggunakan kekerasan dan tak pernah melawan dengan kekerasan, sekalipun hal itu digunakan untuk melawannya. Bahkan, ia membiarkan diri dipenjara dan berbagai kekerasan dikenakan terhadapnya. Semua ini ia jalani karena dan ketika dia menemukan bahwa kebebasan fisik, yang tampaknya ia nikmati, menjadi beban yang tak tertanggungkan. Dia beralasan bahwa negara hanya membiarkan kebebasan pribadi sejauh warga negara tunduk pada pengaturan negara, Ketundukan pada hukum negara merupakan harga yang harus dibayar warga untuk kebebasan pribadi itu. Oleh karena itu, ketundukan pada negara yang seluruhnya, atau sebagian besar, amoral merupakan pertukaran kebebasan yang tidak bermoral pula ...Jikalau demikian, pembangkangan sipil merupakan ekspresi yang paling berdaya dari keresahan jiwa, dan protes yang terang melawan kelangsungan negara yang jahat ...” (Young India, 10 November 1921, dlm. AMB: 135-36).
Pengorbanan dalam melawan pemerintah atau negara tentu saja dimaksudkan dalam perlawanan pada negara yang betul-betul jahat dan tidak bermoral. Gandhi tidak memberi spesifikasi mengenai sifat amoral negara, tetapi yang dimaksud kiranya pertama-tama adalah penjajah Inggris yang tidak sah menguasai India.
Meskipun demikian, ia tidak serta-merta membiarkan rakyat India melawan dengan senjata, melainkan dengan moral yang kuat, disiplin terhadap diri sendiri, dan sedia berkorban. “Disiplin bukan saja mempunyai tempat dalam strategi nonkekerasan, tetapi, lebih dari itu, juga dituntut. Dalam pasukan Satyagraha, setiap orang adalah tentara dan pelayan. Tetapi, pada puncaknya, setiap tentara Satyagrahi juga harus menjadi jenderal dan pemimpin bagi diri sendiri. Sekadar disiplin tidak dapat membentuk kepemimpinan seseorang. Untuk itu diperlukan iman dan visi” (Harijan, 28 Juli 1940, dlm. AMB: 136). “Keyakinan saya teguh. Jikalau setiap satyagrahi bertahan setia sampai akhir, maka kemenangan sudahlah pasti” (Sbarmati, 1928, dlm. AMB: 137). Bertahan dalam kebenaran, setia dan tidak mengubah keyakinan meski menghadapi kesulitan, itulah Satyagraha. Itulah harga diri. “Pekerjaan saya akan berakhir kalau saya berhasil menyampaikan keyakinan pada keluarga manusia, bahwa setiap pria dan wanita, betapapun lemah secara fisik, adalah penjaga untuk harga diri dan kebebasannya sendiri. Pertahanan ini berhasil meski seluruh dunia mungkin menentang perlawanan individual ini” (Mahatma, vol. VI., 9 Agustus 1944, dlm. AMB: 137).
Konsekuensi dari keteguhan sikap dalam kebenaran adalah tidak mau bekerja sama (nonkooperasi) dengan penguasa dan penjajah bangsa. “Apa arti nonkooperasi dalam kaitannya dengan penderitaan? Kita rela untuk kehilangan bantuan dari pemerintah dan ikhlas untuk menerima ketidaknyamanan sebagai akibatnya karena yang memerintah (kita) berlawanan dengan kehendak kita. “Di bawah pemerintahan yang tidak adil, memiliki kekuasaan dan kekayaan adalah kejahatan. Sedang kekurangan dan kemiskinan dalam hal ini (justru) menjadi keutamaan, kata Thoreau. Tetapi dalam negara yang sedang berkembang, bisa terjadi kesalahan ini, yakni serta-merta mau menghindari penderitaan, lalu menerima apa saja, asal menguntungkan ... ” Hal demikian menurut Gandhi tidak bisa dilakukan: alasan takut pada diri sendiri atau (karena) seolah peduli pada rakyat yang menderita, lantas mau berpartisipasi dengan pemerintah penjajah (Young India, 16 Juni 1920, dlm. AMB: 135). Banyak warga negara mau bekerja sama dengan pemerintah penjajah karena memberi keuntungan dirinya, akan tetapi dalam ukuran makro hal ini harus dibayar oleh warga negara yang lainnya.
Sumber:
A. Sudiarja, "Becermin dari Demokrasi untuk India: Sumbangan Pemikiran Mahatma Gandhi", dalam Majalah Basis, Nomor 05-06, Tahun Ke-75, 2026, h. 16-18
0 komentar:
Posting Komentar