alt/text gambar

Jumat, 20 November 2026

,

YANG TAK DICERITAKAN DI “LAUT BERCERITA”: JUDUL ARTIFISIAL DAN JUDUL SUBSTANSIAL

Kompas, 14-15 November 2026, “Percik


Oleh: Ben Sohib


Film Laut Bercerita tengah ramai menjadi perbincangan khalayak seni, kalangan aktivis, dan warganet di berbagai platform media sosial. Film adaptasi dari novel laris karya Leila S Chudori yang sedang tayang di bioskop itu mendapat perhatian dari banyak orang sebagai salah satu film nasional yang digarap dengan baik dan serius.

Di tengah-tengah riuh pembahasan tentang sejauh mana mutu sinematografi, akting, ataupun relevansi kontekstual kisahnya dengan kehidupan sosial politik di Indonesia, tulisan ini ingin menyoroti satu persoalan yang tampak kecil, tetapi cukup mendasar secara tekstual, yaitu kata "Laut" pada judul novel/film itu.

Air biru yang membentang luas, deburan ombak, dan misteri di kedalaman palungnya, merupakan citraan-citraan yang lazim muncul dalam benak pembaca atau penonton saat pertama kali berhadapan dengan frasa "Laut Bercerita". Lalu, terbayang sebuah drama kehidupan dan jalinan peristiwa yang berporos pada laut. Itu merupakan logika asosiasi makna yang wajar, sama seperti ketika kita pertama kali membaca judul novel Lelaki Tua dan Laut (The Old Man and The Sea, karya Ernest Hemingway).

Dan, terbukti dalam novel Lelaki Tua dan Laut, kata "Laut" pada judul bukan sekadar kosmetik bahasa, melainkan memang sebagai penanda atas unsur-unsur penting cerita. Dan, sejatinya seperti itulah judul yang substansial; ia jujur mencerminkan isi dan memiliki hubungan organik dengan narasi. Dalam novel itu, laut merupakan entitas geografis yang secara naratif berkelindan sedemikian erat dengan tokoh cerita, yaitu seorang nelayan tua bernama Santiago. Dengan demikian, kata "Laut" dalam judul novel karya Hemingway itu memiliki alasan keberadaan yang kokoh. Kata "Laut" menjadi tak tergantikan. Sekali diganti, maka runtuhlah seluruh struktur cerita dalam novel itu.

Namun, sayangnya, yang serupa itu tidak kita dapatkan di Laut Bercerita. Saat kita memasuki semesta Laut Bercerita, kita segera sadar bahwa kata "Laut" di sini tidak merujuk pada entitas geografis atau alam. "Laut" adalah nama manusia–Biru Laut Wibisono lengkapnya–yang merupakan tokoh utama cerita. Tokoh yang kerap dipanggil Mas Laut itu menjadi martir dalam pergerakan mahasiswa.

Cerita sama sekali tidak memiliki hubungan dengan ekosistem laut. Tokohnya bergerak di ruang-ruang rapat rahasia, rumah persembunyian, dan ruang penyiksaan. Tentu ada pembelaan bahwa di akhir cerita, jasad sang tokoh dibuang ke laut. Namun, pelarungan itu merupakan akibat dari aktivitas politik sang tokoh yang tidak ada sangkut pautnya dengan urusan kelautan. Lagi pula, adegan itu terjadi jauh setelah si tokoh diberi nama "Laut" terlebih dahulu.

Kenyataan itu menunjukkan bahwa laut pada Laut Bercerita tidak memiliki kaitan yang kuat dengan pergerakan plot. Jalinannya rantas lantaran laut dalam cerita itu bukan sesuatu yang esensial, melainkan sekadar elemen artifisial. Maka, judul dan nama tokoh "Laut" dengan mudah bisa diganti dengan siapa saja, dan itu sama sekali tidak akan memengaruhi perjalanan cerita. Satu-satunya yang bakal terdampak adalah daya tarik judulnya.

Jika kita melakukan sebuah eksperimen sederhana, yaitu mengganti nama si tokoh utama dan judul dengan nama yang jauh lebih generik (Wibisono Bercerita, misalnya), ketimpangan derajat estetisnya akan langsung terasa. Judulnya tiba-tiba menjadi datar, kehilangan pesona, dan tidak memancarkan aura puitika. Perubahan rasa bahasa ini menyingkap sebuah hakikat: kemegahan judul Laut Bercerita semata-mata bertumpu pada eksotisme penamaan tokohnya.

Kiat penamaan tokoh cerita dan penjudulan semacam itu sudah pernah beberapa kali diterapkan dalam industri kreatif kita, dalam hal ini film (termasuk sinetron). Itu, antara lain, Langit Kala Senja (Dyan Sunu Pratowo, 2021, mengisahkan hubungan asmara antara seorang lelaki bernama Langit dengan perempuan bernama Senja), Samudera Cinta (Gita Djun, 2019, Samudera dan Cinta merupakan nama tokoh pria dan wanita), film fenomenal Ada Apa dengan Cinta? (Rudy Soedjarwo, 2002, Cinta adalah nama tokoh wanita), Bulan Tertusuk Ilalang (Garin Nugroho, 1995, Bulan dan Ilalang merupakan nama tokoh pria dan wanita. Frasa itu diambil dari judul salah satu puisi terkenal karya D Zawawi Imran, "Bulan Tertusuk Lalang". Dalam puisi itu, Bulan dan Lalang bukanlah nama orang).

Kecenderungan sebagian kreator seni film dan sastra meminjam nama entitas dan fenomena alam (seperti laut, bumi, langit, bulan, atau senja) dan nomina abstrak (seperti cinta) untuk dipaksakan menjadi identitas manusia demi capaian estetis dan mungkin sekaligus kepentingan pemasaran, sesungguhnya bukan sesuatu yang sehat bagi perkembangan dunia kreatif kita.

Jika terus dipupuk, strategi penjudulan "clickbait estetis" seperti itu akan menumbuhkan kemalasan naratif dan menyuburkan mentalitas jalan pintas dalam proses kreatif. Si kreator tidak perlu bersusah payah membangun metafora dan hubungan organik antara judul dan isi, tetapi cukup dengan menamai tokoh ceritanya dengan nama-nama yang menawarkan kesan puitis.

Padahal, pada masa lalu tidak sedikit para pelaku seni yang piawai membuat judul yang menarik dan puitis, tanpa harus mencomot kata-kata entitas geografis dan fenomena alam sebagai nama tokohnya. Alih-alih, mereka menggunakannya sebagai metafora yang mewakili kandungan cerita.

Sekadar menyebut beberapa contoh, Bumi Manusia (Pramoedya Ananta Toer, 1980, Bumi merupakan metafora panggung pertarungan antarkelas dan bangsa yang digeluti oleh tokoh cerita bernama Minke), Badai Pasti Berlalu (Marga T, 1974, Badai sebagai metafora rentetan tragedi dan penderitaan hidup yang dialami oleh tokoh cerita bernama Siska), Pasir Berbisik (Nan T Achnas, 2001, Pasir–yang berbisik–adalah metafora psikologis terkait dengan trauma tokoh cerita bernama Daya di satu wilayah geografis berpasir yang sunyi dan mengancam).

Maka, agar kemalasan kreatif dan mentalitas jalan pintas proses kreatif tidak tumbuh subur, rasanya perlu para pemangku kepentingan dunia kreatif, khususnya film dan sastra, memberikan perhatian lebih pada perkara penjudulan ini, baik pada karya-karya masa lalu maupun masa kini. Ruang-ruang percakapan terkait hal itu perlu dibuka agar publik seni memiliki awareness tentang judul yang artifisal dan yang substansial.


BEN SOHIB

Penulis dan Penggiat Sastra


Sumber: Kompas, 14-15 November 2026


Tentang Hamka

Jujur aja, tiap kali kita denger nama pahlawan nasional atau ulama besar di buku pelajaran sekolah, otak kita sering kali langsung ngebayangin sosok manusia setengah dewa yang jalannya mulus terus dari lahir sampai wafat. Nggak pernah salah langkah, nggak pernah nangis di pojokan kamar, dan hidupnya kayak udah disiapin karpet merah sejak hari pertama melek mata. Padahal, gambaran yang terlalu sempurna kayak patung marmer di dalam museum itu justru bikin kita yang hidup di zaman sekarang ngerasa jauh banget sama mereka. Kita jadi mikir bahwa kehebatan moral cuma milik orang-orang pilihan yang takdirnya udah diistimewakan, sementara kita yang tiap hari masih sering pusing mikirin cicilan, gampang stres kena tekanan kerjaan, dan kadang ragu sama masa depan sendiri cuma bisa melongo ngeliatin dari kejauhan.


​Begitu gue nyelamin lapisan demi lapisan kisah hidup Abdul Malik Karim Amrullah alias Buya Hamka di catatan ini, semua gambaran patung marmer itu langsung hancur berantakan. Kenyataannya jauh lebih liar, lebih berdarah, dan jauh lebih manusiawi dari film mana pun. Siapa yang nyangka kalau ulama besar yang gelar doktor kehormatannya diakui oleh kampus bergengsi di Kairo dan Kuala Lumpur itu ternyata semasa kecilnya adalah anak bengal yang nggak pernah tamat sekolah dasar? Di usia dua belas tahun, dunianya runtuh gara-gara perceraian kedua orang tuanya di Minangkabau sampai dia nekat jalan kaki empat puluh kilometer menyusuri kelok pegunungan terjal sambil menangis demi memeluk ibunya. Di usia sembilan belas tahun, dia nekat naik kapal uap kelas kambing ke Mekkah tanpa restu ayahnya dan bertahan hidup jadi buruh kasar percetakan yang badannya tiap hari berlumuran tinta hitam.


​Bahkan setelah namanya besar pun, hidupnya nggak pernah sepi dari hinaan brutal. Beliau pernah dimaki dengan julukan kotor "kiai cabul" oleh kaum agama kolot gara-gara nulis novel percintaan, sampai pernah dilempari kotoran manusia di depan pagar rumahnya sendiri di Medan setelah kemerdekaan karena dituduh sebagai anak emas penjajah Jepang.


Tapi dari seluruh drama jatuh bangun hidupnya itu, ada satu benang merah paling gila dan paling relevan buat menampar wajah zaman kita hari ini: bagaimana cara Hamka menjaga agar mulut, pena, dan hati nuraninya nggak pernah bisa dibeli oleh uang maupun dijinakkan oleh kekuasaan.


​Di zaman sekarang, kita sering banget ngeliat orang yang tadinya teriak paling kencang ngebela rakyat kecil, mendadak mendadak bungkam seribu bahasa begitu dikasih kursi komisaris, jabatan menteri, atau proyek negara. Di dunia kerja dan politik, jebakan ini sering disebut sebagai borgol emas. Begitu gaya hidup lo naik dan perut lo bergantung penuh pada amplop gaji dari penguasa, lo bakal otomatis kehilangan nyali buat bilang "tidak" saat penguasa itu berbuat zalim. Nah, Buya Hamka udah mencium bau racun dari borgol emas ini sejak puluhan tahun lalu, dan beliau milih jalan hidup yang nyaris nggak sanggup ditiru oleh elite mana pun hari ini.


​Ujian pertama terjadi pada tahun 1954. Waktu itu hidup Hamka di Jakarta sebenernya udah mulai mapan sebagai pegawai tinggi di Kementerian Agama. Gaji bulanannya jelas, statusnya terhormat. Tapi tiba-tiba pemerintah ngeluarin aturan yang mewajibkan pegawai negeri golongan atas milih: kalau mau tetap terima gaji negara, harus berhenti aktif di partai politik oposisi dan nurut sama garis pemerintah; kalau mau tetap bebas bersuara mengkritik lewat jalur politik, silakan keluar dari pegawai negeri. Hamka sempat bimbang dan curhat ke istrinya, Siti Raham, mikirin nasib dapur dan sekolah anak-anak mereka di tengah mahalnya biaya hidup Jakarta. Jawaban istrinya malam itu menohok banget. Siti Raham ngingetin bahwa keluarga mereka bukan keturunan pegawai negeri yang menggantungkan nyawa pada amplop gaji pemerintah. Besok paginya, Hamka langsung menulis surat pengunduran diri, melepas seluruh fasilitas negara, dan memilih hidup murni dari royalti buku-buku karangannya agar lidah dan penanya tetap merdeka.

​Kemerdekaan batin yang udah dilatih lewat kemandirian ekonomi itulah yang bikin Hamka tetap berdiri tegak saat badai kekuasaan yang jauh lebih kejam menghantamnya sepuluh tahun kemudian. Pada bulan Januari 1964, di tengah bulan suci Ramadan, rezim Demokrasi Terpimpin menangkap Hamka tanpa proses pengadilan. Beliau dituduh terlibat rapat gelap untuk membunuh Presiden dan menjual negara ke Malaysia. Di dalam ruang tahanan terpencil di Sukabumi, seorang kakek berusia lima puluh enam tahun disiksa lewat interogasi maraton selama lima belas hari dan lima belas malam tanpa tidur sedikit pun. Setiap kali matanya terpejam karena kelelahan, petugas menggebrak meja keras-keras.


​Puncak teror mental itu terjadi saat seorang penyidik muda bersenjata pistol menuding wajahnya dan meneriakkan kalimat paling keji: "Pengkhianat bangsa!" Harga diri Hamka hancur berkeping-keping. Matanya sempat melirik ke gagang pistol di pinggang petugas itu, nyaris melompat menerkamnya, sebelum akal sehatnya menyambar cepat menyadari bahwa itu adalah jebakan maut agar dirinya ditembak mati dengan alasan mencoba kabur. Begitu pintu sel dikunci dan beliau ditinggal sendirian dalam tangis putus asa, tangan Hamka yang gemetar merogoh saku celananya dan menyentuh sebilah pisau silet kecil yang luput dari pemeriksaan. Di titik paling gelap itu, bisikan setan merayunya untuk menggoreskan silet itu ke urat nadinya sendiri agar seluruh penderitaan dan penghinaan ini berakhir malam itu juga.

​Namun di detik-detik paling tipis antara hidup dan mati itulah kesadaran spiritualnya bangkit menampar dirinya sendiri. Beliau teringat pada bukunya, Tasawuf Modern, yang selama ini menyelamatkan jutaan pembaca dari keputusasaan. Bagaimana mungkin pengarangnya sendiri justru mati bunuh diri meninggalkan aib bagi istri dan anak-anaknya? Hamka melepaskan silet itu, mengambil air wudu, dan bersujud lama di atas lantai dingin sel tahanan. Di atas sajadah itulah seluruh ketakutannya pada ancaman penguasa runtuh tak bersisa. Rezim boleh mengurung tubuhnya di ruang isolasi pegunungan Puncak selama dua tahun empat bulan, tapi mereka gagal merampas kemerdekaan jiwanya. Dengan bantuan para polisi dan anggota Brimob penjaga tahanan yang justru jatuh hati melihat keluhuran akhlaknya dan diam-diam meloloskan tumpukan kitab rujukan dari istrinya, Hamka mengubah kamar tahanan dingin itu menjadi bengkel sunyi tempat lahirnya mahakarya Tafsir Al-Azhar lengkap tiga puluh juz.


​Kebesaran jiwa seorang manusia merdeka itu kembali diuji lewat sebuah peristiwa yang bikin anak kandungnya sendiri sempat marah besar. Pada hari Ahad pagi, 21 Juni 1970, Bung Karno—penguasa yang dulu memenjarakan Hamka tanpa pengadilan dan membuat keluarganya menderita—wafat dalam kesepian sebagai tahanan rumah di Wisma Yaso. Utusan negara datang ke rumah Hamka menyampaikan wasiat terakhir Bung Karno: sang proklamator berpesan agar kelak jika dirinya wafat, Buya Hamka sudi menjadi imam salat jenazahnya. Tanpa ragu sepersekian detik pun, tanpa mengungkit luka lama di ruang interogasi Sukabumi, Hamka langsung berangkat, mengecup kening dingin sahabat lamanya itu dengan penuh kasih sayang, dan berdiri di barisan paling depan memimpin doa. Ketika putranya, Afif, meluapkan kejengkelannya di rumah dengan berkata bahwa Bung Karno adalah musuh yang menyakiti keluarga mereka, Hamka memberi pelajaran abadi bahwa memelihara dendam cuma akan memenjarakan jiwa sendiri, dan kesalahan seseorang di ujung kekuasaan tidak boleh menghapus lautan jasanya dalam memerdekakan bangsa.


​Puncak dari seluruh prinsip "menolak borgol emas" itu akhirnya terukir di penghujung usia senjanya. Ketika pada tahun 1975 Presiden Soeharto memintanya menjadi Ketua Umum pertama Majelis Ulama Indonesia (MUI), Hamka bersedia mengemban amanah itu demi menyatukan suara umat, namun dengan satu syarat radikal yang bikin pejabat negara melongo: beliau menolak menerima gaji bulanan, tunjangan jabatan, maupun uang pensiun sepeser pun dari negara. Beliau tetap hidup dari keringat penanya sendiri. Hamka tahu persis, sekali saja ulama menadahkan tangan menerima gaji rutin dari pemerintah, mulutnya bakal tumpul saat harus menegur penguasa.

​Enam tahun kemudian, prinsip itu terbukti menjadi senjata penyelamat kehormatannya. Pada awal tahun 1981, MUI mengeluarkan fatwa haram bagi umat Islam untuk mengikuti ritual perayaan Natal bersama yang saat itu sering dipaksakan di kantor-kantor pemerintahan. Rezim Orde Baru murka dan menekan habis-habisan agar fatwa itu ditarik, bahkan Menteri Agama mengancam akan mundur jika fatwa tidak dicabut. Di bawah tekanan berat itu, tangan tua Hamka yang berusia tujuh puluh tiga tahun sempat gemetar menandatangani surat pencabutan peredaran fatwa pada 30 April 1981 demi meredam kegaduhan. Namun selama delapan belas hari berikutnya, nuraninya tersiksa hebat melihat umat kecewa dan mengira ulama telah bertekuk lutut pada penguasa. Maka pada 18 Mei 1981, di hadapan rapat paripurna MUI, Buya Hamka dengan tenang membacakan surat pengunduran dirinya secara permanen sebagai Ketua Umum MUI. Beliau menegaskan bahwa isi fatwa itu tetap benar di hadapan Tuhan, dan daripada menteri pemerintah yang mundur, biarlah dirinya yang meletakkan jabatan demi menjaga kemurnian akidah umat. Karena sejak hari pertama beliau nggak pernah makan gaji dari negara, beliau melangkah keluar dari kursi tertinggi ulama nasional itu dengan kepala tegak tanpa utang budi sedikit pun. Bahkan saat wafat dua bulan kemudian di bulan Ramadan, beliau menolak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang eksklusif, dan memilih dikuburkan di pemakaman umum Tanah Kusir agar bisa berbaring berdampingan dengan para tukang becak dan rakyat biasa.


​Meresapi perjalanan hidup Buya Hamka ini bikin gue sering termenung ngeliat kondisi negeri kita hari ini. Kita sekarang hidup di zaman di mana gelar akademik berderet panjang di depan dan belakang nama, tapi nyali moralnya sering kali ciut cuma gara-gara takut kehilangan posisi atau fasilitas. Banyak orang pintar yang rela menggadaikan prinsipnya demi amplop kekuasaan, dan nggak sedikit pula masyarakat kita yang gampang banget memutus tali persaudaraan dan memelihara dendam bertahun-tahun cuma gara-gara beda pilihan politik lima tahunan.


​Kisah Buya Hamka ninggalin satu tamparan sekaligus pertanyaan jujur buat kita semua: di tengah bisingnya dunia yang ngajarin kita buat terus mengejar pengakuan, gelar, dan kenyamanan materi, masihkah kita punya cukup keberanian untuk menjaga perut dan pikiran kita tetap merdeka agar hati nurani kita nggak pernah bisa dibeli oleh siapa pun?

Sumber: FB

, ,

GANTI REZIM

Kompas, 20 November 2026, “Analisis Budaya” 


Oleh: Ariel Heryanto


Pergantian pemerintah lumrah di banyak negara. Sering kali perubahan itu tidak banyak bermakna bagi kehidupan warga. Apalagi pergantian satu atau segelintir pejabat tinggi negara. Yang sangat langka dan sekaligus bermakna adalah pergantian rezim, yakni perubahan mencolok pada kiblat ideologi dan tata kelola politik kenegaraan.

Di Indonesia baru dua kali terjadi perubahan besar dalam kiblat politik dan ganti rezim. Masing-masing bergulir dari tahun 1945 dan 1965. Yang satu berkiblat ideologi kiri, yang lain kanan. Setelah itu yang terjadi cuma ganti pemerintah. Malah pasca-1998 pemerintah berganti-ganti, tetapi banyak diisi personel warisan Orde Baru.

Apa yang memungkinkan pergantian rezim? Jawabannya banyak dan beragam. Sedikit banyak kondisi dan konteks sejarah setiap masyarakat ikut menentukan. Di sejumlah negara, perubahan besar kiblat politik terjadi secara damai melalui pemilihan umum (pemilu). Hongaria, Swedia, Brasil, dan Amerika Serikat (pemilu tengah periode atau midterms) menjadi beberapa contoh mutakhir. Politik pemerintah mereka tadinya bercorak ideologi ekstrem kanan, berbalik ke tengah atau kiri.

Indonesia pernah mencicipi demokrasi parlementer pada dekade pertama kemerdekaan. Sejumlah partai politik bertarung seru dan menawarkan visi dan strategi pembangunan berdasarkan kiblat ideologi berbeda. Sayang, percobaan demokrasi parlementer itu macet dalam usia pendek.

Kini Indonesia jauh berbeda. Perubahan radikal dalam sistem pemerintahan tidak mungkin lewat pemilu. Setelah Pemilu 1955, tak ada lagi persaingan partai politik berbasis ideologi yang mewakili kemajemukan bangsa sebesar ini. Sejak bangkitnya Orde Baru (1966), pemilu didesain agar tidak ada peluang bagi perubahan rezim secara radikal.

Apa pun hasil pemilu di negeri ini, sebagian besar partai politik berselingkuh dalam koalisi. Tak ada partai yang berminat berjuang sebagai oposisi. Sesekali ada persaingan kubu di sekitar istana, tetapi terpusat pada individu politisi, apabila perlu dengan melecehkan hukum atau mengandalkan kekerÄsan preman, polisi, dan militer.

Para politisi lain berbondong tunduk di bawah ketiak siapa pun yang berkuasa. Ketika kekuasaan itu memudar, mereka kabur mencari ketiak penguasa baru. Politik tanpa moral, tanpa visi, dan tanpa integritas menjadi "normal". Dalam slogan, kedaulatan tertinggi RI dikatakan milik rakyat. Nyatanya, rakyat secara politik ibarat yatim piatu. Orde Baru menyebutnya "massa mengambang".

Bukan berarti perubahan besar tidak mungkin terjadi di negeri ini. Ada akhir bagi semua kekuasaan di mana pun. Tiga kondisi membuka peluang perubahan rezim ketika tak ada partai oposisi dan langka atau lemahnya gerakan massal yang terorganisasi.

Pertama, krisis eksistensial. Entah itu dipicu krisis pangan, krisis lingkungan hidup, krisis energi, krisis ekonomi, atau kombinasinya. Apabila kebutuhan dasar banyak orang terancam karena krisis air bersih, susah bernapas dalam udara segar, krisis pangan, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat tidak dipercaya rakyatnya, demonstrasi massa bukan pilihan iseng atau hanya melibatkan aktivis.

Amuk massa yang putus asa pernah terjadi di mana-mana. Mereka bisa spontan, acak, tanpa organisasi atau pemimpin gerakan. Bahkan demonstrasi yang terorganisasi sekalipun tak menjamin akan menghasilkan perubahan sosial, kecuali didukung beberapa kondisi lain, termasuk yang kita bahas berikut ini.

Kedua, perpecahan parah di tingkat elite. Sekuat apa pun, koalisi elite di negeri ini selalu dihantui saling curiga, persaingan tersembunyi dan rentan pengkhianatan. Semua pihak sama-sama paham bahwa koalisi mereka berdasarkan oportunisme, bukan komitmen bersama pada visi, ideologi, dan kepentingan bangsa berjangka panjang.

Di masa ekonomi stabil, bibit perpecahan itu bisa dipendam. Di masa krisis berlapis, apalagi didesak gelombang demonstrasi massa berkepanjangan, koalisi mudah terkoyak. Perpecahan elite sulit dihindarkan. Apabila tidak disertai gelombang gugatan rakyat, perpecahan elite itu hanya jadi drama konflik sesama elite. Paling jauh, hasilnya hanya perubahan personel elite. Terkadang disertai tragedi kekerasan horizontal di tingkat jelata yang ditumbalkan.

Ketiga, campur tangan internasional. Kini tak ada negara yang sepenuhnya otonom, kebal dari gejolak politik-ekonomi-budaya global. Kehidupan sehari-hari setiap negara dibentuk oleh jejaring kerja sama dan persaingan lintas negara multidimensi. Hal ini juga berlaku di negara yang pejabatnya gemar berpidato sok anti-asing.

Konflik elite atau demonstrasi akbar di negeri ini berpotensi menimbulkan dampak serius pada kepentingan negara lain dan politik domestik mereka. Maka, campur tangan asing sulit dihindarkan. Malahan sering terjadi, campur tangan asing diminta-minta penguasa maupun kelompok antipenguasa di negeri yang bergolak, dengan alasan bertolak belakang.

Setiap pihak berharap kekuatan internasional berpihak pada kubu mereka. Itulah yang terjadi pada dua perubahan besar di Indonesia (1945 dan 1965). Kekuatan asing tidak satu dan mereka bisa saling berseteru. Jadinya rumit.

Tiga faktor di atas (krisis, perpecahan elite, dan campur tangan internasional) sangat jarang terjadi bersamaan sehingga melahirkan pergantian rezim. Ketika yang langka itu terjadi, biasanya ia tampil sebagai kejutan besar bagi banyak orang. Sekali lagi, pergantian rezim 1945 dan 1965 menjadi contoh terbaik untuk kita.

Reformasi 1998 dan akhir kekuasaan Soeharto tidak sehebat pergantian rezim 1945 dan 1965. Bahkan peristiwa yang kurang dahsyat ini pun di luar dugaan banyak pihak beberapa bulan sebelumnya. Maklum, sudah seperempat abad sebelumnya berbagai gerakan anti-Orde Baru bangkit, memakan banyak korban dan gagal. Walau kuat secara struktural, ternyata militerisme dan oligarki tidak sekuat dugaan umum.

Demonstrasi massa tak pernah sepenuhnya sia-sia, walau sering tampak begitu. Namun, untuk menjadi bagian dari proses pergantian rezim, ia membutuhkan ketekunan kerja maraton, serta sejumlah kondisi pendukung dan momentum tepat yang sulit ditebak.

Ariel Heryanto, Profesor Emeritus dari Universitas Monash, Australia

Sumber: Kompas, 20 November 2026



AHMAD TOHARI: ROH NOVEL SUDAH TERWAKILI


(TEMPO, No. 4036/7 – 13 November 2011, “Sinema”) 

Trilogi novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari adalah karya penting dalam kesusastraan Indonesia. Berthold Damshauser, peneliti sastra Jerman, menyatakan lebih dari 50 skripsi dan tesis di Leiden dan Lund University, Swedia, lahir dari novel itu. Bahkan, pada 1990-an, novel itu menjadi bacaan wajib mahasiswa jurusan sastra Asia Timur di sana.

Ronggeng Dukuh Paruk: Catatan buat Emak pertama kali diterbitkan Gramedia pada 1982, yang disusul Lintang Kemukus Dini Hari (1985) dan Jentera Bianglala (1986). Pada 2003, Gramedia menerbitkan kembali ketiga bagian itu menjadi satu buku.

Ahmad Tohari lahir di Desa Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Banyumas, Jawa Tengah, pada 13 Juni 1948. Dia sempat kuliah di Fakultas Ilmu Kedokteran Ibnu Khaldun, Jakarta, dan Fakultas Ekonomi serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Soedirman, Purwokerto, tapi tak satu pun diselesaikannya. Selain menulis novel tentang ronggeng, dia melahirkan novel lain, seperti Di Kaki Bukit Cibalak, Senyum Karyamin, Bekisar Merah, Lingkar Tanah Lingkar Air, dan Orang-orang Proyek.

Meski sempat berdiam di Jakarta memimpin majalah Amanah, Tohari kini lebih memilih menikmati kampung halamannya. Ia kini memimpin Pondok Pesantren Al-Falah di Tinggarjaya sembari memimpin majalah Ancas, majalah bulanan berbahasa Banyumas. Berikut ini wawancara Aris Andrianto dari Tempo tentang novel Tohari yang diangkat ke film.

Sejak kapan Indika Pictures dan Salto Films meminta izin mengadaptasi novel Anda menjadi film?

Pada 2001, Indika Pictures datang dan membicarakan pembuatan film ini. Tapi saat itu pembicaraan buntu. Dua tahun berikutnya, produser Salto Films datang dan membicarakan rencana mengangkat novel menjadi film. 

Apa Anda langsung setuju?

Soal pembuatan film, saya sepakat saja. Pembicaraan awal hanya soal tawar-menawar harga. Setelah sepakat, kami setuju proses produksi. Sebagai novelis, saya sudah melepaskan hak atas tafsir teks novel kepada pembaca, termasuk kepada sutradara film. Saya tidak bisa memaksakan tafsir tunggal saya atas teks novel saya. Saya kira novel saya ini hanya sebagai sumber inspirasi.

Tidak khawatir ada salah persepsi atas teks tersebut?

Sebagai penulis, saya sadar akan adanya perbedaan kedua media. Saya menggunakan teks bahasa, sedangkan sutradara menggunakan kamera. Saya juga yakin pencapaian dari novel akan berbeda dengan pencapaian dalam film. Baik film maupun novel nantinya akan mempunyai kekuatan dan kelemahan masing-masing.

Apakah Anda mengikuti proses pembuatan filmnya?

Saya sudah melihat filmnya. Pernah pula mengikuti satu kali proses pengambilan gambar. Mereka juga sudah melakukan wawancara dan berdiskusi beberapa kali dengan saya. Saya kira roh novel cukup terwakili. Ada empati terhadap masyarakat kecil. Di beberapa bagian, saya salut terhadap film ini. Dramatisasi aspek politik, yang saya malah tidak terlalu berani, di film ini ada. Seperti adegan mayat mengapung, di novel saya tidak ada.

Novel ini dulu diangkat jadi film Darah dan Mahkota Ronggeng. Bagaimana hasilnya dibanding yang sekarang?

Dibanding yang dulu, ini yang paling serius. Cukup mendekati novel aslinya, meski saya sadar pencapaian bahasa akan berbeda dengan pencapaian kamera. Tapi, jika dibandingkan dengan yang lama, ini lebih mengena. Yang dulu kurang menghayati kebudayaan lokal. Pada akhirnya, hanya keseksian yang diumbar. Kemungkinan lain, film itu dibuat sebelum terbitnya buku kedua dan ketiga. Jadi hanya membaca buku pertama.

Banyak orang menilai ronggeng sama dengan pekerja seks....

Dalam kebudayaan Banyumas, ronggeng adalah pengikat kebudayaan. Ronggeng merupakan pemangku dunia perempuan yang akan mengimbangi dunia laki-laki. Kalau memang ada uang dan seks, itu memang wajar. Dalam konteks kebudayaan masa itu, itu hal lumrah. Saat ini menjadi tidak wajar karena penari ronggeng juga mempunyai suami. Jadi, kalau bicara konteks sekarang, ya memang seperti pelacur atau pekerja seks. Saat ini ronggeng sudah bersih karena menjadi showbiz.

Bagaimana dengan tradisi buka kelambu?

Itu lazim digunakan dalam ritual calon ronggeng. Saya tak mengada-ada. Calon ronggeng ditempatkan di ranjang berkelambu sebelum dinobatkan menjadi ronggeng. Maknanya adalah menyiapkan calon ronggeng yang telah dipingit dan sudah waktunya menghadapi masyarakat. Soal buka kelambu, ada yang mengatakan calon ronggeng dirampas keperawanannya oleh sang dukun saat ritual. Ada yang mengatakan hanya ritual duduk dan membuka kelambu. ■


Sumber: TEMPO, No. 4036/7 – 13 November 2011


Kamis, 19 November 2026

Mengapa Banyak Orang Indonesia Malas Baca Buku?

Banyak orang Indonesia malas membaca buku itu bukan karena mereka bodoh, tapi karena dari awal nggak pernah diajarin bahwa membaca itu menyenangkan dan bisa menyelamatkan hidup. 

Buku “How to Read a Book” karya Mortimer J. Adler, buku klasik yang ngajarin bukan cuma “cara” membaca, tapi “kenapa” kita harus membaca.

Penjelasan dalam buku itu:

“The person who says he knows what he thinks but cannot express it usually does not know what he thinks.”

(Orang yang bilang dia tahu apa yang dia pikirkan, tapi tidak bisa mengungkapkannya, biasanya tidak tahu apa yang dia pikirkan.)

Kurangnya minat baca di Indonesia itu berdampak langsung ke rendahnya kualitas berpikir dan kemampuan menyampaikan ide. Banyak orang susah berpikir jernih karena referensinya cuma medsos dan headline, bukan buku dan pemahaman mendalam.

Beberapa alasan mengapa budaya baca di Indonesia masih rendah:

1. Dari kecil, membaca itu dipaksa, bukan dikenalkan. Jadi mindset-nya: baca = tugas, bukan petualangan.

2.Akses buku berkualitas masih terbatas.

Di kota besar mungkin gampang, tapi di banyak daerah? Buku bagus susah dicari.

3. Literasi kalah sama hiburan digital.

Kenapa baca buku 300 halaman kalau bisa scroll TikTok 30 detik?

4. Lingkungan nggak mendukung budaya baca.

Jarang banget lihat orang dewasa di sekitar kita baca buku. Gimana kita bisa ikut?

5. Sistem pendidikan fokus ke ujian, bukan pemahaman.

Jadi orang baca bukan buat ngerti, tapi buat dapet nilai.

Jadi, minat baca bisa dilatih, asal niat dan dibangun pelan-pelan. Kita harus ubah cara pandang: buku bukan beban, tapi bensin buat nalar dan jiwa kita. Karena orang yang mau berpikir, harus mau membaca.


Rabu, 18 November 2026

P A H L A W A N

TEMPO, No. 13, Tahun XXI, 25 Mei 1991


Oleh: Daniel Dhakidae


Sjahdan, Galileo tidak tahan di depan pengadilan inkuisisi yang terdiri dari para kardinal di Vatikan. Murid-muridnya menunggu dengan penuh keyakinan bahwa tidak mungkin the age of reason bisa dikhianati oleh siapa pun, apalagi oleh Galileo. Ketika lonceng Santo Markus berdentam bertalu-talu, seorang juru pengumuman – seakan-akan mau menandingi dentaman lonceng gereja – mengumumkan pengakuan sang guru besar. 

Saya, Galileo Galilei, profesor matematika dan fisika di Florence, dengan ini menarik kembali ajaran dan kesaksian saya bahwa matahari adalah pusat semesta dan tidak berputar tapi diam di tempatnya, dan bahwa bumi bukan pusat dan berputar di tempatnya. Dari hati yang tulus dan iman yang tak terguncangkan, saya menarik kembali, menghukum, dan membuang semua kekeliruan dan kesesatan ini, tak ubahnya seperti kalau saya melakukan kekhilafan dan memberikan pendapat yang bertentangan dengan Gereja yang Kudus. 

Para muridnya seperti disambar petir. Ketika Galileo menemui murid-muridnya sebagian lunglai patah semangat dan separuhnya ngamuk tak percaya telinganya sendiri sambil mencaci maki sang profesor sebagai “keranjang sampah, tukang makan cacing.” 

Demi suatu zaman baru, yaitu zaman akal sehat, seorang tokoh harus dimunculkan. Seorang pahlawan mesti dilahirkan. Dalam keputusasaannya, Andrea – salah seorang murid – berseru histeris: “Unhappy, the land that has no heroes!”

Si pendasar zaman baru – tak lain dari Galileo Galilei – tak percaya pada paham itu, dan tidak rela kepercayaan bahwa “celakalah suatu bangsa yang tidak punya pahlawan” itu disebarluaskan. Dalam ketenangannya, dia berujar: “No. Unhappy the land that needs a hero!” Tidak. Celakalah bangsa yang memerlukan pahlawan! 

Perlahan-lahan layar menjulur turun mengecup bibir panggung. Babak dua belas drama Bertolt Brecht The Life of Galileo untuk sementara ditutup sambil menanti dua babak terakhir. 

                                                ***   

Soekarno sama dengan Galileo sebagai pendasar zaman baru. Tapi Soekarno tidak sama dengan Galileo. Konsentrasi kekuasaan yang dia bangun buat dirinya bersama dua golongan yang lain adalah usaha membangun kepercayaan bahwa seorang pahlawan bukan saja sudah dilahirkan. Ia harus tetap dikukuhkan sebagai pahlawan suatu revolusi yang tak kunjung selesai. 

Dalam perjalanan waktu memiliki pahlawan melahirkan rising demand-nya sendiri. Memiliki pahlawan saja tak cukup. Ia harus mampu merangsang suatu keperluan akan pahlawan. Dalam perjalanan waktu, keperluan akan pahlawan itu jauh lebih menguasai panggung politik. 

Yang disebut personality cult, atau kultus pribadi terhadap Soekarno di dalam politik Indonesia tahun 1960-an, tak lain sekadar usaha untuk terus menciptakan suasana untuk meningkatkan keperluan akan pahlawan. Bahwa kita kekurangan pahlawan atau kita menghadapi krisis kepahlawanan dan tidak ada jalan lain selain melihat yang sudah kita miliki, yaitu Soekarno. 

Tragedi di sana adalah proses politik memaksakan kita untuk menerima menyatunya yang “kita miliki”dan “kita perlukan”. Yang kita perlukan sudah kita miliki dan yang kita miliki sungguh mati adalah yang kita perlukan. Tragedi itu lebih memilukan karena the rising demand akan pahlawan tidak melahirkan banyak pahlawan atau bahkan tidak boleh melahirkan lebih banyak pahlawan. Karena, satu-satunya yang diperkenankan adalah “pahlawan tunggal”. 

Dengan demikian, yang terjadi adalah semacam konvolusi, yaitu proses politik dan ekonomi berputar kembali ke dalam karena tidak mampu menciptakan terobosan untuk memecahkan lingkaran tanpa-ujung-tanpa-pangkal antara “memerlukan” dan “memiliki” pahlawan. Hasilnya adalah yang disebut sebagai onmissbaarheid, tidak tergantikan. Struktur politik, struktur ekonomi tak bisa berbuat lain daripada mengumumkan Soekarno menjadi pahlawan seumur hidup dengan kewajiban mendiami tahta untuk waktu yang tak boleh ditentukan, justru karea revolusi “memerlukan” seorang pahlawan. 

                                              ***      

Demokrasi yang punya daya dukung adalah sitem yang tidak dimaksudkan untuk melahirkan pahlawan karena pranatanya memungkinkan siapa saja mampu muncul untuk bisa berperan, everyone his own hero. Karena itu, ketiadaan pahlawan tak akan membikin suatu bangsa terseret ke lembah duka. 

Tetapi kalau sekiranya itu tidak terjadi, yaitu sistemnya tidak bisa bekerja, semua orang mulai ramai-ramai memerlukan pahlawan. Ketika orang mulai merasa memerlukan pahlawan, status quo adalah sahabatnya yang paling karib. Kesimpulan lanjutnya adalah bahwa setiap pemimpin di lembaga apa saja, yang kecil dan yang besar, tak tergantikan. 

Kalau memang itu yang kita alami, maka Galileo-nya Bertolt Brecht akan mengusik kita dengan kata-katanya: “Celakalah bangsa yang memerlukan seorang pahlawan!” 


Sumber: TEMPO, No. 13, Tahun XXI, 25 Mei 1991


TERBARU

MAKALAH