Robot Berijazah

Kita sering kali terjebak dalam delusi bahwa anak yang menghafal rumus paling cepat adalah anak yang paling terdidik. Dr. Karlina Supelli membuka ruang diskusi ini dengan tamparan keras bagi realitas kita: sekolah-sekolah kita hari ini lebih sibuk memberikan "pelajaran" ketimbang "pendidikan". Kita melatih ingatan short-term demi angka di atas kertas, namun abai menumbuhkan jiwa.

Akibatnya, ruang kelas berubah menjadi pabrik perakitan. Murid dipaksa menelan informasi instan tanpa pernah diajak memahami untuk apa informasi itu ada, menciptakan jurang pemisah yang lebar antara angka rapor dan kematangan emosional.

Lantas, apa arti menjadi kaum terpelajar jika esensinya telah tereduksi? Dr. Karlina menekankan bahwa predikat terpelajar bukan tentang tumpukan gelar akademis di belakang nama, melainkan sebuah tanggung jawab moral. Keintelektualan sejati diuji saat seseorang mampu melihat realitas sosial di sekitarnya dan merasa gelisah, bukan justru mengisolasi diri di menara gading.

Ketika pendidikan tinggi hanya melahirkan individu yang sibuk mengejar validasi status sosial, kita sebenarnya sedang memanen kepintaran yang egois. Menjadi terpelajar berarti memiliki kepekaan untuk menundukkan ego akademis demi menyentuh realitas kemanusiaan yang paling mendasar.

Kerap kali, institusi kita mendiktekan cinta tanah air secara dogmatis, seolah nasionalisme hanyalah soal upacara dan jargon pelipur lara. Dalam ulasannya, Dr. Karlina mengingatkan bahwa nasionalisme yang sempit justru berbahaya ketika ia membutakan kita dari kritik internal. Mengagungkan masa lalu tanpa keberanian membenahi borok masa kini adalah bentuk kepalsuan bernegara.

Nasionalisme sejati menuntut rasionalitas dan keterbukaan jiwa untuk menerima bahwa bangsa kita tidak sedang baik-baik saja. Cinta yang dewasa pada republik ini mewujud dalam keberanian untuk berpikir nonkonformis demi meluruskan arah peradaban, bukan kepatuhan buta pada narasi seragam.

Peradaban kontemporer, termasuk gelombang teknologi AI yang masif saat ini, memaksa kita merenungkan kembali apa yang tersisa dari kemanusiaan kita. Dr. Karlina mengajak kita kembali pada trilogi fundamental: Cipta, Rasa, dan Karsa. Manusia utuh tidak bisa digerakkan oleh nalar (cipta) sendirian, karena logika tanpa empati (rasa) hanya akan melahirkan kebijakan yang dingin dan destruktif.

Ketika Rasa mengasah kepekaan nurani, ia memicu Karsa—sebuah kehendak dan tindakan nyata untuk membawa perubahan. Menjadi manusia utuh berarti merajut ketiganya, memastikan bahwa kecerdasan intelektual kita selalu selaras dengan kedalaman rasa kemanusiaan.

Jika kita jujur menatap cermin kebangsaan kita hari ini, ada sesuatu yang krusial yang perlahan menguap: ruang refleksi dan kapasitas berpikir kritis dalam bermasyarakat. Dr. Karlina melihat bahwa kita semakin mahir berdebat, namun kehilangan kemampuan untuk berdialog. Riuh rendah media sosial dipenuhi oleh opini yang disembah sebagai fakta, memicu polarisasi yang akut.

Daya imajinasi sosial kita tumpul karena kita tidak lagi dibiasakan membaca secara mendalam dan mencerna pemikiran secara jernih. Kita menjadi masyarakat yang reaktif, mudah tersulut oleh emosi dangkal, dan kehilangan jangkar kebijaksanaan lokal yang dahulu merekatkan kita.

Di tengah krisis multidimensi ini, kita merindukan figur pemimpin yang mampu menavigasi arah bangsa. Namun, kepemimpinan sejati yang diulas oleh Dr. Karlina bukanlah tentang panggung popularitas atau pencitraan digital. Ia adalah sebuah "jalan sepi"—sebuah ruang sunyi di mana seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan tidak populer demi kebaikan jangka panjang.

Pemimpin yang utuh menolak tunduk pada tekanan pragmatisme politik sesaat. Mereka dipandu oleh kompas moral yang kokoh, memiliki keberanian intelektual untuk tidak konformis terhadap kebobrokan, dan siap berjalan sendirian demi menjaga integritas kebenaran.

Masa depan Indonesia tidak akan pernah ditentukan oleh kecanggihan infrastruktur fisik semata, melainkan oleh kualitas manusia yang mengisinya. Melalui dialog mendalam bersama Gita Wirjawan, Dr. Karlina Supelli menitipkan pesan bahwa kebahagiaan sebuah bangsa terletak pada keberaniannya merawat akal sehat dan empati di tengah gempuran zaman.

Tugas kita sekarang bukan lagi sekadar mengumpulkan informasi, melainkan melatih nalar kritis dan kepekaan rasa demi menjaga martabat kemanusiaan kita. Hanya dengan cara itulah, kita tidak akan pernah digantikan oleh algoritma secanggih apa pun.

Melihat refleksi dari Dr. Karlina Supelli, kita dipaksa berkaca: Apakah sistem pendidikan dan lingkungan kita saat ini sudah benar-benar memanusiakan kita, atau justru pelan-pelan mengubah kita menjadi robot yang hanya tahu cara patuh tanpa tahu cara berpikir?

HEIDEGGER DAN DASEIN

Fitzerald Kennedy Sitorus

Sebelum Heidegger, istilah Dasein telah sangat jamak digunakan dalam filsafat. Istilah ini dapat diartikan dengan eksistensi. Sesuatu yang eksis berarti ada (bahasa Jerman: sein) di sana (bahasa Jerman: da). Jadi esksitensi itu sama dengan da-sein (ada di sana). 

Tapi Heidegger memberi arti baru untuk Dasein. Ia menggunakan kata ini secara eksklusif hanya untuk manusia. Manusia adalah Dasein. Artinya manusia itu ada di sana, tapi manusia tidak sekadar ada di sana; manusia itu ada di sana dan ia peduli terhadap ada-nya. Dia misalnya bertanya apa tujuan hidupnya, dari mana dia, dan mau ke mana dia. 

Jadi manusia berbeda dari batu atau pohon kelapa atau kerbau yang sekadar ada di sana. Kerbau atau batu juga ada di sana (“Dasein”), tapi mereka tidak pernah bertanya mengenai ada-nya mereka. Mereka hanya ada di sana begitu saja. Karena itu, sekalipun mereka ada di sana (“Dasein”) mereka bukanlah Dasein (dalam istilah Heidegger). 

Mengapa Heidegger tidak menggunakan istilah manusia (man) untuk „manusia“ yang hendak dibicarakannya? Karena, menurutnya, istilah manusia telah mengandung konotasi pengertian tertentu. Manusia (human being) adalah mahluk yang terdiri dari tubuh dan jiwa. 

Heidegger ingin menghindari pengertian ini. Ia ingin berbicara mengenai manusia secara ontologis fenomenologis. Artinya, ia hendak berbicara mengenai manusia dalam kondisinya yang paling ontologis, yang paling mendasar, sebelum dibebani dengan konotasi pengertian macam-macam. 

Dasein adalah istilah fenomenologis untuk „manusia“. Artinya, hal yang paling mendasar yang bisa kita katakan mengenai fenomena „manusia“ adalah bahwa ia ada di sana (Dasein). Itu saja.

Semua pengertian atau makna lain yang terkandung dalam istilah manusia, entah itu kesadaran, perasaan, iman atau spritualitas, pikiran atau rasio...semua itu diturunkan dari Dasein tersebut. Dasein adalah fakta ontologis yang bisa kita katakan mengenai „manusia“. Itulah pengertian manusia yang paling primer. Semua yang lain itu bersifat sekunder, diatributkan kemudian.

Heidegger mengatakan bahwa Sartre salah memahami filsafatnya ketika Sartre menerjemahkan Dasein dengan kesadaran diri. Menurut Heidegger, filsafat Sartre itu adalah antropologi filosofis, sementara filsafatnya adalah fenomenologi atau ontologi Dasein. 

Karena itu, istilah Dasein (dalam arti Heidegger sebagaimana diuraikan di atas) tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain. Tidak ada kata dalam bahasa apapun yang dapat menampung pengertian tersebut. Itu sebabnya istilah tersebut sering tetap ditulis dalam bahasa aslinya dalam terjemahan mengenai karya-karya Heidegger.

Heidegger adalah filsuf besar yang mengubah wajah filsafat Barat modern. Diskusi mengenai Dasein di atas bertolak dari pertanyaan yang lebih asali lagi, yakni apa artinya Ada (Sein). Seluruh filsafat Heidegger bertolak dari pertanyaan singkat yang hanya terdiri dari tiga kata ini.

Sekalipun Heidegger berbicara dan berpikir mengenai tema yang sangat agung dan besar, yakni mengenai Ada (Sein), ia tetaplah seorang manusia yang terdiri dari darah, daging, dan emosi. 

Perjumpaannya dengan filsuf Hannah Arendt memperlihatkan itu. Hubungan keduanya memang tidak sekadar hubungan erotis romantis. Surat-surat mereka memperlihatkan semacam kesamaan pergumulan filosofis intelektual. 

Dan pada diri Arendt yang waktu itu masih gadis, cantik, dan cerdas, Heidegger (yang waktu itu telah menikah dan punya anak) menemukan semacam inspirasi filosofis untuk menyelami misteri Ada ...

Heidegger merancang kencan-kencannya dengan Arendt secara cermat, secermat ia berpikir menguak misteri Ada. Mereka kadang menggunakan simbol-simbol. Melalui surat, Heidegger biasanya mengundang Arendt ke apartemennya malam-malam. Kalau lampu di kamar saya nanti mati, bel saja, saya ada di kamar, katanya.

Filsuf besar ini meninggal 50 tahun lampau, 26 Mei 1976.

Sumber: Fb

https://www.philomag.de/artikel/heidegger-und-das-dasein?amp=&fbclid=IwdGRzaAR_GVBjbGNrBH8ZRGV4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHsKNXhFLdLwDJMFEFhYUao329LI2uGvUBHCV9bsAqX05NZdV2LMuJrwzml_W_aem_KLNJrdtd4KvP6ZHB5G578Q&sfnsn=wiwspwa

7 Cara Agar Otak tetap Tajam

Otak manusia adalah pusat ingatan, pemikiran, dan kesadaran yang membantu manusia menjalani kehidupan sehari-hari. Seiring waktu, sebagian orang dapat mengalami penurunan daya ingat, mudah lupa, atau kesulitan berkonsentrasi akibat usia, kelelahan, stres, maupun kurangnya latihan pada pikiran.

Secara filosofis, pikiran manusia perlu dirawat dan dilatih secara terus-menerus agar tetap sehat dan berkembang. Menjaga daya ingat bukan hanya tentang kemampuan menghafal, tetapi juga tentang menjaga kualitas hidup, ketenangan batin, dan kemampuan memahami kehidupan dengan baik.

1. Membiasakan diri membaca dan belajar setiap hari

Otak manusia berkembang ketika terus digunakan untuk memahami pengetahuan dan pengalaman baru.

Membaca buku, berdiskusi, dan mempelajari hal-hal baru membantu menjaga aktivitas otak sehingga kemampuan mengingat tetap terlatih dan tidak mudah melemah.

2. Menjaga kualitas tidur yang cukup

Tidur membantu otak menyusun dan menyimpan informasi yang diterima sepanjang hari.

Jika seseorang kurang tidur secara terus-menerus, konsentrasi dan kemampuan mengingat dapat menurun karena otak tidak memiliki waktu cukup untuk beristirahat dan memulihkan diri.

3. Mengurangi stres dan tekanan emosional

Pikiran yang terlalu dipenuhi kecemasan sering membuat seseorang sulit fokus dan mudah melupakan banyak hal.

Belajar hidup lebih tenang, mengendalikan emosi, dan memberi waktu untuk beristirahat membantu otak bekerja dengan lebih jernih dan stabil.

4. Menjaga pola makan dan kesehatan tubuh

Otak membutuhkan nutrisi yang baik agar fungsi berpikir dan mengingat tetap optimal.

Makanan bergizi, air yang cukup, dan pola hidup sehat membantu menjaga kesehatan saraf serta mendukung kerja otak dalam jangka panjang.

5. Melatih daya ingat dengan latihan sederhana

Kemampuan mengingat dapat dilatih melalui kebiasaan kecil seperti menghafal, mencatat, atau mencoba mengingat kembali pengalaman sehari-hari.

Latihan sederhana yang dilakukan secara konsisten membantu memperkuat kemampuan otak dalam menyimpan dan memanggil kembali informasi.

6. Tetap aktif bergerak dan berolahraga

Aktivitas fisik membantu aliran darah menuju otak menjadi lebih baik sehingga fungsi otak dapat bekerja secara lebih sehat.

Olahraga ringan yang dilakukan secara rutin juga membantu menjaga suasana hati dan meningkatkan kemampuan konsentrasi manusia.

7. Menjaga hubungan sosial dan komunikasi dengan orang lain

Berinteraksi dengan keluarga, teman, dan lingkungan sosial membantu otak tetap aktif dalam memahami percakapan dan merespons situasi kehidupan.

Hubungan sosial yang sehat juga membantu manusia merasa lebih tenang secara emosional, yang penting untuk menjaga kesehatan pikiran dan daya ingat.

Mengatasi pikun dan menjaga daya ingat membutuhkan perhatian terhadap kesehatan tubuh, ketenangan pikiran, dan kebiasaan hidup yang baik.

Otak manusia akan berkembang lebih sehat jika terus digunakan untuk belajar, berpikir, berinteraksi, dan menjalani kehidupan dengan seimbang serta penuh kesadaran.

W.S. RENDRA: RAKYAT INDONESIA BELUM MERDEKA

W.S. Rendra

"Kolonialisme berwajah baru masih saja eksis di bumi Nusantara. Praktik-praktik feodalistik berbau kolonialisme itu dilakukan oleh para birokrat, yang menurut Rendra, adalah golongan paling sok di dalam masyarakat kita. Pada penjajahan Belanda dan Jepang, mereka ini disebut pangreh praja (pemerintah negara), sementara penjajahan era Orla-Orba menjadi pamong praja (pengasuh negara). Kini, mereka suka menyebut diri "pejabat"—sebuah rumusan feodal dan karikatural yang ingin membedakan dari golongan lebih rendah, yakni "pegawai". — W.S. RENDRA

WS RENDRA: RAKYAT INDONESIA BELUM MERDEKA

"Saya memberi kesaksian. Meski Negara Indonesia adalah negara merdeka, nyatanya rakyat atau bangsa Indonesia belum merdeka. Para penindas rakyat yang utama adalah lembaga eksekutif (pemerintah) Orla-Orba (Orde Lama-Orde Baru), dan semua partai politik…”

                                               ***

Suara WS Rendra (64) menggelegar ketika menyampaikan orasi kebudayaan Rakyat Belum Merdeka: Sebuah Paradigma Kebudayaan di Galeri Cipta, Taman Ismail Marzuki (TIM), Selasa (16/5) malam lalu. Berkali-kali mengepalkan tangan atau meninju udara, kata-kata bertenaga penyair dan dramawan ini terasa begitu menyentak.

"Rakyat Indonesia tidak pernah menjadi warga negara dengan hak yang penuh untuk bebas berpartisipasi dalam urusan kemasyarakatan, urusan pemerintahan, dan urusan kenegaraan," katanya membuai segenap artis, seniman, politisi, militer, sastrawan, dan aktivis yang datang memenuhi Galeri Cipta malam itu. 

Suasana orasi bertambah meriah dengan hadirnya Datin Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail, tokoh oposisi Malaysia, yang malam itu ditemani Nurul Izzah, putrinya yang cantik dan menjadi incaran fotografer. Di awal acara, istri mantan Deputi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ini sempat berpidato sebelum akhirnya hanyut dalam kata-kata "Si Burung Merak" yang galak dan tak jarang juga sengak (sinis).

Meski gerakan reformasi telah bergulir, nyatanya hingga kini kekuatan, kedaulatan, dan kemerdekaan rakyat sebenarnya tidak pernah diperjuangkan secara konkret dan eksplisit oleh para elite politik di DPR-MPR maupun di jalan. Mereka, tuduh Rendra, justru lebih getol memperjuangkan posisi, kekuatan partai politik atau golongannya sendiri, dan sama sekali bukan kedaulatan rakyat.

"Mereka sering merasa diri sebagai suara dan kekuatan rakyat. Padahal, sebenarnya mereka tak lebih dari sekadar golongan politik saja di antara banyak golongan lain di masyarakat. Mereka pikir, kedaulatan golongan mereka sudah merupakan kedaulatan seluruh rakyat. Kalau demikian, lalu apa bedanya sikap gede rasa semacam itu dengan sikap rezim Orla-Orba yang menganggap kedaulatan lembaga eksekutif itu kedaulatan seluruh rakyat dan bahkan juga kedaulatan negara?" katanya menggugat.

Gugatan atas kenyataan menyedihkan ini harus dilakukan, kata Rendra, karena rakyat yang tidak berdaya adalah rakyat yang kehilangan kemanusiaannya. Kekuasaan pemerintah yang absolut akan menjadi berhala. Ia bisa mengobrak-abrik tatanan nilai moral dan peradaban. "Ujung-ujungnya, terjadilah proses erosi kebudayaan dalam kehidupan berbangsa!"

                                            ***

Menjelang berumur genap 65 tahun pada November mendatang, Rendra semakin menunjukkan kelasnya sebagai aktor, dan memang di situlah tempatnya. Tak heran, orasi kebudayaan bernuansa politik itu juga menciptakan suasana teatrikal memikat. Terlebih ketika ia mulai menyinggung iklim suasana feodalistik berbau kolonial dalam tubuh birokrasi.

Kolonialisme berwajah baru masih saja eksis di bumi Nusantara. Praktik-praktik feodalistik berbau kolonialisme itu dilakukan oleh para birokrat, yang menurut Rendra, adalah golongan paling sok di dalam masyarakat kita. Pada penjajahan Belanda dan Jepang, mereka ini disebut pangreh praja (pemerintah negara), sementara penjajahan era Orla-Orba menjadi pamong praja (pengasuh negara). Kini, mereka suka menyebut diri "pejabat"—sebuah rumusan feodal dan karikatural yang ingin membedakan dari golongan lebih rendah, yakni "pegawai".

Zaman revolusi, setiap orang biasa disapa dengan sebutan "bung" atau "saudara". Akan tetapi, kini, begitu kemerdekaan negara sudah mapan, mereka  tak mau disapa seperti itu karena ingin disapa sebagai "bapak". "Kalau rakyat datang bertemu dengan birokrat disebut sebagai 'menghadap'. Sikap birokrat yang sangat kurang ajar seperti itu, anehnya, sekarang ini malah disebut sebagai 'tata-tertib'," jelas Rendra bersemangat dan langsung disambut tepuk tangan meriah.

Padahal, di negara yang betul-betul rakyatnya berdaulat, birokrasi negara bukanlah abdi pemerintah, melainkan abdi rakyat. Raja-raja dahulu memang punya banyak abdi dalem. "Tetapi presiden tidak. Ia hanya punya menteri-menteri. Yang punya abdi hanyalah rakyat, karena negara ini kepunyaan rakyat," tegasnya menunjuk feodalisme yang tumbuh subur di kalangan sipil yang gemar bergaya militeristik.

Fenomena itu merupakan contoh-contoh sistem dan mentalitas para penindas rakyat yang telah didaur-ulang oleh  rezim Orla-Orba, dan kini oleh partai-partai politik. Sesungguhnya, semua parpol yang ada sekarang ini—termasuk mahasiswa yang suka berdemo di jalanan—hanya sibuk dengan pemerintah dan jalannya kekuasaan, serta posisi golongan mereka di dalam mekanisme kekuasaan. 

"Itu memang wajib dan penting, namun sekaligus aneh serta tidak cukup. Semua itu harus dibarengi dengan usaha memberdayakan rakyat agar mereka di seluruh Indonesia bisa merdeka bersama. Memberdayakan partai itu tidak otomatis sama dengan memberdayakan rakyat. Karena itu, kesadaran akan hak beroposisi itu jangan hanya ditujukan kepada pemerintah, tetapi juga terhadap parpol karena banyak yang masih memperbudak dan memperbodoh rakyat," jelas Rendra. 

                                            ***

Menurut perspektif kebudayaan, kata Rendra, reformasi-politik-ekonomi takkan menjadi reformasi yang beneran bila tidak berhasil memberdayakan rakyat. Padahal, setiap warga negara harus diberdayakan hingga masing-masing punya sumber nafkah, rumah tempat tinggal layak, dan seterusnya.

Di sinilah Rendra mengajukan sejumlah butir agenda perjuangan memberdayakan dan memerdekakan seluruh rakyat Indonesia secara bersama. Intinya, keadilan secara ekonomi-politik-sosial harus menjadi semangat konstitusi baru hasil amandemen terhadap UUD 1945 dan semangat yang sama juga harus menjadi jiwa utama lembaga peradilan yang mandiri.

Di sinilah pentingnya lembaga kepolisian bisa menjadi aparat hukum yang otonom dan mandiri. "Dalam undang-undang baru harus diperjelas, mereka bukanlah aparat pemerintah, tetapi aparat hukum," tandasnya.

Demi menjaga kedaulatan rakyat itulah, wewenang tugas dan kewajiban Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan lembaga intelijen negara harus dibatasi. Pokoknya, kata Rendra, jangan sampai lembaga eksekutif—melalui tangan TNI dan Badan Koordinasi Intelijen Negara  (Bakin)—lalu menjarah kedaulatan dan keamanan rakyatnya.

Sumber: Kompas, 19 Mei 2000

BILA KIAI BERDEBAT

(TEMPO, No. 11, Tahun XI, 16 Mei 1981)

Oleh: Abdurrahman Wahid

Banyak kiai memiliki sifat aneh, tetapi yang paling sering didapati adalah sikap egosentris mereka. Mungkin ini adalah kompensasi kejiwaan untuk mengimbangi keharusan berpola hidup serba konformistis dengan sesama kiai. Juga untuk mengimbangi ‘larutnya kepribadian’ dalam tugas pelayanan mereka yang begitu total kepada kehidupan masyarakat. 

Taruhlah ini semacam ‘kemewahan’ sikap dalam deretan mendatarnya pola hidup mereka sendiri: mengajar, beribadat ritual, konsultasi kepada masyarakat, memimpin beberapa jenis upacara keagamaan yang berdimensi sosial (kelahiran, khitanan, perkawinan dan kematian) dan sebagainya. 

Justru dalam forum musyawarah hukum agama antara sesama kiai terletak ‘katup pelepas’ untuk menunjukkan arti diri mereka dalam rutin kehidupan serba datar tersebut. Egosentrisme mereka lalu muncul dalam bentuknya yang paling sedikit berakibat negatif. Memang cukup banyak yang memperagakan eksentrisitas watak hanya untuk sekedar tampak aneh saja, sering dirupakan secara kongkrit dalam bentuk pembicaraan berkepanjangan tentang definisi suatu hal tanpa mampu mencari kerangka sosial yang lebih sesuai dengan kebutuhan hidup masa kini. Seolah-olah dominasi pemikiran skolastik menutupi munculnya kesadaran sosial yang sedang mencari jalannya sendiri memasuki lingkup pemikiran keagamaan. 

Di luar forum musyawarah hukum agama, sedikit sekali tampak perbedaan pendirian dan pendekatan antara semua kiai itu, karena fungsi ritual mereka lakukan kurang lebih dalam pola yang hampir bersamaan. Hanya dalam fungsi mendidik masyarakat melalui dakwah oral, para kiai telah mulai menunjukkan perbedaan cara berpikir. Ada yang menekankan pesan-pesan mereka pada penguatan nilai-nilai moral melalui penolakan atas segala yang bercap modern, tetapi cukup banyak pula yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah dasar dalam kehidupan masyarakat, seperti penumbuhan toleransi dan pengembangan sikap berperhitungan (rechenhaftigkeit, kalau meminjam istilahnya Jan Romein). 

Dalam musyawarah hukum agama yang berlangsung ribuan kali banyaknya di seluruh penjuru tanah air setiap tahunnya, berlangsung perdebatan sengit antara mereka yang hanya berkepentingan untuk membatasi diri pada rumusan-rumusan harfiah yang sesuai dengan landasan berpikir skolastik, dan mereka yang mencoba mencari relevansi skolatisisme itu dalam perkembangan sosial yang berlangsung cepat. Perdebatan antara mereka yang setuju KB sebagai gagasan dan yang tidak setuju, yang dapat menerima pemindahan kuburan untuk membuat jalan dan yang tidak dapat menerimanya dan seribu  satu kasus-kasus lainnya.

Variasi sangat besar tampak dalam argumentasi yang digunakan dalam forum-forum tersebut, untuk menunjang pendapat yang saling berbeda itu. Kaidah yang dipergunakan juga sangat beragam, belum lagi cara melakukan aplikasi kaidah yang digunakan atas persoalan yang menjadi pokok pembahasan. Tidak kurang pula argumentasi murahan dipergunakan, seperti ucapan almarhum Kiai Wahab Chasbullah kepada almarhum Kiai Abdul Jalil Kudus sewaktu membahas validitas DPR-GR dari sudut hukum agama dua puluhan yang lampau: “Kitab yang sampeyan gunakan ‘kan cuma cetakan Kudus, kalau kitab yang menunjang pendapat saya ini cetakan luar negeri!”

Ada sesuatu yang lebih berharga yang sebenarnya tersimpan dalam pengemukaan argumentasi langsung seperti itu. Keinginan untuk memasukkan unsur-unsur kehidupan aktual ke dalam proses perumusan pendapat agama atas suatu persoalan. Keinginan agar ada perubahan kriteria, betapa halus dan kecilnya sekalipun, dalam penyusunan postulat-postulat (faradhiyat) logika agama. 

Tidak heranlah jika upaya seperti itu pernah membawa kepada suatu kejadian yang berakibat positif, walaupun menggelikan. 

Masalahnya menyangkut diktum mazhab Syafi’i tentang larangan menyelenggarakan dua rombongan sembahyang Jumat di kampung yang sama. Di Kota Jember timbul persoalan  dengan diktum ini, tatkala guru agama di sebuah SMP yang berdekatan dengan Masjid Agung bermaksud menyelenggarakan sembahyang Jumat terpisah sebagai peragaan praktek di sekolah tersebut. 

Para kiai pun segera ribut, terlibat dalam perdebatan antara yang membolehkan dan yang tidak memperkenankan. Perdebatan segera memasuki persoalan definisi kampung, yang dalam bahasa Arab kuno disebut balad, dan aplikasinya bagi masa modern dengan pemisahan wilayah secara administratif. Kelurahankah, atau pedukuhan?

Dalam suasana demikian, Kiai Rahmat mengemukakan pendapat yang ‘nyentrik’ juga. “Boleh saja dilakukan. Antara SMP dan Masjid Agung ‘kan sudah berlainan kampung, tidak sama balad-nya. Bukankah RK-nya berlainan?”

Abdurrahman Wahid

Sumber: TEMPO, No 11, Tahun XI, 16 Mei 1981

ANTARA MARX DAN ORIENTALIS

(TEMPO, No. 11, Tahun XI, 16 Mei 1981)

Resensi oleh: Abdurrahman Wahid

"Timur Tengah yang statis, pergolakan yang tak berakar ke bawah." Anggapan kuno itu dicoba dibuyarkan buku ini. Sebuah pandangan yang berharga disimak, apalagi bila diingat negeri kita negeri muslim.

Judul buku: MARX AND THE END OF ORIENTALISM

Pengarang: Bryan S. Turner

Penerbit: George Allan & Unwin, London, 1978, 98 hal. termasuk indeks & bibliografi

Dengan buku ini, Turner, pengarangnya, mencoba mencapai dua tujuan sekaligus. Pertama mendudukkan kajian tentang masyarakat muslim di Timur Tengah pada arah yang tepat. Kedua, melakukan otokritik atas kesalahan yang pernah diperbuatnya dalam melihat masyarakat tersebut.

Jarang ada buku yang mampu menunjukkan sudut pandangan baru, sambil menggambarkan proses pemunculan pandangan lama yang dianut selama ini secara terperinci. Dalam hal ini buku Turner dapat dinilai telah mencapai fungsi kritik dan deskripsi kajian masa lalu dengan baik – seperti yang dilakukan Seyyed Hussein Alatas dengan bukunya The Myth Of The Lazy Native.

Dalam pendahuluan, Turner menunjuk pada keadaan kajian tentang masyarakat Timur Tengah secara umum yang dikategorikannya sebagai terlalu dipusatkan pada produk literer hasil lembaga yang berkuasa (ruling institutions), baik itu ulama, kelompok militer maupun birokrasi negara' (hal. 6).

Susunan Stagnant

Karena tekanan seperti itu kajian yang dibuat selama ini, kalau menyangkut politik, memandang wilayah permasalahannya hanya berupa pertentangan tajam di lingkungan keluarga keraton. Dan memandang sejarah hanya sebagai kekuasaan yang silih berganti dipegang oleh wangsa-wangsa aneka ragam.

Pola seperti itu ternyata juga mempengaruhi penglihatan kajian Marxistis atas kawasan Timur Tengah, walau pengaruh itu sangat halus dan tidak segera tampak.

Salah satu contoh adalah pengaruh orientalisme yang masih mendalam atas pandangan Marx. Bahwa peradaban Islam adalah statis; terkungkung oleh pandangannya sendiri tentang apa yang suci dan benar, oleh kode susilanya yang formalistik dan oleh hukum-hukum keagamaannya. Watak hidupnya yang beku itu diperkuat oleh sistem politiknya yang otoriter dan despotik.

Pandangan itu akhirnya berujung pada tesis, bahwa di Timur Tengah tidak ada revolusi yang berasaskan perjuangan kelas (hal. 67).

Munculnya pandangan seperti itu bermula dari Engels. Menurut Engels, susunan masyarakat Timur sudah menjadi stagnant. Sehingga peranan kesejarahan dari kapitalisme adalah untuk menghancurkan cara berproduksi prakapitalistis yang mendominasi susunan kemasyarakatan tersebut. Juga anggapan, bahwa 'negara-negara kecil' atau pemberontakan kelompok-kelompok kecil tidak mendorong munculnya kapitalisme sebagai sistem hubungan ekonomis berlingkup global. 

Konsekuensinya adalah pandangan politis bahwa pemberontakan kaum nasionalis, protes rakyat dan tentangan ikatan kesukuan terhadap peranan kesejarahan kapitalisme, adalah sesuatu yang pada dirinya berwatak reaksioner. Karena kesemuanya akan menghambat munculnya sistem ekonomi global yang berwatak kapitalistis, yang menjadi prakondisi mutlak revolusi sosialis.

Bersumber pada historisme konvensional dari kajian kaum orientalis dan historisme filsafat Hegel, analisa Marx, Engels dan kemudian para pengkaji lainnya yang menggunakan pola Marxis ternyata tidak menghasilkan gambaran benar tentang keadaan kawasan Timur Tengah selama ini. 

Selama ini kajian sosiologis tentang kawasan tersebut terlalu didominasi pola yang diajukan Emile Durkheim, dan juga pola kajian sosiologis tradisional yang berkembang di Inggris. Masalahnya, setelah dilihat kelemahan pokok kedua pola itu, bukanlah: benarkah kajian Marxis layak untuk diberlakukan atas kajian Timur Tengah. Melainkan: kajian Marxis yang mana yang harus digunakan.

Buku Turner ini justru upaya memahami kesalahan yang diperbuat kajian Marxis selama ini, yang bersumber pada hal-hal yang disinggung di atas secara sepintas.

Dalam bab pertama, dibahas kelemahan fundamental pandangan Marx tentang hubungan antara kolonialisme dan kapitalisme. Khususnya ketidakmampuan Marx memberikan nilai tersendiri yang terlepas dari pola penumbuhan sistem global kapitalisme atas aspirasi kemerdekaan bangsa terjajah.

Kemelut Masyarakat

Bab kedua menelusuri perkembangan teori Marxis tentang Timur Tengah. Baik di masa lalu (Marx sendiri sedikit banyak menunjuk pada 'kasus Timur Tengah' dalam kajiannya tentang 'Cara Berproduksi Asia'/Asian Modes of Production, disingkat AMP – seperti dalam tulisannya bersama Engels berjudul The British Rule In India) maupun di masa kini (terutama Abdel Malek dan Althusser). Masing-masing teori dilihat latar belakang kesejarahannya, dan ditunjukkan kekurangan pokoknya.

Model keserasian sosial (disebut Mosaic Model), pada masyarakat yang keragaman etnisnya begitu besar dan pelapisannya begitu kompleks tapi hanya diperlakukan sebagai 'kemelut yang tidak akan kunjung selesai karena latar belakang kesejarahan yang berlainan dari masing-masing unsur masyarakat', dibahas dalam bab ketiga. Kembali menonjol, mengapa masalah pertentangan kelas tidak pernah menjadi pola kajian cukup berarti dan digunakan secara benar dalam kajian tentang Timur Tengah dan masyarakat muslim di kawasan tersebut. 

Prasangka, pandangan merendahkan dan ketidakmengertian akan jangkauan aspirasi nasionalistis yang hidup di kawasan Timur Tengah, dibicarakan dalam bab keempat. Termasuk juga pembahaan atas hubungan ideologis antara nasionalisme itu sendiri dan superstruktur global yang mempengaruhinya – seperti kapitalisme, Marxisme dan cabang-cabang keduanya. 

Bab kelima mempermasalahkan hubungan antara cara berproduksi, kelas sosial dan revolusi di kawasan Timur Tengah. Pandangan salah selama ini tentang hubungan tersebut di kalangan para pengkaji, termasuk kajian-kajian Turner sendiri sebelum buku yang dibahas di sini (yaitu buku Weber and Islam, terbit 1974 dan sejumlah artikel di berbagai jurnal ilmiah), dibahas mendalam.

Semua pembahasan itu kemudian ditutup dengan usul yang dibahas dalam bab keenam, yang menyajikan dilema epistemologis dari kajian Timur Tengah. Turner menolak pola dikotomis yang digunakan para orientalisten. Dimasukkannya ke dalam kategori ini 'sejarawan, ahli kearaban dan keislaman dan mereka yang secara umum melakukan kajian geografis, ekonomis dan sosiologis’.

Pola tersebut melihat masyarakat Barat sebagai sesuatu yang dinamis dalam dirinya sendiri yang dalam perkembangannya berakhir pada demokrasi. Dan masyarakat Islam, menurut pola tersebut, selamanya akan terbungkus kebekuan (stagnant) – atau, memang memiliki benih penurunan kualitas sejak kelahirannya (declines from its inception). 

Lepas Dari Kungkungan

Turner juga menolak pandangan Hegelian yang dipengaruhi penilaian masyarakat Timur Tengah sebagai statis, yang dikembangkan para orientalis. Tetapi ia menunjukkan penghargaan kepada beberapa perkembangan penting dalam dua dasawarsa terakhir ini di kalangan para pengkaji Marxis, seperti Poulantza, Hindes, Hirst dan Miliband. Mereka masih juga terjebak dalam beberapa kesalahan dilematis tidak kecil, tetapi setidak-tidaknya mereka telah berhasil melepaskan diri dari kungkungan pola berpikir yang dikembangkan para orientalis dan pengkaji Marxis yang masih menggunakan pola berpikir historis Hegel.

Karena itu dapat disimpulkan, Turner menghendaki dilanjutkannya kajian Timur Tengah melalui pola kajian sosiologis – yang memperhitungkan pengaruh perkembangan superstruktur global seperti sistem ekonomi kapitalistis – atas perkembangan di kawasan tersebut. Walaupun sudah tentu dengan terlebih dahulu memecahkan banyak persoalan dilematis, seperti tempat determinisme sejarah, independensi politik dari faktor ekonomis, dan pemisahan perkembangan politik dari teori politik,

Buku ini sangat berharga sebagai petunjuk untuk melepaskan diri dari kebalauan dalam kajian sosiologis dan ekonomi-politis yang berkembang saat ini. Antara mereka yang menolak wawasan perjuangan kelas, kaum Marxis yang deterministik dan Marxis yang mencoba membebaskan diri dari determinisme historis. Walaupun mengenai kawasan Timur Tengah dan masyarakat muslim di sana, telaah metodologis dengan pembahasan literatur teoretis yang terbaru akan sangat bermanfaat bagi upaya kita mengerti keadaan masyarakat kita sendiri – yang "kebetulan" bermayoritas penduduk muslim pula.

Abdurrahman Wahid ■

Sumber: TEMPO, No 11, Tahun XI, 16 Mei 1981