alt/text gambar

Jumat, 20 November 2026

, ,

GANTI REZIM

Kompas, 20 November 2026, “Analisis Budaya” 


Oleh: Ariel Heryanto


Pergantian pemerintah lumrah di banyak negara. Sering kali perubahan itu tidak banyak bermakna bagi kehidupan warga. Apalagi pergantian satu atau segelintir pejabat tinggi negara. Yang sangat langka dan sekaligus bermakna adalah pergantian rezim, yakni perubahan mencolok pada kiblat ideologi dan tata kelola politik kenegaraan.

Di Indonesia baru dua kali terjadi perubahan besar dalam kiblat politik dan ganti rezim. Masing-masing bergulir dari tahun 1945 dan 1965. Yang satu berkiblat ideologi kiri, yang lain kanan. Setelah itu yang terjadi cuma ganti pemerintah. Malah pasca-1998 pemerintah berganti-ganti, tetapi banyak diisi personel warisan Orde Baru.

Apa yang memungkinkan pergantian rezim? Jawabannya banyak dan beragam. Sedikit banyak kondisi dan konteks sejarah setiap masyarakat ikut menentukan. Di sejumlah negara, perubahan besar kiblat politik terjadi secara damai melalui pemilihan umum (pemilu). Hongaria, Swedia, Brasil, dan Amerika Serikat (pemilu tengah periode atau midterms) menjadi beberapa contoh mutakhir. Politik pemerintah mereka tadinya bercorak ideologi ekstrem kanan, berbalik ke tengah atau kiri.

Indonesia pernah mencicipi demokrasi parlementer pada dekade pertama kemerdekaan. Sejumlah partai politik bertarung seru dan menawarkan visi dan strategi pembangunan berdasarkan kiblat ideologi berbeda. Sayang, percobaan demokrasi parlementer itu macet dalam usia pendek.

Kini Indonesia jauh berbeda. Perubahan radikal dalam sistem pemerintahan tidak mungkin lewat pemilu. Setelah Pemilu 1955, tak ada lagi persaingan partai politik berbasis ideologi yang mewakili kemajemukan bangsa sebesar ini. Sejak bangkitnya Orde Baru (1966), pemilu didesain agar tidak ada peluang bagi perubahan rezim secara radikal.

Apa pun hasil pemilu di negeri ini, sebagian besar partai politik berselingkuh dalam koalisi. Tak ada partai yang berminat berjuang sebagai oposisi. Sesekali ada persaingan kubu di sekitar istana, tetapi terpusat pada individu politisi, apabila perlu dengan melecehkan hukum atau mengandalkan kekerÄsan preman, polisi, dan militer.

Para politisi lain berbondong tunduk di bawah ketiak siapa pun yang berkuasa. Ketika kekuasaan itu memudar, mereka kabur mencari ketiak penguasa baru. Politik tanpa moral, tanpa visi, dan tanpa integritas menjadi "normal". Dalam slogan, kedaulatan tertinggi RI dikatakan milik rakyat. Nyatanya, rakyat secara politik ibarat yatim piatu. Orde Baru menyebutnya "massa mengambang".

Bukan berarti perubahan besar tidak mungkin terjadi di negeri ini. Ada akhir bagi semua kekuasaan di mana pun. Tiga kondisi membuka peluang perubahan rezim ketika tak ada partai oposisi dan langka atau lemahnya gerakan massal yang terorganisasi.

Pertama, krisis eksistensial. Entah itu dipicu krisis pangan, krisis lingkungan hidup, krisis energi, krisis ekonomi, atau kombinasinya. Apabila kebutuhan dasar banyak orang terancam karena krisis air bersih, susah bernapas dalam udara segar, krisis pangan, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat tidak dipercaya rakyatnya, demonstrasi massa bukan pilihan iseng atau hanya melibatkan aktivis.

Amuk massa yang putus asa pernah terjadi di mana-mana. Mereka bisa spontan, acak, tanpa organisasi atau pemimpin gerakan. Bahkan demonstrasi yang terorganisasi sekalipun tak menjamin akan menghasilkan perubahan sosial, kecuali didukung beberapa kondisi lain, termasuk yang kita bahas berikut ini.

Kedua, perpecahan parah di tingkat elite. Sekuat apa pun, koalisi elite di negeri ini selalu dihantui saling curiga, persaingan tersembunyi dan rentan pengkhianatan. Semua pihak sama-sama paham bahwa koalisi mereka berdasarkan oportunisme, bukan komitmen bersama pada visi, ideologi, dan kepentingan bangsa berjangka panjang.

Di masa ekonomi stabil, bibit perpecahan itu bisa dipendam. Di masa krisis berlapis, apalagi didesak gelombang demonstrasi massa berkepanjangan, koalisi mudah terkoyak. Perpecahan elite sulit dihindarkan. Apabila tidak disertai gelombang gugatan rakyat, perpecahan elite itu hanya jadi drama konflik sesama elite. Paling jauh, hasilnya hanya perubahan personel elite. Terkadang disertai tragedi kekerasan horizontal di tingkat jelata yang ditumbalkan.

Ketiga, campur tangan internasional. Kini tak ada negara yang sepenuhnya otonom, kebal dari gejolak politik-ekonomi-budaya global. Kehidupan sehari-hari setiap negara dibentuk oleh jejaring kerja sama dan persaingan lintas negara multidimensi. Hal ini juga berlaku di negara yang pejabatnya gemar berpidato sok anti-asing.

Konflik elite atau demonstrasi akbar di negeri ini berpotensi menimbulkan dampak serius pada kepentingan negara lain dan politik domestik mereka. Maka, campur tangan asing sulit dihindarkan. Malahan sering terjadi, campur tangan asing diminta-minta penguasa maupun kelompok antipenguasa di negeri yang bergolak, dengan alasan bertolak belakang.

Setiap pihak berharap kekuatan internasional berpihak pada kubu mereka. Itulah yang terjadi pada dua perubahan besar di Indonesia (1945 dan 1965). Kekuatan asing tidak satu dan mereka bisa saling berseteru. Jadinya rumit.

Tiga faktor di atas (krisis, perpecahan elite, dan campur tangan internasional) sangat jarang terjadi bersamaan sehingga melahirkan pergantian rezim. Ketika yang langka itu terjadi, biasanya ia tampil sebagai kejutan besar bagi banyak orang. Sekali lagi, pergantian rezim 1945 dan 1965 menjadi contoh terbaik untuk kita.

Reformasi 1998 dan akhir kekuasaan Soeharto tidak sehebat pergantian rezim 1945 dan 1965. Bahkan peristiwa yang kurang dahsyat ini pun di luar dugaan banyak pihak beberapa bulan sebelumnya. Maklum, sudah seperempat abad sebelumnya berbagai gerakan anti-Orde Baru bangkit, memakan banyak korban dan gagal. Walau kuat secara struktural, ternyata militerisme dan oligarki tidak sekuat dugaan umum.

Demonstrasi massa tak pernah sepenuhnya sia-sia, walau sering tampak begitu. Namun, untuk menjadi bagian dari proses pergantian rezim, ia membutuhkan ketekunan kerja maraton, serta sejumlah kondisi pendukung dan momentum tepat yang sulit ditebak.

Ariel Heryanto, Profesor Emeritus dari Universitas Monash, Australia

Sumber: Kompas, 20 November 2026



AHMAD TOHARI: ROH NOVEL SUDAH TERWAKILI


(TEMPO, No. 4036/7 – 13 November 2011, “Sinema”) 

Trilogi novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari adalah karya penting dalam kesusastraan Indonesia. Berthold Damshauser, peneliti sastra Jerman, menyatakan lebih dari 50 skripsi dan tesis di Leiden dan Lund University, Swedia, lahir dari novel itu. Bahkan, pada 1990-an, novel itu menjadi bacaan wajib mahasiswa jurusan sastra Asia Timur di sana.

Ronggeng Dukuh Paruk: Catatan buat Emak pertama kali diterbitkan Gramedia pada 1982, yang disusul Lintang Kemukus Dini Hari (1985) dan Jentera Bianglala (1986). Pada 2003, Gramedia menerbitkan kembali ketiga bagian itu menjadi satu buku.

Ahmad Tohari lahir di Desa Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Banyumas, Jawa Tengah, pada 13 Juni 1948. Dia sempat kuliah di Fakultas Ilmu Kedokteran Ibnu Khaldun, Jakarta, dan Fakultas Ekonomi serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Soedirman, Purwokerto, tapi tak satu pun diselesaikannya. Selain menulis novel tentang ronggeng, dia melahirkan novel lain, seperti Di Kaki Bukit Cibalak, Senyum Karyamin, Bekisar Merah, Lingkar Tanah Lingkar Air, dan Orang-orang Proyek.

Meski sempat berdiam di Jakarta memimpin majalah Amanah, Tohari kini lebih memilih menikmati kampung halamannya. Ia kini memimpin Pondok Pesantren Al-Falah di Tinggarjaya sembari memimpin majalah Ancas, majalah bulanan berbahasa Banyumas. Berikut ini wawancara Aris Andrianto dari Tempo tentang novel Tohari yang diangkat ke film.

Sejak kapan Indika Pictures dan Salto Films meminta izin mengadaptasi novel Anda menjadi film?

Pada 2001, Indika Pictures datang dan membicarakan pembuatan film ini. Tapi saat itu pembicaraan buntu. Dua tahun berikutnya, produser Salto Films datang dan membicarakan rencana mengangkat novel menjadi film. 

Apa Anda langsung setuju?

Soal pembuatan film, saya sepakat saja. Pembicaraan awal hanya soal tawar-menawar harga. Setelah sepakat, kami setuju proses produksi. Sebagai novelis, saya sudah melepaskan hak atas tafsir teks novel kepada pembaca, termasuk kepada sutradara film. Saya tidak bisa memaksakan tafsir tunggal saya atas teks novel saya. Saya kira novel saya ini hanya sebagai sumber inspirasi.

Tidak khawatir ada salah persepsi atas teks tersebut?

Sebagai penulis, saya sadar akan adanya perbedaan kedua media. Saya menggunakan teks bahasa, sedangkan sutradara menggunakan kamera. Saya juga yakin pencapaian dari novel akan berbeda dengan pencapaian dalam film. Baik film maupun novel nantinya akan mempunyai kekuatan dan kelemahan masing-masing.

Apakah Anda mengikuti proses pembuatan filmnya?

Saya sudah melihat filmnya. Pernah pula mengikuti satu kali proses pengambilan gambar. Mereka juga sudah melakukan wawancara dan berdiskusi beberapa kali dengan saya. Saya kira roh novel cukup terwakili. Ada empati terhadap masyarakat kecil. Di beberapa bagian, saya salut terhadap film ini. Dramatisasi aspek politik, yang saya malah tidak terlalu berani, di film ini ada. Seperti adegan mayat mengapung, di novel saya tidak ada.

Novel ini dulu diangkat jadi film Darah dan Mahkota Ronggeng. Bagaimana hasilnya dibanding yang sekarang?

Dibanding yang dulu, ini yang paling serius. Cukup mendekati novel aslinya, meski saya sadar pencapaian bahasa akan berbeda dengan pencapaian kamera. Tapi, jika dibandingkan dengan yang lama, ini lebih mengena. Yang dulu kurang menghayati kebudayaan lokal. Pada akhirnya, hanya keseksian yang diumbar. Kemungkinan lain, film itu dibuat sebelum terbitnya buku kedua dan ketiga. Jadi hanya membaca buku pertama.

Banyak orang menilai ronggeng sama dengan pekerja seks....

Dalam kebudayaan Banyumas, ronggeng adalah pengikat kebudayaan. Ronggeng merupakan pemangku dunia perempuan yang akan mengimbangi dunia laki-laki. Kalau memang ada uang dan seks, itu memang wajar. Dalam konteks kebudayaan masa itu, itu hal lumrah. Saat ini menjadi tidak wajar karena penari ronggeng juga mempunyai suami. Jadi, kalau bicara konteks sekarang, ya memang seperti pelacur atau pekerja seks. Saat ini ronggeng sudah bersih karena menjadi showbiz.

Bagaimana dengan tradisi buka kelambu?

Itu lazim digunakan dalam ritual calon ronggeng. Saya tak mengada-ada. Calon ronggeng ditempatkan di ranjang berkelambu sebelum dinobatkan menjadi ronggeng. Maknanya adalah menyiapkan calon ronggeng yang telah dipingit dan sudah waktunya menghadapi masyarakat. Soal buka kelambu, ada yang mengatakan calon ronggeng dirampas keperawanannya oleh sang dukun saat ritual. Ada yang mengatakan hanya ritual duduk dan membuka kelambu. ■


Sumber: TEMPO, No. 4036/7 – 13 November 2011


Kamis, 19 November 2026

Mengapa Banyak Orang Indonesia Malas Baca Buku?

Banyak orang Indonesia malas membaca buku itu bukan karena mereka bodoh, tapi karena dari awal nggak pernah diajarin bahwa membaca itu menyenangkan dan bisa menyelamatkan hidup. 

Buku “How to Read a Book” karya Mortimer J. Adler, buku klasik yang ngajarin bukan cuma “cara” membaca, tapi “kenapa” kita harus membaca.

Penjelasan dalam buku itu:

“The person who says he knows what he thinks but cannot express it usually does not know what he thinks.”

(Orang yang bilang dia tahu apa yang dia pikirkan, tapi tidak bisa mengungkapkannya, biasanya tidak tahu apa yang dia pikirkan.)

Kurangnya minat baca di Indonesia itu berdampak langsung ke rendahnya kualitas berpikir dan kemampuan menyampaikan ide. Banyak orang susah berpikir jernih karena referensinya cuma medsos dan headline, bukan buku dan pemahaman mendalam.

Beberapa alasan mengapa budaya baca di Indonesia masih rendah:

1. Dari kecil, membaca itu dipaksa, bukan dikenalkan. Jadi mindset-nya: baca = tugas, bukan petualangan.

2.Akses buku berkualitas masih terbatas.

Di kota besar mungkin gampang, tapi di banyak daerah? Buku bagus susah dicari.

3. Literasi kalah sama hiburan digital.

Kenapa baca buku 300 halaman kalau bisa scroll TikTok 30 detik?

4. Lingkungan nggak mendukung budaya baca.

Jarang banget lihat orang dewasa di sekitar kita baca buku. Gimana kita bisa ikut?

5. Sistem pendidikan fokus ke ujian, bukan pemahaman.

Jadi orang baca bukan buat ngerti, tapi buat dapet nilai.

Jadi, minat baca bisa dilatih, asal niat dan dibangun pelan-pelan. Kita harus ubah cara pandang: buku bukan beban, tapi bensin buat nalar dan jiwa kita. Karena orang yang mau berpikir, harus mau membaca.


Rabu, 18 November 2026

P A H L A W A N

TEMPO, No. 13, Tahun XXI, 25 Mei 1991


Oleh: Daniel Dhakidae


Sjahdan, Galileo tidak tahan di depan pengadilan inkuisisi yang terdiri dari para kardinal di Vatikan. Murid-muridnya menunggu dengan penuh keyakinan bahwa tidak mungkin the age of reason bisa dikhianati oleh siapa pun, apalagi oleh Galileo. Ketika lonceng Santo Markus berdentam bertalu-talu, seorang juru pengumuman – seakan-akan mau menandingi dentaman lonceng gereja – mengumumkan pengakuan sang guru besar. 

Saya, Galileo Galilei, profesor matematika dan fisika di Florence, dengan ini menarik kembali ajaran dan kesaksian saya bahwa matahari adalah pusat semesta dan tidak berputar tapi diam di tempatnya, dan bahwa bumi bukan pusat dan berputar di tempatnya. Dari hati yang tulus dan iman yang tak terguncangkan, saya menarik kembali, menghukum, dan membuang semua kekeliruan dan kesesatan ini, tak ubahnya seperti kalau saya melakukan kekhilafan dan memberikan pendapat yang bertentangan dengan Gereja yang Kudus. 

Para muridnya seperti disambar petir. Ketika Galileo menemui murid-muridnya sebagian lunglai patah semangat dan separuhnya ngamuk tak percaya telinganya sendiri sambil mencaci maki sang profesor sebagai “keranjang sampah, tukang makan cacing.” 

Demi suatu zaman baru, yaitu zaman akal sehat, seorang tokoh harus dimunculkan. Seorang pahlawan mesti dilahirkan. Dalam keputusasaannya, Andrea – salah seorang murid – berseru histeris: “Unhappy, the land that has no heroes!”

Si pendasar zaman baru – tak lain dari Galileo Galilei – tak percaya pada paham itu, dan tidak rela kepercayaan bahwa “celakalah suatu bangsa yang tidak punya pahlawan” itu disebarluaskan. Dalam ketenangannya, dia berujar: “No. Unhappy the land that needs a hero!” Tidak. Celakalah bangsa yang memerlukan pahlawan! 

Perlahan-lahan layar menjulur turun mengecup bibir panggung. Babak dua belas drama Bertolt Brecht The Life of Galileo untuk sementara ditutup sambil menanti dua babak terakhir. 

                                                ***   

Soekarno sama dengan Galileo sebagai pendasar zaman baru. Tapi Soekarno tidak sama dengan Galileo. Konsentrasi kekuasaan yang dia bangun buat dirinya bersama dua golongan yang lain adalah usaha membangun kepercayaan bahwa seorang pahlawan bukan saja sudah dilahirkan. Ia harus tetap dikukuhkan sebagai pahlawan suatu revolusi yang tak kunjung selesai. 

Dalam perjalanan waktu memiliki pahlawan melahirkan rising demand-nya sendiri. Memiliki pahlawan saja tak cukup. Ia harus mampu merangsang suatu keperluan akan pahlawan. Dalam perjalanan waktu, keperluan akan pahlawan itu jauh lebih menguasai panggung politik. 

Yang disebut personality cult, atau kultus pribadi terhadap Soekarno di dalam politik Indonesia tahun 1960-an, tak lain sekadar usaha untuk terus menciptakan suasana untuk meningkatkan keperluan akan pahlawan. Bahwa kita kekurangan pahlawan atau kita menghadapi krisis kepahlawanan dan tidak ada jalan lain selain melihat yang sudah kita miliki, yaitu Soekarno. 

Tragedi di sana adalah proses politik memaksakan kita untuk menerima menyatunya yang “kita miliki”dan “kita perlukan”. Yang kita perlukan sudah kita miliki dan yang kita miliki sungguh mati adalah yang kita perlukan. Tragedi itu lebih memilukan karena the rising demand akan pahlawan tidak melahirkan banyak pahlawan atau bahkan tidak boleh melahirkan lebih banyak pahlawan. Karena, satu-satunya yang diperkenankan adalah “pahlawan tunggal”. 

Dengan demikian, yang terjadi adalah semacam konvolusi, yaitu proses politik dan ekonomi berputar kembali ke dalam karena tidak mampu menciptakan terobosan untuk memecahkan lingkaran tanpa-ujung-tanpa-pangkal antara “memerlukan” dan “memiliki” pahlawan. Hasilnya adalah yang disebut sebagai onmissbaarheid, tidak tergantikan. Struktur politik, struktur ekonomi tak bisa berbuat lain daripada mengumumkan Soekarno menjadi pahlawan seumur hidup dengan kewajiban mendiami tahta untuk waktu yang tak boleh ditentukan, justru karea revolusi “memerlukan” seorang pahlawan. 

                                              ***      

Demokrasi yang punya daya dukung adalah sitem yang tidak dimaksudkan untuk melahirkan pahlawan karena pranatanya memungkinkan siapa saja mampu muncul untuk bisa berperan, everyone his own hero. Karena itu, ketiadaan pahlawan tak akan membikin suatu bangsa terseret ke lembah duka. 

Tetapi kalau sekiranya itu tidak terjadi, yaitu sistemnya tidak bisa bekerja, semua orang mulai ramai-ramai memerlukan pahlawan. Ketika orang mulai merasa memerlukan pahlawan, status quo adalah sahabatnya yang paling karib. Kesimpulan lanjutnya adalah bahwa setiap pemimpin di lembaga apa saja, yang kecil dan yang besar, tak tergantikan. 

Kalau memang itu yang kita alami, maka Galileo-nya Bertolt Brecht akan mengusik kita dengan kata-katanya: “Celakalah bangsa yang memerlukan seorang pahlawan!” 


Sumber: TEMPO, No. 13, Tahun XXI, 25 Mei 1991


, ,

POLITIK NU



Oleh: M. Ryaas Rasyid

(EDITOR, NO. 11 / THN. III / 18 NOVEMBER 1989) 


Muktamar NU bulan ini menarik untuk diamati. Di sam- ping akan menetapkan pengurus baru periode mendatang, muktamar ini juga diharapkan akan menegaskan sikap politik NU, terutama di dalam penyaluran aspirasi para anggotanya pada pemilihan umum. Tema terakhir ini sesungguhnya lebih menarik disimak ketimbang membicarakan siapa yang akan menjadi ketua umum berikutnya.


Perjalanan politik NU – terutama setelah menjadi partai politik dan mengikuti Pemilu 1955, serta sempat mencapai urutan ketiga di bawah PNI dan Masyumi – memang tidak pernah sepi dari perhatian para pengamat. Secara obyektif, harus diakui, NU merupakan organisasi politik Islam yang paling massive dengan ikatan tradisional Ulama-Umat sebagai ciri utamanya. Ikatan ini, dari segi Umat, dapat dijelaskan dengan satu kata: kesetiaan. Karena itulah, saat para pemimpin NU dahulu memutuskan keluar dari Masyumi, partai ini dengan mudah menempatkan dirinya di urutan para pemenang pada Pemilu 1955.


Bahkan, di saat partai-partai lama mengalami degradasi drastis, tersingkir oleh Golkar pada Pemilu 1971, NU bisa menempatkan dirinya di urutan kedua, dengan persentase suara tidak lebih rendah dari perolehannya di tahun 1955. Dukungan NU di dalam PPP juga sangat bermakna mengantar partai ini sebagai pesaing Golkar pada Pemilu 1977 dan 1982. Sebaliknya, lemahnya dukungan NU terhadap PPP pada Pemilu 1987 juga sangat bermakna di dalam merontokkan posisi PPP di atas peta politik nasional.


Dari garis besar perjalanan politiknya, cukup jelas betapa NU merupakan organisasi yang selalu dapat memainkan peranan penting di dalam percaturan politik. Itulah sebabnya, ketika NU melalui muktamar di Situbondo 1984 dengan tegas menyatakan "kembali ke khittah 1926", banyak pengamat yang terpengaruh. Ada keraguan tentang mampu-tidaknya NU menjadi organisasi sosial yang efektif setelah sekian lama berkiprah di politik. Bahkan ada pertanyaan (langsung pada sasaran): bisakah NU hidup normal tanpa memainkan kartu politiknya?


Sampai saat ini, kepemimpinan Abdurrahman Wahid-Achmad Siddiq tampaknya belum menjawab pertanyaan di atas dengan tuntas. Bahkan gerakan penggembosan terhadap PPP pada Pemilu 1987, pilihan pribadi Gus Dur untuk bergabung ke Fraksi Karya di SU-MPR 1988, dan duduknya Slamet Effendy Yusuf di kepengurusan Golkar telah menimbulkan pertanyaan tambahan. Apakah perceraian NU dari PPP bisa diartikan sebagai tahap menuju persekutuan baru dengan Golkar? Pertanyaan ini, mungkin, merupakan salah satu topik yang masuk agenda Muktamar Krapyak.


Tapi, apa pun keputusan yang akan dihasilkan, sepanjang menyangkut hubungan NU dengan Golkar dan PPP, tetap tampak ada ganjalan-ganjalan yang menarik disimak. Pertama, NU sangat sadar akan kekuatan yang dimilikinya. Kesadaran itu secara implisit menuntut agar ia diakui dan diterima sebagai kekuatan politik; atau, kalau ia bergabung dengan sesuatu kekuatan politik, ia harus ikut memegang kendali. Keluarnya NU dari Masyumi, dan kemudian dari ini, yakni adanya ketidakpuasan menyangkut porsi sebagai PPP, antara lain, karena dorongan kesadaran yang seperti pengendali.


Kini, kesulitan NU, jika resmi menjadi pendukung Golkar, adalah karena orpol ini telanjur jadi raksasa, sehingga kartu NU relatif lemah di hadapan Golkar. Di lain pihak, harus diingat, NU adalah organisasi sosial Islam. Salah satu alasan tokoh-tokoh menggembosi PPP di kampanye Pemilu 1977: karena PPP dianggap bukan lagi bagi kebangkitan kembali PPP setelah babak belur keluar partai Islam. Kedua, dukungan NU pasti sangat bermakna dari arena Pemilu 1987. Masalahnya, bagaimana memberi pembenaran atas kerujukan itu seraya tetap mengibarkan bendera "kembali ke khittah 1926" itu tadi. Selain itu, banyak pemimpin NU yang dulu menjadi tokoh penggembos yang harus kehilangan muka, jika NU secara resmi membenarkan dugaan bahwa NU keluar dari PPP dulu rujuk dengan PPP. Mengapa? Karena hal itu akan hanya karena tidak senang atas kepemimpinan Naro cs. yang kini sudah tersingkir. Artinya, itu alasan emosional, tidak konsepsional, alias kembali ke khittah itu bukan alasan yang tulus.


Dihadapkan pada situasi dilematis itu, Muktamar Krapyak agaknya paling jauh hanya akan mengukuhkan sikap moderat yang selama ini sudah dibina Gus Dur: di dalam partisipasi politiknya, warga NU bebas memilih partai yang disukainya. Jadi, tidak akan ada keputusan tentang sikap politik yang baru. Kalau dugaan ini benar, wajar jika Gus Dur, yang lebih berbakat sebagai seniman dan intelektual daripada sebagai pemimpin politik, bisa mendapat kepercayaan kembali memimpin NU. Atau, kalaupun figur lain yang tampil, ia pasti bukan politikus.


Sumber:  EDITOR, NO. 11 / THN. III / 18 NOVEMBER 1989

Selasa, 17 November 2026

Rapat Tikus

"Rapat Tikus" (atau Rapat Paripurna Tikus) adalah sebuah fabel atau cerita anak klasik tentang sekumpulan tikus yang mengadakan rapat untuk membahas cara menyelamatkan diri dari ancaman kucing.

Sinopsis Cerita
  • Masalah: Sekelompok tikus selalu terancam oleh keberadaan kucing.
  • Usulan: Salah satu tikus mengusulkan ide cemerlang, yaitu memasang atau menggantungkan lonceng di leher kucing. Dengan begitu, suara lonceng akan berbunyi saat kucing mendekat dan memberi peringatan bagi tikus untuk lari.
  • Keputusan: Semua tikus setuju dan memuji ide tersebut karena dinilai sangat cerdas.
  • Klimaks: Saat pembicaraan berlanjut ke pertanyaan teknis—yaitu "siapa tikus yang bersedia maju untuk memasang lonceng tersebut ke leher kucing?"—tidak ada satu pun tikus yang berani mengajukan diri.
  • Hasil: Rapat pun bubar begitu saja tanpa menghasilkan solusi nyata.
Pesan Moral
Cerita ini sering digunakan sebagai metafora atau sindiran (terutama dalam dunia sosial dan politik) untuk menggambarkan situasi di mana seseorang atau kelompok sangat pandai merancang ide besar atau mengkritik masalah, tetapi tidak ada yang berani atau mau mengambil risiko untuk mengeksekusinya.

TERBARU

MAKALAH