![]() |
| (Kompas, 6 Mei 1997) |
Oleh: Mudji Sutrisno
Nilai adalah sesuatu yang dipandang berharga oleh orang atau kelompok orang serta dijadikan acuan tindakan maupun pengarti arah hi- dup. Di mana nilai itu ditumbuhkan dan dibatinkan? Lewat kebudayaan yang dihayati sebagai jagat makna hidup dan diwacanakan serta dihayati dalam jagat simbol.
Maka kebudayaan petani atau agraris dengan keteraturan musim hujan saat tanam dan musim panas saat tuai serta rutin teraturnya matahari terbit di pagi hari di daerah tropis katulistiwa dan terbenam di petang hari, membuahkan penghayatan nilai-nilai keteraturan pada warga-warganya.
Tidak hanya itu, kerajinan dan kepatuhan pada keteraturan dan hormat kuat pada tradisi dihayati hingga menjadi sikap mapan, lebih dari sikap inovasi kreatif yang ditantang alam. Karena alam subur dan teratur memberi makan maka tanah menjadi pusat hidup dan tumpuan hidup untuk nafkah sehari-harinya.
Lalu komunitas, yang dalam tipologi Parsons menjadi kolektivitas, kemudian menjadi nilai perekat kebersamaannya. Sikap saling menolong dan saling menopang dalam alam budaya agraris telah menuntut sebuah hubungan yang harmonis dengan alam (agar menghasilkan makanan) dan dengan sesama (agar hidup rukun bisa terus berlangsung).
Namun kolektivitas atau kebersamaan itu, oleh beberapa ahli antropologi budaya dan peneliti psikologi perilaku, diperlawankan secara tajam dengan individualitas (sebagai berdaulatnya seorang individu dengan nilai-nilai kemandirian) dalam masyarakat individualis.
Persoalan pokoknya: apakah masyarakat kolektivis itu merupakan hasil proses di mana warga-warganya berasal dari kebudayaan yang lebih dominan nilai-nilai kolektivitasnya atau memang ada beda yang tajam antara yang kolektivis dan yang individualis?
Para budayawan umumnya bersepakat untuk mengatakan bahwa masyarakat kolektif itu direkatkan dan dihidupi oleh dominannya nilai-nilai kebersamaan. Sementara masyarakat individualis lebih dihidupi oleh nilai-nilai otonomi pribadi, kebebasan kreatif individu di mana diri itu dihargai karena keunikannya dan harkatnya sebagai orang perorang.
***
Pandangan para budayawan di atas disikapi amat kritis oleh kaum sosiolog dan strukturalis yang tidak percaya bahwa manusia dengan kebudayaannya itu menentukan sejarah. Kebudayaan hanyalah tempat lari yang abstrak ketika krisis riil material mengenal kemiskinan dan kebodohan mau dicari penyebab kambing hitamnya dari mentalitas (yang tak bisa dibuktikan empiris faktual). Mereka (kaum sosiolog ini) mencari data material atau basis material sebagai sebab dan penyusun terbentuknya sebuah masyarakat.
Dengan kata lain, perubahan masyarakat kolektif menjadi individualis itu bukan karena faktor budaya merosotnya (krisisnya) nilai kebersamaan menjadi nilai egois individual, tetapi disebabkan oleh faktor-faktor material seperti perubahan ekonomi, misalnya dari pertanian menuju ekonomi perkebunan eksport, atau dari ekonomi tradisional ke ekonomi kapitalis global.
Tidak hanya itu, kondisi material kota yang industrialis urban dengan struktur relasi ekonomi berbasis nilai tukar uang menggantikan basis-basis tanah, sawah sebagai lahan hidup. Apa- lagi kemampuan individu dan profesi keahlian yang dituntut oleh masyarakat industri menjadikan kebersamaan terpecah-belah. Struktur sosial di mana keharusan untuk kompetisi agar "survival" juga menjadi tuntutan cara hidup bersaing dengan "survival of the fittest" di mana kebersamaan pemilikan dan kebersamaan kerukunan tidak laku lagi untuk kelangsungan hidup.
Kritikan ahli-ahli sosiologi membuat tajam persoalan internalisasi (pembatinan) nilai dalam kebudayaan dalam dua arah wacana. Wacana pertama, manakah yang menentukan corak nilai masyarakat: nilai-nilai sosial yang dibatinkan dalam anggota-anggotanya? Wacana kedua, manakah penentu perubahan nilai masyarakat: faktor-faktor perubahan sistem ekonomi, politis dan sosial (sebagai basis- basis material), ataukah perubahan kesadaran anggota-anggota masyarakat itu?
Dua wacana ini di satu pihak diusahakan dipecahkan oleh para ahli budaya (untuk menjawab pentingnya posisi kesadaran manusia untuk perubahan). Di lain pihak, ada yang mau menengahi debat sosiologi dan kebudayaan dalam ilmu kritis sebagai metoda yang dikembangkan oleh sekolah Frankfurt guna memberi jalan tengah bahwa perubahan masyarakat di satu pihak memang ditentukan oleh basis-basis material ekonomis, politis dan sosial manakala struktur-struktur keadilan dan kesamaan hak antar anggota masyarakat dikonsensuskan sehingga disepakati sistem ekonomi kesejahteraan; sistem politik keadilan dalam kepastian negara hukum di mana konflik kepentingan diselesaikan lewat hukum yang adil dan tidak memihak.
Di lain pihak, teori kritis mengajukan peran kesadaran manusia yang mampu mengubah dalam sebuah transformasi sosial asalkan proses komunikasi dilakukan oleh pelaku-pelaku sadar diri secara terbuka dan terus menerus dengan mempertajam dialog-dialog memperte- mukan kepentingan-kepentingan pribadi dengan komunikasi aktif untuk mengambil konsensus-konsensus titik-titik temu kepentingan bersama. Syarat forum komunikasi pelaku-pelaku kesadaran ini harus terbuka, matang dan kritis.
***
Lalu bagaimana pihak kebudayaan mengolahnya? A Toynbee, mendiskripsikan sebab-sebab muncul, tumbuh dan gulungtikarnya kebudayaan dari kese jarahan. Ia menekankan sisi "intelligible" (semacam penalaran) studi sejarah di mana munculnya peradaban bila manusia menghadapi situasi sulit yang menantang hingga bertumbuh kegiatan-kegiatan kreatif untuk melakukan usaha yang tak terduga dalam proses "challenge and response". Melalui tantangan itu timbullah peradaban dan bila terus kreatif akan menumbuhkan respons yang makin canggih dengan kreativitas yang makin optimum. Rangsangan-rangsangan kebudayaan terus diasah dan dipertajam yang lahirnya berupa penguasaan keadaan luar dan secara batinnya berupa artikulasi diri dalam "self determination” yang progresif. Terdapat proses "etherialization", yaitu ikhtiar-ikhtiar untuk memusatkan energi kebudayaan pada optimalisasi tantangan-tantangan yang semakin halus atau spiritualisasi dari kebudayaan.
Peradaban akan runtuh bila gagal memunculkan kreativitas dalam menghadapi tantangan. Puncak keruntuhan terjadi bila ada desintegrasi peradaban di mana kesatuan sosial pecah dan ketidakmampuan kebudayaan itu memberi "response" kreatif pada tantangan jaman.
Dinamika tumbuh runtuhnya kebudayaan disoroti tajam oleh P Sorokin dengan ditunjuknya tiga tahap perkembangan kebudayaan: ideational, idealistik dan inderawi (sensate).
Pertama, ideational: setiap kebudayaan dimulai dari tahap ideasional yang ditandai oleh adanya pemersatu kebudayaan yaitu Allah yang tak terbatas, mahakuasa, supra rasional, supra inderawi. Dalam kebudayaan Barat pada abad pertengahan; Yunani abad VIII dan VI; India pada masa Buddhisme dan Cina pada masa Taoisme.
Kedua, tahap kebudayaan ideasional merosot. Kapan? Yaitu: ketika muncul kesadaran bahwa nilai yang otentik adalah yang inderawi; yang nyata adalah yang bisa ditangkap indera. Inilah abad materialis dan empiris. Inilah tahap kebudayaan sensate (atau inderawi).
Ketiga, tahap kebudayaan idealistik. Tahap ini adalah perpaduan dari yang inderawi dan inderawi dan supra-inderawi. Contoh sejarah budaya ini adalah sintesis Thomas Aquino yang memadukan kitab suci (ideasional) dan pemikian Aristoteles (inderawi).
Namun menurut Sorokin akan muncul satu tahap perkembangan baru yang mengganti kebudayaan sensate atau inderawi di atas yaitu tahap kerohanian. Sorokin berpendapat bahwa kapitalisme, demokrasi, sosialisme, agama, semua ini punya kelemahan secara budaya yaitu tidak memiliki kekuatan menyembuhkan (curative). Ia menaruh harapan pada creative altruism yaitu munculnya kesadaran baru melalui supra conscious level di mana religiositas altruis (berkorban dan prihatin baik spiritual maupun jasmani pada sesama) menjadi acuan hidup bersama.
Nah, ketika proses kesadaran manusia menjadi pusat, di sana kunci perubahan masyarakat diletakkan pada transformasi kebudayaan, sebagaimana para budayawan memaparkannya jernih-jernih.
Ketika poros struktur material dan basis ekonomis, politis dan sosial oleh sosiologi dijadikan tumpuan transformasi, maka perubahan struktural materiallah yang menentukan peradaban.
***
Sementara jalan tengah teori kritis sekolah Frankfurt menegaskan pentingnya kedua-duanya, kita dibuat bertanya: bagaimana perubahan masyarakat di Indonesia? Inilah pertanyaan kunci tulisan ini.
Di Indonesia, analisis budaya menyebut terjadinya neofeodalisme dalam ekonomi-politik- dan kebudayaan sehingga demokrasi pun dihayati dengan semangat nilai feodal dan paternalistik. Transformasi budaya menghasilkan involusi budaya (Clifford Geertz), di mana dualisme feodal dan modern terus menerus menjadi kendala proses integrasi budaya maupun nilai.
Apa yang dilupakan dalam analisis budaya Indonesia di atas, menurut saya, adalah diabaikannya pentingnya transformasi struktural baik politik maupun ekonomi. Kondisi sosial-ekonomi-politik neofeodalisme yang ada sekarang ini sesungguhnya merupakan cara untuk mempertahankan status quo (dengan istilah Toynbee merupakan "artikulasi diri") dari kelompok elite priyayi (dalam arti birokrat, penguasa maupun petinggi) yang diuntungkan oleh struktur yang ada.
Jadi secara jernih persoalannya adalah bahwa bukan karena mereka tidak bisa berubah, tetapi justru karena mereka tidak ingin berubah karena struktur ekonomi dan politik menguntungkan kelangsungan mereka. Jadi tidak cukup transformasi nilai tanpa transformasi struktural.
Mudji Sutrisno SJ, budayawan, dosen Sekolah Tinggi Filsafat "Driyarkara", Jakarta
Sumber: Kompas, 6 Mei 1997




